HUT Humas Polri ke-75: Polres Banjar dan PMI Gelar Aksi Donor Darah Kemanusiaan

BANJAR, 20 Oktober 2026 — Peringatan HUT Humas Polri ke-75 di lingkungan Polres Banjar diisi dengan aksi nyata yang menyentuh masyarakat. Berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjar, jajaran kepolisian menggelar aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah pada Selasa, 20 Oktober 2026.

 

Kegiatan berlangsung di kantor Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Banjar. Sebanyak 20 kantong darah berhasil dikumpulkan untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah daerah.

 

Aksi ini diikuti oleh personel Polres Banjar, jajaran Polsek, Aparatur Sipil Negara, serta elemen masyarakat sipil. Sebanyak 23 orang mendaftarkan diri. Setelah pemeriksaan medis, 20 orang dinyatakan memenuhi syarat, sementara 3 orang lainnya ditunda karena alasan kesehatan.

 

Rincian Perolehan Darah

 

Berdasarkan profesi pendonor:

 

- Anggota Polri: 17 orang

- ASN: 2 orang

- Masyarakat sipil: 1 orang

 

Rincian golongan darah:

 

- Golongan A: 3 kantong

- Golongan B: 9 kantong

- Golongan AB: 1 kantong

- Golongan O: 7 kantong

 

Komitmen Kepedulian Polri

 

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Si Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus dukungan nyata terhadap ketersediaan stok darah masyarakat.

 

"Setetes darah yang disumbangkan hari ini adalah harapan besar bagi pasien yang sedang berjuang untuk pulih," ujar Bripka Apep Maulana Sidik.

 

Kerja sama Polres Banjar dan PMI Kota Banjar diharapkan dapat memicu semangat berbagi di tengah masyarakat. Peringatan hari besar tidak harus seremonial, namun dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang berdampak luas bagi kemanusiaan.

 

 

Laporan: Rena Yusnita, Kabiro Banjar Artha-News

 

 

Alasan 20 Personel Polres Samosir Terima Penghargaan

Artha-News.com — SAMOSIR

 

Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., secara resmi menyerahkan penghargaan kepada 20 personel jajaran Polres Samosir dalam kegiatan apel jam pimpinan di Lapangan Mako Polres Samosir, Selasa (20/10/2026) pagi. Penghargaan ini bukan diberikan tanpa alasan; ada sejumlah kriteria utama yang membuat para personel tersebut layak mendapatkan apresiasi dari pimpinan.

 

Kegiatan penyerahan penghargaan berlangsung sekitar pukul 08.10 WIB dan dihadiri Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, perwira, personel Polres Samosir dan jajaran Polsek, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Harian Lepas (PHL).

 

Berikut adalah alasan utama mengapa 20 personel tersebut terpilih menerima penghargaan:

 

1. Prestasi, Dedikasi, dan Loyalitas Tinggi

 

Para personel ini dinilai memiliki kedisiplinan yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta loyalitas yang patut diapresiasi dalam menjalankan tugas harian kepolisian.

 

2. Keberhasilan Mengungkap Tindak Pidana

 

Penghargaan diberikan atas keberhasilan dalam pengungkapan berbagai kasus kriminal dan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Samosir.

 

3. Penyelesaian Laporan Polisi dan Identifikasi Kasus

 

Kinerja yang baik terlihat dari ketepatan waktu dalam proses identifikasi kasus serta penyelesaian laporan polisi yang masuk dari masyarakat.

 

4. Kepatuhan dan Kesiapsiagaan Operasional

 

Para personel ini menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pimpinan, kesiapsiagaan yang tinggi dalam setiap operasi, serta pelaksanaan patroli dan pengamanan wilayah secara optimal.

 

5. Ketepatan Pelaporan

 

Laporan-laporan kegiatan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga memudahkan pemantauan kinerja satuan kerja.

 

6. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Terbaik

 

Penghargaan juga diberikan kepada personel yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengelolaan administrasi serta keuangan satuan kerja selama tahun 2026.

 

Dalam arahannya, Kapolres Samosir menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan dan berharap capaian tersebut tidak berhenti di sini.

 

“Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai. Saya berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan karena mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya,” ujar AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan.

 

Kapolres juga menegaskan bahwa prestasi harus berjalan seiring dengan kedisiplinan, penghormatan terhadap masyarakat, serta pemberian kepastian hukum yang nyata.

 

Apel jam pimpinan berakhir sekitar pukul 08.35 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.

 

(NR.Sitohang)

 

 

Peringati HUT Humas Polri ke-75, Polres Banjar Salurkan Bantuan Sembako ke Santri Ponpes Daarul Ikhlas

BANJAR — Memperingati HUT Humas Polri yang ke-75, Polres Banjar menggelar aksi bakti sosial yang menyentuh hati masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Pada Selasa, 19 Oktober 2026, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan berupa 10 paket sembako kepada para santri di Pondok Pesantren Daarul Ikhlas, yang terletak di Dusun Randegan, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.

 

Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui program ini, Polres Banjar ingin menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan warga di sekitarnya.

 

Kolaborasi Humas dan Sat Binmas Polres Banjar

 

Penyaluran bantuan ini digerakkan oleh personel Bagian Hubungan Masyarakat yang bekerja sama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Banjar. Mereka datang langsung ke lokasi untuk memastikan setiap paket diterima dengan layak dan tepat sasaran.

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menyampaikan pesan kehangatan melalui Kasubsi Penmas Si Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik. "Momen HUT Humas Polri ke-75 ini kami jadikan sarana berbagi. Semoga bantuan sederhana ini dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari para santri dan mendoakan mereka dapat belajar dengan tenang," ujar Bripka Apep di lokasi kegiatan.

 

Mempererat Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat

 

Pihak kepolisian menekankan bahwa pesan terpenting dari kegiatan ini adalah mempererat ikatan emosional antara Polri dan masyarakat. Pesantren merupakan wadah penting yang mencetak generasi berakhlak mulia, sehingga dukungan yang diberikan diharapkan dapat memotivasi para santri untuk lebih giat menuntut ilmu.

 

Semangat berbagi di usia ke-75 ini menjadi awal bagi Polres Banjar untuk konsisten menghadirkan program sosial yang berkelanjutan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin kokoh dan harmonis.

 

Reporter: Rena Yusnita — Kabiro Banjar Artha-News

Editor: Tim Redaksi Artha-News

 

Berantas Knalpot Brong dan Narkoba, Polres Pangandaran Geledah Hiburan Malam

 

PANGANDARAN — Artha-News.com | Sabtu, 17 Oktober 2026

 

Polres Pangandaran terus berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan wisata bagi warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, kepolisian kembali menggelar operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik strategis Kabupaten Pangandaran. Patroli berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga berakhir dalam keadaan aman dan tertib.

 

Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan kejahatan jalanan C3 — pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor — penertiban kendaraan dengan knalpot bising atau yang dikenal sebagai "knalpot brong", serta pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di tempat-tempat umum.

 

Patroli dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pangandaran bersama jajaran personel gabungan, sesuai Surat Perintah yang telah diterbitkan sebelumnya. Rute patroli dimulai dari Pos Lantas Tourism Information Center (TIC), menyisir sepanjang Jalan Bulak Laut yang menjadi pusat aktivitas dan keramaian malam, menuju kawasan tempat hiburan malam.

 

Petugas juga melakukan pemeriksaan preventif ke sejumlah tempat hiburan malam, antara lain Star Karaoke dan Akustik Karaoke. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan lingkungan tempat hiburan bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Setelah menyisir kawasan pusat keramaian, rombongan patroli mengitari kawasan Pangandaran Sunset Park sebelum akhirnya kembali berkumpul di titik awal Pos Lantas TIC.

 

Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari, S.H., S.I.K., M.Si., M.I.K., menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat preventif sekaligus humanis — mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran.

 

"Patroli KRYD rutin kami laksanakan untuk menekan potensi gangguan keamanan. Kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjaga kenyamanan warga dan wisatawan. Keluhan masyarakat mengenai kebisingan knalpot brong kami tanggapi serius, dan kami pastikan kawasan wisata serta tempat hiburan malam di Pangandaran bersih dari peredaran narkoba. Pangandaran harus tetap aman dan nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke sini." — AKBP Ikrar Potawari

 

Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, tidak ditemukan gangguan keamanan yang berarti. Situasi di wilayah hukum Polres Pangandaran terpantau aman, tertib, dan kondusif.

(UG)

Milangkala Meriah tapi Cimerak Kekeringan, Anggota DPRD Pangandaran Elon Ruslan Kritik Kebijakan Bupati

PANGANDARAN, Artha News — Penanganan krisis air bersih di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menuai sorotan tajam dari pihak legislatif. Di tengah situasi kekeringan ekstrem yang mencekik warga, kebijakan alokasi anggaran dan pembatasan distribusi bantuan air dinilai tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Kontras ini semakin terasa di tengah kemeriahan acara seremonial Milangkala Kabupaten Pangandaran yang digelar baru-baru ini.

 

Kondisi memprihatinkan tersebut memicu kritik pedas dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Elon Ruslan. Ia menegaskan bahwa skema penanggulangan bencana kekeringan yang berjalan saat ini jauh dari kata memadai untuk menolong warga yang sedang kesulitan.

 

"Masalah krusial di lapangan adalah pengiriman air bersih yang dibatasi hanya tiga tangki per hari. Jika warga masih kekurangan dan membutuhkan pasokan tambahan, mereka terpaksa harus membeli mandiri dengan biaya minimal Rp150.000 per tangki," ujar Elon saat memberikan keterangan kepada media di Pangandaran, Minggu (18/10/2026).

 

Ironi Minimnya Anggaran Operasional Armada Air Bersih

 

Bukan hanya masalah kuota distribusi yang minim, Elon juga membongkar ketidakrealistisan anggaran operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke jajaran eksekutif, Pemda hanya mengalokasikan dana operasional sebesar Rp250.000 per tangki setiap harinya.

 

Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan beban teknis di lapangan. Dengan harga BBM Dexlite Rp23.700 per liter, dana tersebut hanya setara sekitar 10,5 liter bahan bakar. Padahal jarak tempuh distribusi dari sumber air ke pemukiman warga rata-rata mencapai 15 kilometer. Nilai itu belum mencakup biaya perawatan kendaraan dan waktu kerja petugas.

 

"Penentuan anggaran operasional harus logis dan berbasis realitas di lapangan. Jangan sampai nominal yang dipatok justru menyulitkan proses distribusi. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan pemenuhan hak mendasar masyarakat, bukan agenda seremonial tahunan biasa," kata legislator asal Dapil 4 tersebut.

 

Anggaran Milangkala Kontras dengan Nasib Petugas Tagana

 

Elon Ruslan juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para petugas Taruna Siaga Bencana yang bekerja siang dan menyalurkan bantuan air ke wilayah-wilayah terpencil. Namun ia menyayangkan dukungan anggaran yang belum memadai bagi mereka.

 

"Kita harus kasihan dan adil kepada rekan-rekan Tagana. Mereka bergerak atas dasar ketulusan demi kemanusiaan, namun dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat mengecewakan. Semangat kerja para relawan ini jangan sampai patah hanya karena keterbatasan fasilitas dan dana operasional yang mencekik," ujarnya.

 

Desakan Evaluasi Total terhadap 11 Desa Terdampak Kekeringan

 

Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa, dan hampir seluruh wilayah tersebut kini mengalami kekeringan ekstrem. Situasi ini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah mengenai tata kelola anggaran dan langkah konkret penanganan jangka panjang.

 

Krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. DPRD Pangandaran mendesak Bupati beserta jajarannya segera merumuskan langkah taktis untuk melipatgandakan pasokan air gratis dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membebani biaya tambahan.

(UG)

 

 

Hasil Rakor DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya: Sukarso Resmi Terpilih Jadi Ketua Periode 2026–2029

KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) Kabupaten Tasikmalaya telah berlangsung pada Minggu, 18 Oktober 2026. Rapat yang dihadiri seluruh anggota dan pengurus ini menghasilkan keputusan penting terkait kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang.

 

Melalui proses musyawarah mufakat yang berjalan lancar dan demokratis, seluruh peserta rakor secara bulat menetapkan Bapak Sukarso sebagai Ketua DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti periode 2026–2029. Penetapan ini menjadi langkah awal memperkuat barisan kepengurusan AJGT di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga kebebasan pers dan menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya dengan nomor 01/SK/Rakor-DPC/X/2026, tentang Penetapan Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya. Surat keputusan secara resmi menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2026, Saudara Sukarso ditetapkan sebagai Ketua DPC definitif Kabupaten Tasikmalaya dan berhak menjalankan tugas serta wewenang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

 

Dalam sambutannya setelah dilantik, Sukarso menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen memperkuat kebersamaan antar-anggota, meningkatkan kualitas jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, serta menjadikan AJGT sebagai organisasi yang semakin solid dan profesional. "Kita harus hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah daerah, sekaligus pelindung kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan berimbang," ujar Sukarso.

 

Selanjutnya, berbagai program kerja yang telah direncanakan akan segera dimasifkan. Pengawalan terhadap isu-isu publik yang menyangkut kepentingan luas masyarakat, seperti transparansi pengelolaan Dana BOS di setiap satuan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, serta pengawasan jalannya pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel, akan menjadi fokus utama pengurus baru.

 

Keluarga Besar DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang tulus kepada Bapak Sukarso dalam memimpin DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya periode 2026–2029. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, membawa organisasi semakin jaya, dipercaya masyarakat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya.

 

(Red)

15 Ruas Jalan Bandung Barat Resmi Rampung Diperbaiki Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengumumkan bahwa 15 ruas jalan telah selesai diperbaiki per Oktober 2026. Dengan capaian ini, total ruas jalan yang rampung sepanjang tahun 2026 mencapai 26 dari keseluruhan target 34 ruas.

 

Program peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat tahun ini dijalankan dengan total anggaran sebesar Rp69,22 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani 34 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan, mencakup wilayah utara hingga selatan Kabupaten Bandung Barat.

 

Data Realisasi Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Keterangan Detail 

Total Anggaran Rp69,22 miliar 

Target Pekerjaan 34 ruas jalan + 1 jembatan 

Selesai Per Oktober 2026 15 ruas 

Total Selesai Sepanjang 2026 26 ruas 

Masih Dalam Pengerjaan 8 ruas 

 

15 Ruas Jalan yang Resmi Rampung Oktober 2026

 

Berikut daftar lengkapnya:

 

1. Jalan Ciririp–Bangsaya–Buninagara (batas Ciwidey)

2. Jalan Gununghalu–Datarpuspa

3. Jalan Cikaramat–Lembang

4. Jalan Celak–Sodong

5. Jalan Cijenuk–Puncaksari/Pasirpogor

6. Jalan Maribaya–Puncak Eurad

7. Jalan Kebun Kalapa–Pasircalung (pekerjaan lanjutan)

8. Jalan H. Gofur–Pakuhaji (pekerjaan lanjutan)

9. Jalan Rancapanggung–Cikadu

10. Jalan Simpang Tagogapu–Salakuning

11. Rehabilitasi Jalan Cililin–Budiharja

12. Rehabilitasi Jalan Malaka–Cijenuk

13. Rehabilitasi Jalan Rancapanggung–Ugrem

14. Jalan Boscha–Wangunsari

15. Jalan Padaasih–batas Cimahi

 

Jalur-jalur tersebut merupakan penghubung antarkawasan yang strategis, sangat krusial untuk kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, kegiatan perdagangan, serta akses menuju kawasan wisata di Bandung Barat.

 

Daftar Lengkap Program Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Selain 15 ruas yang telah rampung, berikut daftar lokasi yang masuk dalam rencana perbaikan tahun ini:

 

Batujajar: Rehabilitasi Jalan Selacau–Lagadar; Jalan Cangkorah–batas Leuwigajah, Kota Cimahi

 

Cihampelas: Jalan Cihampelas–Jalan Sayuran

 

Cililin: Jalan Cililin–Sukatani; perbaikan badan jalan dan pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Nanggerang–Karyamukti

 

Cipeundeuy: Jalan Nanggeleng–Sirnaraja

 

Cisarua: Rehabilitasi Jalan Jambudipa–Mekarwangi (batas Cimahi); Jalan SPN–Kertawangi

 

Lembang: Rehabilitasi Jalan Cilumber–Cikole; Jalan Cikole–Cikarumbi; Jalan Langensari–Medu–Dago; Jalan Maribaya–Patrol

 

Ngamprah: Rehabilitasi jalan di Kampung Campakar RW 12 dan Kampung Cilengkrang RW 07; Rehabilitasi Jalan Somawinata RW 01, 02, 07, dan 17; Jalan Mekarsari–Cilame; Jalan H. Gofur–Cibatu

 

Parongpong: Jalan Cihanjuang–batas Gegerkalong, Kota Bandung

 

Rongga: Jalan Rongga–Cipari

 

Saguling: Jalan Purabaya–Jati (Batujajar)

 

Jembatan: Jembatan Rawabogo

Pernyataan Bupati Bandung Barat

 

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan perbaikan jalan merupakan upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat yang selama bertahun-tahun menantikan kondisi jalan lebih baik.

 

"Alhamdulillah, satu per satu ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat mulai bisa kita perbaiki," ujar Jeje.

 

Ia mengakui masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan, sebagian bahkan telah bertahun-tahun belum diperbaiki. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan. Karena itu, Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan anggaran daerah sekaligus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait agar perbaikan menjangkau lebih banyak wilayah.

 

"Kami menyadari belum semua jalan bisa diperbaiki tahun ini. Namun, ikhtiar tidak akan berhenti. Kami terus berupaya agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Jeje.

 

Pekerjaan Dikawal Hingga Akhir 2026

 

Pemkab Bandung Barat menyatakan pekerjaan pada ruas yang masih berjalan akan dikawal hingga akhir 2026. Pemerintah daerah juga menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan di lapangan.

 

Jeje berharap perbaikan jalan dapat memperlancar aktivitas warga, mendukung distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bandung Barat.

 

 

(Ari.M)

Krisis Air Tasikmalaya: Pemuda PUI Salurkan Air Bersih

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS — Ribuan warga Kota Tasikmalaya yang terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan berkepanjangan akhirnya mendapat pertolongan. Pengurus Daerah (PD) Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan total 15.000 liter air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Informasi mengenai distribusi bantuan kekeringan ini disampaikan langsung oleh Perwakilan Pemuda PUI Kota Tasikmalaya, Gunawan, kepada redaksi ARTHA-NEWS pada Minggu (18/10/2026).

 

Daftar Kecamatan di Tasikmalaya yang Menerima Bantuan Air

 

Aksi kemanusiaan ini telah dimulai sejak Kamis, 15 Oktober 2026. Pemuda PUI menargetkan penyaluran pasokan air bersih ini akan mencakup 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya secara bertahap. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh warga yang mengalami krisis air akibat kemarau dapat terakomodasi dengan baik.

 

Hingga Sabtu (17/10/2026), distribusi bantuan air bersih telah berhasil sampai di dua wilayah prioritas:

 

- Kecamatan Purbaratu

- Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu

 

Selanjutnya, tim relawan di lapangan akan segera bergerak menyalurkan bantuan ke Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tawang, serta titik-titik pemukiman lain yang dilaporkan mengalami kekeringan paling parah.

 

Komitmen Pemuda PUI Mengatasi Kekeringan Tasikmalaya

 

Program ini lahir dari keprihatinan mendalam organisasi melihat kesulitan warga yang kian sulit mengakses air bersih untuk kebutuhan sanitasi harian. Pemuda PUI berkomitmen penuh untuk meringankan beban finansial maupun fisik masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

 

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi sesama," ujar Gunawan, mewakili seluruh kader yang bertugas di lapangan.

 

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para senior PUI serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran program sosial ini. Dukungan kolektif yang kuat sangat dibutuhkan agar distribusi pasokan air dapat terus berjalan lancar.

 

Lokasi Posko Donasi Air Bersih Tasikmalaya

 

Penyaluran air bersih akan terus dilakukan secara berkala menyesuaikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Bagi para donatur atau masyarakat yang ingin berkolaborasi mendukung pasokan air bersih berkelanjutan, silakan datang langsung ke pusat informasi:

 

Alamat Sekretariat: PD Pemuda PUI Kota Tasikmalaya

Lokasi: Jl. Cinehel No.18, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

 

Semoga aksi nyata ini menjadi solusi di tengah bencana kekeringan, dan semoga kondisi pasokan air bersih di Tasikmalaya segera kembali normal.

 

(Redaksi Artha-News)

 

 

Inovatif! Mobil Dinas Bupati Samosir BB 1 C Kini Resmi Bisa Dipakai Gratis untuk Pernikahan Warga

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Sebuah terobosan berbasis pelayanan publik dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Samosir Nomor 40 Tahun 2026, kendaraan dinas jabatan Bupati berpelat nomor BB 1 C kini secara resmi dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai mobil pengantin dalam pesta pernikahan.

Kebijakan ini menjadikannya salah satu langkah progresif di Sumatra Utara yang membuka akses aset resmi pejabat daerah untuk kepentingan sosial warga secara gratis, resmi, dan terukur.

Lahir dari Kebutuhan Nyata Masyarakat

Bagi masyarakat Samosir, pesta pernikahan bukan sekadar seremoni belaka. Di balik sebuah pesta, terdapat nilai adat yang dijalankan serta kebersamaan yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Melalui kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, kendaraan dinas BB 1 C yang selama ini lekat dengan tugas kedinasan, kini hadir dengan fungsi sosial yang lebih dekat dan bermakna. Langkah ini diambil guna mendukung pelaksanaan kegiatan adat serta meringankan beban transportasi hajatan pernikahan warga di tanah Samosir.

Penggunaan Perdana Langsung Dirasakan Warga

Manfaat dari regulasi ini langsung dirasakan oleh pasangan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan. Kendaraan dinas Bupati Samosir tersebut digunakan sebagai mobil pengantin yang mengantar kedua mempelai menuju hari bahagia mereka.

Penggunaan perdana tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh langsung aspek sosial kemasyarakatan secara riil.

Syarat dan Cara Mengajukan Permohonan

Fasilitasi penggunaan kendaraan dinas BB 1 C ini diberikan secara gratis bagi warga Kabupaten Samosir yang memenuhi syarat. Berikut prosedurnya:

- Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Samosir melalui perangkat daerah pengelola aset

- Melampirkan identitas pemohon, keterangan waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta salinan undangan pernikahan resmi

- Permohonan wajib diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pernikahan untuk proses verifikasi kelayakan rute dan jadwal

Penggunaan kendaraan dilaksanakan di luar hari kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pemerintah daerah juga tetap mempertimbangkan ketersediaan kendaraan, anggaran operasional, faktor keselamatan, serta ada tidaknya kebutuhan kedinasan yang mendesak. Selama digunakan, kendaraan akan dikemudikan oleh sopir resmi dan didampingi pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kebijakan ini menegaskan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan sosial masyarakat, selama dikelola dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.

 (NR.Sitohang)

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir

 

Proyek Rp12,2 Miliar Dihentikan Warga, Dinas Bina Marga Tasikmalaya Dinilai Lemas — AJGT Minta Intervensi Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Proyek pekerjaan berkala di ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja — Jalan Jaksa Agung R. Suprapto (Lingkar Utara) Kota Tasikmalaya senilai Rp12.232.778.247 dihentikan sementara oleh warga setempat pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil setelah pelaksanaan proyek dinilai menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat tanpa adanya sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Berdasarkan papan informasi resmi yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Ciamis. Kontrak ditandatangani pada 1 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Multi Daya, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT. Lima Pilar Persada KSO bersama PT. Puri Dimensi dan PT. Bima Purna Karsa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Galian C Tanpa Sosialisasi, Air Meluap Masuk Rumah Warga

Aksi kritis warga dipicu oleh dugaan kurang profesionalnya pihak pelaksana dalam menjalankan proyek. Sejak awal pengerjaan, warga sekitar belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sosialisasi, maupun penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut — khususnya kegiatan pengambilan material tanah atau yang dikenal sebagai Galian C.

Berdasarkan keterangan resmi tokoh masyarakat setempat pada Jumat malam, warga telah menghentikan sementara pekerjaan tersebut terkait belum jelasnya rencana tata letak atau site plan. Warga juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan pelaksana proyek. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa kegiatan pengambilan material yang berlangsung telah menyebabkan saluran air terhambat, sehingga air meluap dan masuk ke beberapa rumah warga di sekitar lokasi.

"Sebelum memulai pekerjaan, seharusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga dapat ditampung dan dituangkan dalam berita acara, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi dampak kerugian akibat proyek ini," ungkap tokoh masyarakat setempat di lokasi Jalan KH. Tubagus Abdullah.

Baca juga:

- Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga — Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

- Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya — Toko Lumpuh & K3 Disorot

Pemberitaan Diabaikan, Direksi Keet Tak Berfungsi, Anggaran Dipertanyakan

Sebelumnya, awak media Artha-News bersama Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Dinas Bina Marga  serta pihak pelaksana proyek. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai.

Padahal, keberadaan direksi keet sebagai kantor perwakilan di lapangan merupakan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam pagu proyek. Untuk proyek senilai Rp12,2 miliar, alokasi direksi keet yang wajar berkisar antara Rp60 juta hingga Rp180 juta. Masyarakat mempertanyakan: Anggaran tersebut digunakan untuk apa jika tidak berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengaduan warga?

Ketua Umum AJGT menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan komunikasi tertulis sejak awal proyek berjalan. Namun sikap Dinas Bina Marga yang hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pelaksana dinilai tidak tepat dan mengindikasikan sikap cuci tangan.

"Kita sudah diskusi dengan beberapa rekan lembaga lainnya. Berencana akan lakukan audensi ke DPRD, dan jika hak-hak warga tidak terpenuhi alias hanya omong kosong (Omon-Omon),kita akan ajak warga kembali bersama-sama menyerahkan aspirasi di DPRD. Setelah itu, sesi keduanya kita akan adakan aksi demo secara damai," tambah Ketua Umum AJGT.

Baca juga:

- Jawab Surat AJGT — Bina Marga Jabar Pastikan SPMK Proyek Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya Sudah Terbit

AJGT Minta Gubernur Jabar: Evaluasi & Tahan Pembayaran Termin

Ketegangan ini memicu desakan keras agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Bina Marga dan instalasi yang terkait lainnya,termasuk peran pengawasan UPTD Ciamis yang membawahi proyek ini sebagaimana tercantum pada papan informasi resmi proyek.

"Kami meminta dengan tegas agar pemerintah menahan sementara pembayaran termin proyek ini sampai hak-hak masyarakat terpenuhi dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dijalankan secara penuh oleh pihak pelaksana," tegas Ketua Umum AJGT.

Harapannya, ke depannya setiap proyek pembangunan di Tasikmalaya dapat berjalan kondusif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebelum kepentingan lainnya.

Artha-News Buka Ruang Dialog untuk Semua Pihak

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Artha-News, Arie Siadari, menyatakan media tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi semua pihak — baik warga, pelaksana proyek, maupun instansi terkait — untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

"Media hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjadi sarana kritik yang membangun. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang pajak rakyat yang dikelola negara, dan hasilnya harus kembali dirasakan oleh rakyat secara adil dan layak," ujar Arie Siadari.

Artha-News berkomitmen terus mengawal proses ini hingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan
Redaksi Artha-News