ARTHANEWS.COM PANGANDARAN
Desa Cikembulan yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Desa Cikembulan menuntut beberapa point terkait Hak Pengelolaan atas Lahan Cikembulan pass seluas 8,6 HA . Senin( 09/09/2024).
Bangunan awal berbentuk seperti pos security dan berlogo security bertuliskan “Pos Security sopo Jodam” dan terbentang beberapa portal yang menutup area lokasi tersebut.
Dalam orasinya ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Cikembulan kecamatan Sidamulih Iwan Hardiana, mengatakan. Hal tersebut salah satu point yang menjadi tuntutan warga Cikembulan mengapa jalan ke Laut di tutup portal.
Di tempat terpisah H.Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran merespon demontrasi tersebut di dampingi pihak pihak terkait.
Hasil pertemuan warga masyarakat Desa Cikembulan dengan Bupati, Dandim dan Kapolres Pangandaran, Senin 09 September 2024, sekira pukul 16.00 s/d 17.30 WIB. di Aula Menara Laut Pangandaran. Adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa pencatutan nama Panglima TNI dan Bupati Pangandaran dalam pemanfaatan HPL ( Hak Pengelolaan Lahan) Sempadan Pantai Cikembulan oleh Sdr.Toto hutagalung adalah tidak benar, dan merupakan pencemaran nama baik.
2. Bupati pangandaran dengan disaksikan Dandim dan kapolres Pangandaran
Sepakat untuk menutup segala kegiatan pembangunan bentuk apapun di lokasi Sempadan Pantai Cikembulan.
3. Bupati Pangandaran akan mengkaji ulang permohonan HPL oleh sdr.Toto Hutagalung terkait sempadan pantai cikembulan pass
4. Bupati Pangandaran akan melakukan musyawarah dengan seluruh stakeholder dalam rangka tindak lanjut Pemanfaatan HPL cikembulan Pass, seminggu setelahnya.
Demikian hasil kesepakatan dan kebijakan Bupati Pangandaran terkait HPL Cikembulan Pass. ” Segera saya akan buat surat ke Toto Hutagalung agar sementara pekerjaan dihentikan sebelum diterbitkannya surat ijin ” ujar Jeje .
( UGENG )