Artha-news.Com Kota Tasikmalaya,Minggu,12 Januari 2025,Endra Rusnendar SH Menyampaikan Pada Redaksi ArthaNews,Bahwa"bersama Rekan-rekan media cetak/online nasional,secara resmi telah mendamping pelaporan pengaduan kpk.sigap.com terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di seputar Kota Tasikmalaya dan kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ke gedung KPK -RI yang beralamat di Jl.Kuningan Persada Jaksel daerah ibu kota Jakarta.Kamis (09/01/2025
Dugaan tersebut bermula dari hasil investigasi dan konfirmasi bila prosedur pelaksanaan proses lelang hingga pelaksanaan pembangunan proyek hasil lelang khususnya hal persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam PP 16/2021 dan UU Cipta Kerja, dalam hal ini disinyalir hampir disetiap pelaksanaan proyek pembangunan di kota Tasikmalaya tidak ada upaya untuk menempuh perizinan terlebih dahulu dan diantaranya diduga tidak sesuai dengan spek bahan yang seharusnya pada gambar.
WWW.ARTHA-NEWS.COM Menurut pandangan dari Pembina Yayasan LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA, menyampaikan, “Jangan sampai dalam hal pelaksanaan pembangunan terkesan hanya untuk menyerap anggaran besar saja dari pusat tanpa berpikir manfaatnya bagi warga masyarakat umum khususnya warga masyarakat sekitar.
Salah satu contoh pembangunan rumah sakit Dokter Soekardjo terakhir ini yang terkesan terbengkalai,diteruskan dengan pembangunan kandang sapi oleh pengusaha di daerah sukalaksana kecamatan bungursari yang diduga lahan tersebut adalah lahan hijau bukan lahan kuning yang tidak bisa dibangun suatu bangunan,tapi malah terjadi pembanguan oleh pengusaha dan luput dari pengawasan Dinas terkait yang selaku OPD Pengampu,dan juga pembangunan bangunan petelor ayam yang dilaksanakan c.q Dinas pertanian di wilayah Tamansari yang menyerap anggaran lumayan besar pada T.A 2023 yang sampai saat ini bangunan tersebut diduga “Tidak dipakai lagi” alias Terbengkalai.
Ada lagi,Pelaksanaan proyek pembangunan gedung puskesmas T.A 2024 oleh Dinas kesehatan yang dilaksanakan c.q pihak ke-3 tanpa upaya menempuh perizinan PBG terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku.
Makanya,wajar kalau KPK -RI harus benar-benar komprehensif menindaklanjuti dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengevaluasi juga mengaudit bagian keuangan pemerintah daerah kota Tasikmalaya dan pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Karena di wilayah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diduga “AMBURADUL” karena banyak hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan diduga Inspektorat Kota Tasikmalaya dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya “Tutup Mata Tutup Telinga".
Kami disini sebagai bagian daripada warga masyarakat yang berkedudukan sama dimata hukum,masih percaya, “Bahwa,Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.Dan,KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Yang jadi pertanyaannya adalah ? Apakah dua daerah tersebut yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya kuat diduga, “KEBAL HUKUM” dari Aparat Penegak Hukum. Apakah, Janji Bapak Presiden untuk mendukung Lembaga Pemberantasan Korupsi di Daerah-daerah khususnya yang bersumber dari Dana Desa “Terlupakan”.
(Red)