Kamis, Oktober 15, 2026

Pemkab Samosir Perkuat Investasi dan CSR untuk Wisata Berkelanjutan


SAMOSIR, artha-news.com — Pemerintah Kabupaten Samosir terus bergerak maju dalam menata masa depan pariwisatanya. Sektor pariwisata di jantung Toba Caldera UNESCO Global Geopark ini kini diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Samosir menggelar Forum Investasi di Hotel Labersa pada Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema penguatan sinergi investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan.

Forum strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk. Acara ini menjadi ruang bertemunya pemerintah daerah, pusat, pengelola kawasan, perbankan, investor, hingga pelaku ekonomi lokal untuk membangun langkah konkret menjadikan Samosir destinasi wisata berkelas internasional.

Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ariston mengapresiasi dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata Samosir dalam beberapa tahun terakhir. Momentum positif ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Pertumbuhan ekonomi adalah faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim yang aman dan nyaman bagi investor," ujar Ariston.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, kunjungan wisatawan yang terus meningkat membuka peluang investasi yang sangat beragam, mulai dari skala mikro hingga besar.

Ariston menegaskan, kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Samosir adalah modal besar. Sektor ini harus dikelola secara berkelanjutan agar dampaknya langsung dirasakan oleh peningkatan ekonomi warga.

Insentif Perda Baru dan Kewajiban CSR

Komitmen Pemkab Samosir dalam memberi kepastian hukum bagi dunia usaha dibuktikan dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Hingga tahun 2025, total realisasi investasi di Kabupaten Samosir sendiri telah menembus angka Rp1,771 triliun. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa iklim bisnis di Samosir berkembang ke arah positif.

Berdasarkan Perda baru tersebut, investor bisa mendapatkan insentif berupa:

- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah

- Pengurangan atau pembebasan retribusi daerah

- Bantuan modal khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi

Selain itu, kemudahan investasi diberikan lewat penyediaan data peluang investasi, fasilitasi lahan, hingga percepatan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, kemudahan ini wajib dibarengi dengan tanggung jawab sosial.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif, namun mereka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR. Ini komitmen moral perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat,” tegas Ariston.

Masyarakat Lokal Jangan Jadi Penonton

Ariston berharap program CSR perusahaan dapat diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Beliau juga berpesan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.

Kehadiran para investor baru di Samosir wajib membuka pintu selebar-lebarnya bagi keterlibatan warga dalam rantai ekonomi pariwisata.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi erat dengan pelaku UMKM. Dengan begitu, produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner lokal, dapat terserap dengan baik di pasar pariwisata,” pungkasnya.

Pemkab Samosir sendiri memastikan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi kemitraan strategis antara UMKM dan korporasi.

(NR.Sitohang)

  

Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.
 
"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.
 
Sejumlah Temuan yang Disorot
 
1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap
Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.
 
2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"
Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.
 
Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
 
3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas
Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.
 
4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan
Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.
 
AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB
 
Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.
 
"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.
 
Upaya Konfirmasi Redaksi
 
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.
 
Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan
Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT
 
 

Material Baja Proyek Rp1,3 Miliar SDN 3 Sukaratu Tergeletak di Tanah Becek, K3 Disorot

TASIKMALAYA, Artha-News — Kondisi lapangan proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Sebuah rekaman video singkat yang diterima Redaksi Artha-News memperlihatkan kondisi faktual penyimpanan material konstruksi yang diduga kuat merupakan bagian dari proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu. Material baja ringan senilai ratusan juta rupiah tampak tergeletak langsung di atas tanah yang basah, becek, dan berdebu tanpa alas pelindung maupun penutup terpal yang memadai. Proyek infrastruktur pendidikan bersumber dari APBN tahun anggaran 2026 ini memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp1.339.885.318.
 
Sejumlah Temuan Krusial di Lokasi Proyek
 
Berdasarkan pengamatan visual dari rekaman video tersebut, terdapat beberapa temuan krusial terkait kondisi di area pengerjaan:
 
Penyimpanan Baja Tanpa Alas Pelindung
Tumpukan rangka atau kuda-kuda baja ringan diletakkan saling menindih langsung di atas permukaan tanah lembap tanpa bantalan kayu (palet). Kondisi lingkungan yang basah ini berisiko memicu korosi atau karat dini, yang dikhawatirkan menurunkan kualitas dan mutu kekuatan struktur material sebelum dipasang pada bangunan sekolah.
 
Area Terbuka Tanpa Pagar Pengaman
Tempat penempatan logistik proyek berada di ruang terbuka bebas di pinggir jalan tanah. Lokasi ini tidak dilengkapi pagar pembatas atau seng pengaman proyek, sehingga akses keluar masuk warga menjadi bebas. Hal tersebut meningkatkan risiko kehilangan aset material akibat pencurian atau kerusakan akibat faktor luar.
 
Nihil Penerapan Standar K3
Selama durasi rekaman berjalan, tidak terlihat pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek atau rompi keselamatan (K3). Rambu peringatan keselamatan kerja dan keberadaan petugas pengawas lapangan juga tidak tampak di sekitar lokasi penumpukan material.
 
Upaya Konfirmasi Redaksi
 
Demi mematuhi Kode Etik Jurnalistik terkait asas keberimbangan, Redaksi Artha-News hingga kini terus berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta dinas terkait untuk meminta klarifikasi resmi. Tanggapan dari pihak berwenang akan segera kami muat pada pembaruan berita selanjutnya.
 
Reporter: Tim Redaksi Artha-News
Sumber: Rekaman Video & Papan Infornasi

(Arya Siloka)

Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya, Toko Lumpuh & K3 Disorot


TASIKMALAYA, Artha-News — Proyek penggalian saluran drainase dan irigasi di Jalan JB, Kota Tasikmalaya, menuai keluhan dari warga setempat dan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan lapangan serta keluhan warga, pengerjaan proyek di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dinilai warga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara memadai serta menghambat akses ekonomi masyarakat.
 
Berdasarkan rekaman di lokasi, lubang galian terlihat menganga, tergenang air, dan belum memiliki pagar pembatas permanen yang memenuhi standar K3. Material tanah dan puing proyek yang berserakan juga membuat akses menuju pertokoan sekitar menjadi sempit dan terhambat. Pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun sepeda motor, harus ekstra berhati-hati saat melintas di area tersebut.
 
Dua Aspek Krusial yang Disorot Warga
 
Warga sekitar menyoroti dua hal utama yang dinilai perlu perhatian segera dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek:
 
1. Standar Pengamanan di Lokasi Galian
"Kami khawatir kondisi galian yang terbuka tanpa pagar pengaman permanen dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk," ujar seorang warga yang berdiam di sekitar lokasi. Warga berharap rambu peringatan dan pagar pengaman segera dipasang sepanjang area galian.
 
2. Akses Usaha dan Dampak Ekonomi
Penutupan sebagian akses jalan selama masa konstruksi berdampak langsung pada aktivitas toko dan tempat usaha warga. Warga meminta kejelasan terkait jadwal penyelesaian serta solusi yang mengakomodasi kebutuhan akses selama pekerjaan berlangsung.
 
Dasar Hukum Perlindungan Warga
 
Merujuk pada regulasi yang berlaku, masyarakat terdampak proyek fasilitas publik berhak mendapatkan perlindungan, antara lain:
 
- UU No. 2 Tahun 2012 & PP No. 19 Tahun 2021: Mengatur hak warga atas ganti kerugian yang layak dan adil, mencakup dampak fisik maupun kerugian ekonomi akibat proyek.
​
- Pasal 1365 KUH Perdata: Mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, di mana pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.
 
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Artha-News masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat serta pihak kontraktor pelaksana untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan ini. Tanggapan dari pihak terkait akan dimuat dalam pembaruan berita berikutnya.
 
Reporter: Jey Panjaitan & Ari Arya Siloka
Editor: Redaksi Artha-News

Kawal Masalah PJU Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib INUTAS Desak Pemerataan Infrastruktur ke Dishub

TASIKMALAYA, artha-news.com — Pengurus Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib Komisariat Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (INUTAS) menggelar audiensi resmi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mengawal pemenuhan hak publik terkait ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai dan aman.
 
Langkah diplomasi kepemudaan ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat mengenai minimnya fasilitas penerangan jalan di sejumlah titik. PMII menilai masalah infrastruktur lampu jalan berdampak langsung pada mobilitas harian warga.
 
Dasar Hukum Penyediaan PJU Kota Tasikmalaya
 
Ketua Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib INUTAS, Salman Faisal, menegaskan bahwa pengadaan PJU bukan sekadar persoalan estetika kota semata. Menurutnya, menghadirkan penerangan jalan yang layak merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
 
Secara normatif, aturan mengenai penyediaan fasilitas keselamatan jalan ini didasarkan pada dua payung hukum utama:
 
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
​
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 27 Tahun 2018
 
"Fasilitas PJU berfungsi nyata dalam menjamin keselamatan lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dari potensi tindak kejahatan atau kriminalitas di malam hari," ujar Salman Faisal.
 
Dua Tuntutan Konkret PMII Terkait Lampu Jalan
 
Dalam pertemuan bersama jajaran Dishub Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menyampaikan dua tuntutan pokok yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan:
 
1. Rehabilitasi dan Modernisasi PJU Perkotaan
 
PMII mendesak Dishub melakukan pemeliharaan rutin secara berkala, perbaikan unit lampu yang rusak, serta penataan ulang efisiensi energi di titik-titik vital pusat kota. Optimalisasi ini dinilai penting untuk mendukung perputaran roda ekonomi malam hari di kawasan perkotaan.
 
2. Pemerataan Pengadaan PJU di Pinggiran Kota
 
Mahasiswa mendorong adanya percepatan alokasi anggaran dan realisasi pembangunan fisik PJU di kawasan pinggiran (sub-urban). Prioritas utama harus diarahkan pada jalur-jalur sepi yang rawan kecelakaan berlalu lintas serta minim pencahayaan yang rentan aksi kriminalitas.
 
Salman menekankan pentingnya prinsip keadilan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, seluruh warga baik yang tinggal di pusat kota maupun wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas pelayanan publik yang setara.
 
Pendekatan ini juga selaras dengan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), yaitu menekan angka kriminalitas melalui penataan desain lingkungan yang baik dan terang.
 
Komitmen Dishub Kota Tasikmalaya dan Langkah Evaluasi
 
Menanggapi tuntutan tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyambut baik masukan kritis dan konstruktif yang dibawa oleh kader-kader PMII INUTAS. Pihak Dishub berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjutinya. Langkah terdekat yang akan diambil adalah melakukan pemetaan sebaran unit PJU serta melakukan evaluasi teknis secara berkala di lapangan.
 
Di akhir audiensi, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menegaskan akan terus mengawal komitmen dan proses realisasi program kerja fisik PJU ini secara konsisten, kritis, dan transparan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat luas.
 
(artha-news.com / Arya Siloka)

Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga, Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

TASIKMALAYA, Artha-News — Proyek pembangunan saluran drainase dan irigasi di pinggir Jalan Raya JB, Kota Tasikmalaya, menuai keluhan dari warga sekitar. Pekerjaan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta belum menerapkan standar keselamatan kerja secara memadai.
 
Berdasarkan rekaman lapangan tim redaksi pada Kamis, 15 Oktober 2026, galian sedalam lebih dari 1,5 meter terlihat terbuka di sepanjang bahu jalan. Di lokasi tersebut belum terpasang pagar pengaman permanen yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sebagai pengganti, pelaksana hanya memasang papan kayu dan penutup sementara yang dinilai kurang kokoh untuk melindungi keselamatan pengendara sepeda motor serta pejalan kaki yang melintas. Kondisi diperparah oleh tumpukan sampah plastik dan genangan air keruh di dasar galian, yang dikhawatirkan warga dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat kondisi gelap pada malam hari.
 
Akses Usaha Terganggu, Warga Pertanyakan Regulasi
 
Dampak sosial proyek ini dirasakan langsung oleh pemilik toko di sekitar area galian. Akses utama menuju tempat usaha mereka menjadi terhambat sejak pekerjaan dimulai, sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian para pedagang setempat. Perwakilan warga kemudian mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap payung hukum kompensasi dampak lingkungan serta jaminan keselamatan kerja bagi publik.
 
"Kami berharap ada kejelasan jadwal penyelesaian dan pengamanan yang lebih baik. Kami juga menanyakan apakah pelaksanaan proyek ini sudah sepenuhnya mematuhi regulasi, termasuk Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 74 PP No. 19 Tahun 2021 terkait hak kompensasi masyarakat, serta penerapan standar K3," ujar perwakilan warga saat dikonfirmasi oleh Artha-News.
 
Lebih lanjut, warga menyampaikan bahwa pihak pelaksana diduga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 406 KUHP terkait tindakan yang berisiko merugikan ketertiban umum. Meski demikian, masyarakat menegaskan akan tetap mengedepankan komunikasi dan menunggu tanggapan resmi dari instansi terkait.
 
Sampai berita ini diturunkan, redaksi Artha-News masih terus berupaya meminta klarifikasi dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta pihak kontraktor pelaksana guna menyajikan informasi yang berimbang.
 
Reporter: Jey Panjaitan & Ari Arya Siloka
Editor: Redaksi Artha-News
 
 

Bhakti TNI-AD untuk Pesantren: Puluhan Truk Militer Padati Jalur Tasikmalaya-Garut, AJGT Beri Apresiasi Tinggi

Tasikmalaya, Artha-News — Pemandangan gagah dan tidak biasa tersaji di sepanjang jalanan utama Tasikmalaya menuju Garut pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026 sekitar pukul 07.00 WIB. Konvoi besar puluhan truk militer TNI-AD dari Bekangdam III/Siliwangi bersama satuan lainnya tampak beriringan rapi, memadati jalur transportasi demi menyukseskan program mulia bertajuk "Bhakti TNI-AD untuk Pesantren".
 
Berdasarkan video dokumentasi resmi dari Aliansi Jurnalis Galuh Tarumanagara (AJGT) DPP Tasikmalaya yang diambil langsung di lokasi, terlihat jajaran prajurit TNI dengan sigap mengatur lalu lintas. Langkah antisipatif ini memastikan konvoi logistik berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga yang sedang beraktivitas sehari-hari.
 
Spanduk imbauan bertuliskan "Bhakti TNI-AD untuk Pesantren di Wilayah Tasikmalaya & Garut" terpampang jelas di setiap badan truk yang melintas. Melalui laporan langsung di lapangan, seluruh rombongan logistik dikabarkan telah sampai ke titik tujuan dengan selamat.
 
"Semua rombongan sudah tiba di Pesantren Uruk. Pemberian bantuan ke pesantren di wilayah Tasikmalaya sudah sampai, alhamdulillah," bunyi laporan langsung dari lokasi kejadian yang disampaikan petugas pendamping rombongan.
 
AJGT DPP Tasikmalaya Berikan Apresiasi Penuh
 
Aksi nyata ini langsung memantik respons positif dari berbagai elemen masyarakat dan dunia pers, salah satunya dari AJGT DPP Tasikmalaya. Organisasi pers yang selama ini dikenal vokal mendukung program teritorial TNI memberikan pujian tinggi atas pergerakan sosial kemasyarakatan tersebut.
 
"Ini bukti nyata TNI-AD manunggal dengan rakyat dan pesantren. TNI justru hadir dengan aksi nyata memberikan bantuan ke pesantren. Ini harus jadi contoh...! Kami AJGT DPP Tasikmalaya sangat mengapresiasi langkah mulia ini," ujar Ari Arya Siloka, Ketua Umum AJGT sekaligus Koordinator Wilayah Nasional Artha News, saat ditemui langsung dari lokasi perlintasan konvoi.
 
Antusiasme Warga dan Santri Sambut Kedatangan Konvoi
 
Pantauan tim Artha News di lapangan menunjukkan bahwa konvoi ini terdiri dari belasan truk Isuzu serta truk besar berspesifikasi 6x6 milik Bekangdam III/Siliwangi yang membawa berbagai kebutuhan bantuan. Kehadiran armada militer ini menarik perhatian warga yang kebetulan melintas maupun yang tinggal di sekitar jalur utama. Warga di pinggir jalan terlihat antusias menyaksikan iring-iringan, bahkan beberapa santri yang kebetulan berada di sekitar jalan sempat melambaikan tangan menyapa para prajurit yang lewat.
 
Kegiatan Bhakti TNI-AD ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial strategis Kodam III/Siliwangi. Tujuannya adalah memperkuat kemitraan, sinergitas, serta tali silaturahmi antara institusi TNI dengan pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, khususnya kawasan Tasikmalaya dan Garut yang memiliki ribuan lembaga pendidikan Islam.
 
Sebagai organisasi yang bermitra erat dengan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya, AJGT DPP Tasikmalaya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal, mendukung, dan mempublikasikan setiap kegiatan positif yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat demi kemaslahatan masyarakat luas.
 
Reporter: Ari Arya Siloka — Koordinator Wilayah Nasional Artha News
Staf Redaksi: Jey Panjaitan
 
 

Proyek Jalan Cibeuti Kawalu Disorot, Dinas Perwaskim Bungkam

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Kamis, 15 Oktober 2026 — Pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kampung Selawi Cipancur, RW 05, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kini menuai sorotan tajam masyarakat. Proyek senilai Rp252.472.000 yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan tidak sesuai standar akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
 
Warga Cibeuti Khawatir Infrastruktur Baru Cepat Rusak
 
Berdasarkan pantauan Tim Artha News di lokasi pada Rabu (14/10/2026), kualitas pengerjaan terlihat belum memenuhi standar. Campuran semen terlihat tipis, susunan batu tidak terpasang kokoh, serta beberapa bagian Tembok Penahan Tanah (TPT) dan saluran drainase sudah terlihat retak rambut meskipun pekerjaan belum lama berjalan.
 
Warga menyuarakan kekhawatiran, terlebih dengan mulai masuknya musim hujan di wilayah Tasikmalaya.
 
"Mun hujan ageung, ieu mah pasti longsor deui. Adukanana tipis pisan." — keluh salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
 
Harapan warga akan akses jalan yang aman dan kokoh kini berubah menjadi kekhawatiran infrastruktur baru akan segera rusak atau jebol.
 
Papan Proyek Minim Informasi, Dinilai Kurang Transparan
 
Papan informasi proyek dengan nomor 600.1.7.2/332/SPK.PERMUKIMAN/2026 yang terpasang di lokasi kondisinya memudar dan sulit terbaca. Papan tersebut juga tidak mencantumkan nama pelaksana, konsultan pengawas, maupun rincian volume pekerjaan.
 
Kondisi ini dianggap belum memenuhi prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidakjelasan informasi ini semakin memperkuat indikasi belum optimalnya pengawasan di lapangan.
 
Dinas Perwaskim dan Pemborong Belum Dapat Dikonfirmasi
 
Tim Artha News telah berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek maupun Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya melalui telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.
 
"Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan transparan dari pihak yang bertanggung jawab," ujar Jey Panjaitan, Staf Redaksi Artha News, Kamis (15/10/2026).
 
Artha News Desak Inspektorat, Kejari dan Wali Kota Bertindak
 
Merespons temuan di lapangan, redaksi Artha News mendesak langkah konkret dari pihak berwenang:
 
1. Inspektorat Kota Tasikmalaya diminta segera melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek ini.
2. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan BPK Perwakilan Jawa Barat diharapkan melakukan audit sebelum proses serah terima sementara (PHO) guna memastikan dana APBD digunakan sesuai mutu yang dijanjikan.
3. Wali Kota Tasikmalaya diminta mengevaluasi kinerja terkait pengawasan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 
Uang rakyat tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan hasil yang belum memuaskan. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan di setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan.
 
 
 
Laporan: Tim Redaksi Artha News
Penulis: Jey Panjaitan (Staf Redaksi) | Ari Arya Siloka (Korwilnas)

Rabu, Oktober 14, 2026

Gotong Royong Bangun Hunian Layak, Polres Banjar Dukung Penuh Program Rutilahu 2026

BANJAR — Rumah bukan sekadar bangunan tempat berlindung dari panas dan hujan. Lebih dari itu, hunian yang layak adalah fondasi bagi setiap keluarga untuk membangun kehidupan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Semangat inilah yang diwujudkan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2026 di Lingkungan Sukamanah, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
 
Program ini terselenggara berkat sinergi yang kuat antara Jabar Bergerak, Baznas Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar, dukungan CSR, serta partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya. Momen penting ditandai dengan peletakan batu pertama sekaligus peresmian pembangunan rumah milik warga bernama Unus. Kegiatan berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjar, jajaran pemerintah daerah, lembaga sosial, kepolisian, serta warga setempat.
 
Rumah berukuran 5×7 meter ini bukan sekadar bangunan baru. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu menyatukan berbagai pihak demi satu tujuan mulia: menghadirkan hunian yang sehat dan layak bagi warga yang membutuhkannya.
 
Polres Banjar turut hadir secara aktif mendukung kegiatan tersebut. Kehadiran Wakapolres Banjar, Kapolsek Pataruman, Kasat Binmas, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Pataruman memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
 
Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik, menyampaikan bahwa program Rutilahu adalah wujud kepedulian bersama yang patut didukung.
 
“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat sangatlah penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan. Polres Banjar mendukung sepenuhnya upaya bersama seperti ini, sebagai bagian dari kepedulian kami terhadap masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan sekitar,” ujar Bripka Apep Maulana Sidik mewakili Kapolres Banjar.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedekatan antara kepolisian dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap kegiatan sosial juga menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kepedulian dan semangat saling membantu di tengah masyarakat.
 
Pembangunan dan perbaikan hunian dalam program ini didukung penuh oleh berbagai pihak. Mulai dari Jabar Bergerak, Baznas Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar, dukungan CSR, hingga swadaya warga yang menyumbangkan tenaga dan kemampuannya. Kolaborasi ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas hidup adalah tanggung jawab bersama, bukan satu pihak saja.
 
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Lapas Banjar, Ketua Baznas Kota Banjar, Camat Pataruman, Ketua IDI Kota Banjar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Banjar, perwakilan perangkat daerah, perwakilan Bank BJB, Ketua Jabar Bergerak Kota Banjar, Lurah Pataruman, serta warga Lingkungan Sukamanah.
 
Rangkaian acara berjalan dengan khidmat, diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan sambutan dari sejumlah perwakilan lembaga. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama sebagai penanda resmi dimulainya pembangunan rumah tersebut.
 
Bagi keluarga penerima manfaat, kehadiran hunian yang layak ini diharapkan membawa perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang kokoh dan sehat tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menumbuhkan rasa aman serta mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
 
Melalui dukungan terhadap program Rutilahu 2026, Polres Banjar menegaskan pesan sederhana namun bermakna: membangun daerah bukan hanya soal pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, membangun daerah berarti merawat kepedulian dan memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapat perhatian serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Semangat gotong royong inilah yang akan terus dijaga dan dikembangkan demi kemajuan Kota Banjar yang lebih sejahtera.
 
 
 
Sumber: Arthar-News — Biro Banjar, Rena Yusnita
 
 

Krisis Air Bersih di Balokang, Polres Banjar Salurkan 5.000 Liter untuk 60 Kepala Keluarga

BANJAR, ARTHA-NEWS — Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga Dusun Karang Pucung, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, semakin kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Menanggapi laporan yang masuk dari masyarakat, Polres Banjar bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih pada Rabu, 14 Oktober 2026 siang, guna memenuhi kebutuhan mendasar warga yang terdampak kekeringan.
 
Sebanyak 5.000 liter air bersih didistribusikan langsung ke wilayah RT 31 RW 10, Dusun Karang Pucung. Bantuan ini disalurkan kepada sekitar 60 kepala keluarga atau kurang lebih 200 jiwa yang sangat membutuhkan pasokan air untuk keperluan memasak, minum, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah tangga sehari-hari.
 
Laporan Lewat Layanan Darurat 110 Picu Respons Cepat
 
Penyaluran bantuan ini bermula dari telepon yang diterima melalui layanan darurat Polri 110, di mana salah seorang warga menyampaikan kesulitan yang semakin dirasakan pemukiman mereka akibat ketersediaan air yang makin menipis. Laporan tersebut langsung menjadi dasar tindak lanjut bagi Polres Banjar untuk turun ke lokasi membawa bantuan yang paling mendesak dibutuhkan saat itu.
 
Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik, menyampaikan bahwa kehadiran pihak kepolisian di tengah masyarakat yang sedang kesulitan merupakan wujud nyata kepedulian dan pelayanan institusi terhadap kebutuhan warga.
 
“Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, kami berupaya hadir untuk membantu sesuai kebutuhan di lapangan. Layanan darurat 110 sengaja disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun meminta bantuan, sehingga kebutuhan yang mendesak dapat segera kami tindaklanjuti,” ujar Bripka Apep Maulana Sidik mewakili Kapolres Banjar.
 
Sinergi Polres Banjar dan BPBD Kota Banjar Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
 
Dalam pelaksanaan penyalurannya, Polres Banjar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar. Satu unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter dikirim langsung ke lokasi untuk memastikan air bersih dapat diterima warga dengan cepat dan terdistribusi secara merata.
 
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolres Banjar yang mewakili Kapolres, Kasat Binmas beserta anggota, Bhabinkamtibmas Desa Balokang dari Polsek Banjar, serta perwakilan BPBD Kota Banjar. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.
 
Bagi warga Dusun Karang Pucung yang terdampak kekeringan, bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan harian di tengah cuaca panas yang masih berlangsung. Ketersediaan air bersih sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan setiap keluarga di pemukiman tersebut.
 
Polres Banjar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu menghubungi layanan darurat 110 apabila menghadapi situasi kedaruratan atau membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan ini selalu terbuka bagi setiap warga untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun permohonan bantuan agar dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.
 
Di tengah teriknya musim kemarau yang masih melanda wilayah Kota Banjar, pasokan air yang disalurkan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan wujud perhatian nyata agar warga Karang Pucung tetap bisa menjalani aktivitas harian dengan tenang. Semoga musim hujan segera tiba dan ketersediaan air bersih kembali normal bagi seluruh masyarakat.
 
Reporter: Rena Yusnita
Artha-News — Banjar