Tasikmalaya Kota Arthanews-Rumor di kalangan masyarakat tepatnya kampung gunung jati RT/01.04./03.kelurahan Kahuripan kecamatan Tawang kota tasikmalaya.
Diduga terdapat lahan umum pemakaman..tanah carik kelurahan Kahuripan l.Namun,terkait tanah kelurahan Kahuripan Tawang notabene rumor diduga bermasalah..yang berkaitan tanah carik kelurahan di dan diduga hak milik oleh beberapa orang warga masyarakat setempat dengan mengikuti program prona.
Agar supaya kejelasan hak kepemilikan tanah tersebut jelas adanya..
Awak media ARTHANEWS saat konfirmasi ke Lurah Kahuripan,lurah tidak mengetahui hal tersebut,Jelasnya
Menurut lurah itu mungkin sebelum.saya menjadi lurah disini..atau hal ini ibu mau melaporkan silahkan atau mau di beritakan terkait masalah ini silahkan ,""ujar nya
Adapun hal lain sebagai pegawai kelurahan (staf kelurahan) yang berinisial (ags) menerangkan terkait tanah carik kelurahan sukahurip sudah tukar guling dengan sekolah dasar negeri cilolohan sebelum pemekaran.ungkapnya
Melihat dari pada kejadian terkait tanah carik kelurahan..saat nya pihak pemerintah terkait kota Tasikmalaya..campur tangan .agar tidak terjadi hal yang menyudutkan sebelah pihak yang mengarah terhadap penyerobotan tanah negara serta dugaan pemalsuan dokumen negara atas dasar dari pada terbit nya seterpikat dengan perubahan hak kepemilikan.
Mengingat pihak pemerintah terkait..dari bawah yang melibatkan RT/RW/Kelurahan/kecamatan./pihak pemerintah terkait bidang aset serta pihak lainya..agar was was diri terkait rumor banyak nya..tanah negara tiap kelurahan di kota Tasikmalaya yang di duga menjadi hak kepemilikan secara pribadi yang tidak jelas kronologis nya
Diharapkan pihak pemerintah terkait kota Tasikmalaya..harus mengambil sikap.serta cepat tanggap agar hal ini dapat ada solusi dan tidak ada unsur keterlibatan Atau praktek kotor yang di lakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab..ingat tanah negara tidak bisa di jual belikan.
Jika ada hal yang terbukti terjadi melanggar hukum maka ini bisa bermuatan unsur pidana terkait pemalsuan Data dan dokumen negara serta terkait penyerobotan tanah ...dengan maksimal pidana kurungan 20 tahun penjara.
Sebelum berita ini ditayangkan redaksi Arthanews sempat menghubungi lurah,untuk konfirmasi klarifikasi ulang benar tidaknya dugaan adanya tanah carik jadi hak milik beberapa orang.
(Komala)