Anggaran Rp1,58 Miliar, Rehab Puskesmas Ambarita Disorot: Diduga Tanpa APD, Progres Pekerjaan Dipertanyakan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pembangunan rehabilitasi dan perawatan Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp1.582.385.730 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), setelah sejumlah jurnalis menemukan pekerja di lokasi tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diatur dalam peraturan keselamatan kerja.

 

Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis di lokasi pada Minggu, 1 November 2026, hanya ditemukan enam orang pekerja yang sedang melaksanakan aktivitas pembangunan. Ironisnya, para pekerja tersebut terlihat tidak mengenakan helm, rompi keselamatan, sarung tangan, maupun alas kaki yang layak untuk pekerjaan konstruksi.

 

Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa APD yang diberikan kepada mereka hanya berupa sepatu. Namun, sepatu tersebut pun tidak digunakan saat bekerja di lokasi proyek.

 

Situasi ini mengundang keprihatinan mendalam. Boris Situmorang, salah seorang jurnalis yang berada di lokasi, mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja di tengah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

 

"Kalau para pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja, bagaimana tanggung jawabnya?" tanya Boris di lokasi proyek.

 

Keprihatinan semakin mendalam ketika pekerja tersebut menyebutkan bahwa risiko kecelakaan ditanggung sendiri oleh masing-masing pekerja. Jawaban ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pelaksana terhadap regulasi keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia.

 

Pelanggaran Aturan K3 dan Perlindungan Tenaga Kerja

 

Abaikan standar keselamatan kerja di lokasi proyek konstruksi pemerintah berpotensi melanggar sejumlah regulasi ketat, di antaranya:

 

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 dan 87): Mengatur hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

​

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Mewajibkan pelaksana proyek menyediakan APD secara gratis bagi semua orang yang bekerja di lokasi.

​

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri: Menegaskan kewajiban perusahaan menyediakan APD sesuai standar bagi pekerja konstruksi.

 

Jika terbukti abai, tindakan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Progres Baru 30 Persen, Waktu Pelaksanaan Semakin Mendesak

 

Persoalan tidak berhenti pada ketidaktersediaan APD. Pantauan di lapangan juga menunjukkan progres fisik pembangunan diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, berdasarkan data pada papan informasi proyek, waktu pelaksanaan hanya menyisakan 59 hari hingga batas penyelesaian pada 30 Desember 2026.

 

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Calista Yori Pratama dengan kontrak bernomor 000.3.3/3460/Dinkes/IX/2026 tertanggal 2 September 2026 memiliki waktu pelaksanaan selama 120 hari. Dengan sisa waktu yang semakin sempit, muncul kekhawatiran pekerjaan akan dikebut sehingga mengorbankan kualitas bangunan maupun keselamatan para pekerja.

 

Transparansi Anggaran dan Desakan Pengawasan Pemerintah

 

Tindakan pengawasan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat dan pers memiliki hak penuh untuk mengawasi jalannya pembangunan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara akuntabel.

 

Para jurnalis dan masyarakat berharap Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku instansi penanggung jawab proyek segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh ke lokasi. Pengawasan perlu mencakup:

 

- Penerapan standar K3 dan ketersediaan APD yang layak

​

- Kesesuaian progres fisik dengan jadwal rencana kerja

​

- Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di lokasi

​

- Kualitas material yang digunakan

​

- Kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak

 

Pasalnya, proyek ini bersumber dari APBD — uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah pembangunan berjalan sesuai perencanaan, apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas, dan apakah anggaran sebesar Rp1,58 miliar dikelola secara jujur dan profesional.

 

Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan warga Desa Ambarita justru menyisakan persoalan serius terkait keselamatan pekerja, ketidakpastian penyelesaian, serta kualitas bangunan yang dipertanyakan.

 

Kini, perhatian publik tertuju kepada pihak pelaksana CV. Calista Yori Pratama, konsultan pengawas, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Transparansi dan pengawasan bukan sekadar formalitas — uang negara harus dikelola secara akuntabel, dan nyawa pekerja tidak boleh menjadi taruhan.

 

Catatan Redaksi: Berita ini disampaikan sebagai bagian dari hak masyarakat atas informasi publik sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak terkait dipersilakan memberikan penjelasan dan tanggapan melalui surat elektronik redaksi. Tanggapan akan dimuat sebagaimana mestinya.

 

(NR. Sitohang — Liputan Khusus Samosir)

“Kapolres Banjar Hadiri Minggu Kasih di GPdI Zaitun”

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.Ik., S.H., M.AP., CPHR, memimpin langsung kegiatan Minggu Kasih yang berlangsung di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Zaitun, Kota Banjar, pada Minggu, 1 November 2026. Kegiatan berjalan khidmat dan penuh keakraban sejak pukul 09.30 hingga 10.15 WIB, dihadiri oleh kurang lebih 100 jemaat.

Mengangkat tema besar "Mempersiapkan Umat yang Layak bagi Tuhan", kegiatan ini menjadi momentum pertemuan spiritual sekaligus jembatan kedekatan antara jajaran kepolisian dan masyarakat Kota Banjar. Tema yang diusung merujuk pada pesan Alkitabiah dari Lukas 1:17, yakni mempersiapkan suatu umat yang siap sedia untuk Tuhan melalui pertobatan sejati, penyucian diri, dan hidup dalam kesetiaan kepada firman-Nya.

Pesan Alkitabiah dan Implementasi Rohani Jemaat

Dalam khotbah dan renungan yang disampaikan, ditegaskan bahwa menjadi umat yang layak bukan berarti manusia sempurna dengan kekuatan sendiri, melainkan sebuah perjalanan hidup yang dimulai dari pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan berbuah nyata dalam kasih serta pelayanan.

Landasan Alkitabiah yang menjadi rujukan mencakup Lukas 1:17 tentang mempersiapkan umat bagi Tuhan, Maleakhi 3:1–4 mengenai pemurnian hati dan ibadah yang benar, serta Yohanes 15:5 tentang tinggal di dalam Kristus agar berbuah banyak.

Penerapan pesan tersebut dijabarkan dalam tiga langkah nyata:

- Membangun kedisiplinan rohani melalui doa dan pembacaan firman secara konsisten.

- Melakukan pertobatan kolektif dengan memperbaiki hubungan antar sesama dan meninggalkan pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.

- Menjadikan setiap jemaat sebagai murid Kristus yang aktif memberitakan kebaikan Tuhan di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Wujud Program "Polisi Bersama Masyarakat" di Kota Banjar

Kegiatan Minggu Kasih ini merupakan wujud nyata pelaksanaan program KAPOLRI "Polisi Bersama Masyarakat" serta Program KAPOLDA Jawa Barat "Jawa Barat Aman".

Hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Banjar, Kabag Ren, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kapolsek Banjar Kota beserta jajaran, Kanit Paminal, dan Kasie Humas Polres Banjar. Dari pihak gereja, turut hadir Pendeta Moses Yudawijaya beserta keluarga dan seluruh sidang jemaat GPdI Zaitun Kota Banjar yang menyambut hangat kehadiran jajaran kepolisian.

Program Minggu Kasih digerakkan langsung oleh KAPOLRI Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang mengajak seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes, Polda, hingga Polres dan Polsek untuk hadir di tengah masyarakat pada hari Minggu.

Tujuan utama program ini antara lain mendekatkan kehadiran polisi di tengah kehidupan warga, menyerap aspirasi, serta mencegah potensi gangguan kamtibmas sejak dini melalui kolaborasi lintas sektoral.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Banjar juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan antarwarga, meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, senantiasa waspada terhadap berbagai modus kejahatan, bijak dalam bermedia sosial, serta memanfaatkan layanan darurat Call Center 110.

Diharapkan, kehadiran Kapolres Banjar dan jajaran dalam kegiatan Minggu Kasih ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pendekatan yang humanis, tulus, dan penuh kebersamaan lintas iman. Kehadiran kepolisian di rumah ibadah menjadi bukti bahwa keamanan, kerukunan, dan kedamaian masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

(Rena Yusnita Kabiro Banjar)

(Redaksi Artha-News | Liputan Khusus Kegiatan Kemitraan Polri-Masyarakat)

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Ciawi Tasikmalaya, Anggaran Rp141 Juta Resmi Dialokasikan

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara resmi merealisasikan proyek rehabilitasi bangunan sekolah di SDN Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini diambil pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan serta memberikan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.

 

Sebagai wujud transparansi anggaran publik, papan informasi proyek telah terpasang resmi di lokasi kegiatan. Berdasarkan data yang tercantum di papan tersebut, rincian proyek adalah sebagai berikut:

 

- Kegiatan: Rehabilitasi Bangunan Sekolah

- Pekerjaan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Ciawi

- Lokasi: Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

- Nomor SPK: 0003/14749/SPK/SD/2026

- Nilai Anggaran: Rp141.279.208,82

- Sumber Dana: APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026

- Pelaksana: CV. Bintang Priangan

- Waktu Pelaksanaan: 70 Hari Kalender

 

Kepala Sekolah SDN Ciawi, Hj. Yanti M, Ag, menyambut baik dimulainya pekerjaan tersebut.

 

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Tasikmalaya atas alokasi dana rehab ruang kelas di SDN Ciawi ini. Harapan kami tentu sangat besar agar pihak pelaksana bisa mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kualitas bangunan yang terbaik dan tahan lama," ujar Hj. Yanti M, Ag.

 

Pemasangan papan informasi proyek juga menjadi bukti transparansi penggunaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pekerjaan. Diharapkan, dalam waktu 70 hari kalender, rehabilitasi ini selesai tepat waktu dan menghasilkan ruang kelas yang kokoh, aman, serta nyaman untuk menunjang proses belajar mengajar siswa SDN Ciawi.

 

(Yana)

 

 

Modus Loker Fiktif di Bekasi, Wanita Ini Tertipu Rp1 Juta dan Gagal Berangkat Kerja

BEKASI, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Seorang wanita asal Bekasi, Jawa Barat berinisial SNP, diduga menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja fiktif. Korban mengalami kerugian materi sebesar Rp1 juta setelah dijanjikan akan diberangkatkan ke salah satu perusahaan besi di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 29 Oktober 2026 lalu.

 

Kasus dugaan penipuan ini menyeret seorang terduga pelaku yang dikenal korban berinisial ALS.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika ALS menghubungi SNP pada awal bulan Oktober 2026. Mendengar korban sedang tidak bekerja, ALS mengklaim memiliki akses langsung ke sebuah perusahaan besi di Semarang dan mengaku mengenal dekat salah satu pejabat di divisi Sumber Daya Manusia perusahaan tersebut.

 

Tergiur tawaran tersebut, SNP segera mengirimkan seluruh berkas lamaran yang diminta.

 

"Saya ditanya sama ALS, sudah kerja belum? Saya jawab belum. Dengan rasa senang saya kirim berkasnya langsung," ujar SNP.

 

Namun setelah berkas dikirimkan, ALS mulai meminta sejumlah uang kepada korban sebagai biaya administrasi sebesar Rp1 juta dengan janji akan menjemput korban di kediamannya pada tanggal 29 Oktober 2026 untuk diberangkatkan ke Semarang.

 

Korban sempat meminta agar biaya tersebut dipotong dari gaji pertamanya, namun ditolak. Karena terdesak kebutuhan, SNP akhirnya meminjam uang dari kerabatnya.

 

Pada 5 Oktober 2026, SNP mentransfer Rp1 juta melalui aplikasi DANA ke nomor yang diberikan ALS. Hingga tanggal penjemputan tiba, pelaku tidak datang dan diketahui telah memblokir nomor WhatsApp korban.

 

"Ternyata dia menipu saya. Pekerjaan itu tidak ada. Dijanjikan tanggal 29 Oktober dijemput, ternyata tidak datang," ungkap SNP.

 

SNP berencana segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat dengan melampirkan bukti transfer dan riwayat percakapan sebagai barang bukti.

 

Tinjauan Hukum Acara Pidana Terkait Saksi Korban

 

Dalam proses penegakan hukum perkara ini, terdapat beberapa poin krusial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang perlu dipahami oleh masyarakat:

 

Kedudukan Saksi Korban: Keterangan saksi korban yang didukung bukti petunjuk elektronik merupakan modal awal yang sah bagi penyidik kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak terlapor.

 

Biaya Saksi Ahli untuk Penyidikan: Jika ke depan penyidik menilai perlu menghadirkan saksi ahli, maka regulasi KUHAP Baru menegaskan biayanya ditanggung penuh oleh negara lewat anggaran kepolisian. Korban atau pelapor tidak boleh dipungut biaya apa pun.

 

Hak Perlindungan Saksi: Sebagai warga negara yang melaporkan dugaan tindak pidana, saksi korban berhak mendapatkan jaminan keamanan dan profesionalisme dari aparat penegak hukum selama proses penyelidikan berjalan.

 

Waspada Modus Penipuan Lowongan Kerja

 

Masyarakat diimbau mengenali ciri-ciri penipuan lowongan kerja:

 

- Meminta uang muka — perusahaan resmi tidak pernah memungut biaya administrasi atau akomodasi

​

- Proses terlalu cepat — langsung diterima tanpa tes atau wawancara resmi

​

- Hanya menggunakan kontak pribadi — komunikasi resmi perusahaan menggunakan email atau nomor telepon kantor

​

- Selalu verifikasi — cek alamat kantor dan nomor telepon perusahaan sebelum mempercayainya

 

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab

 

Redaksi telah berupaya menghubungi pihak berinisial ALS melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga saat ini belum ada respons. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak terkait.

 

(Staf Redaksi Artha-News: Jay Kuncir)

PT Mandiri Tunas Finance Tasikmalaya Diduga Tolak Penawaran Pelunasan Khusus Konsumen

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Praktik industri pembiayaan atau leasing kembali menjadi sorotan di Kota Tasikmalaya. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Tasikmalaya diduga menolak menerima surat penawaran pelunasan khusus (Pelsus) serta pendampingan hukum dari kuasa konsumen yang diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT DPP) Tasikmalaya.

Penolakan tersebut dinilai sepihak oleh pihak pendamping konsumen karena dilakukan tanpa adanya proses pengajuan maupun koordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat PT Mandiri Tunas Finance. Padahal, program pelunasan khusus yang ditawarkan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian yang lazimnya dikoordinasikan dengan kantor pusat perusahaan pembiayaan.

Wakil Ketua DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Windiana, bersama Humas DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Hendar, yang menerima kuasa pendampingan dari konsumen, menegaskan bahwa tindakan ini diduga mengabaikan iktikad baik dari debitur.

"Konsumen kami sudah beriktikad baik mengajukan penawaran pelunasan pada tanggal 30 Oktober 2026, namun ditolak di cabang Tasikmalaya tanpa ada pengajuan ke pusat. Kami menduga ini merupakan keputusan sepihak di tingkat cabang yang mengabaikan hak-hak konsumen," ujar Windiana kepada Artha-News, Jumat (30/10/2026).

Rincian Objek dan Nilai Penawaran Pelunasan

Objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah satu unit kendaraan bermotor Honda Brio tahun 2023 dengan jangka waktu kontrak pembiayaan selama lima tahun.

Realisasi pembayaran angsuran dilaporkan telah berjalan lancar selama dua tahun dengan kewajiban angsuran sebesar Rp3.707.000 per bulan, sehingga tersisa kewajiban pembayaran selama tiga tahun ke depan.

Melalui AJGT DPP Tasikmalaya sebagai pihak yang diberi kuasa resmi, konsumen mengajukan penawaran pelunasan sebesar Rp70 juta sebagai bentuk penyelesaian atas sisa pokok utang yang masih berjalan. Namun, pengajuan tersebut langsung dimentahkan di meja administrasi cabang.

Langkah Hukum dan Perlindungan Konsumen

Pihak AJGT DPP Tasikmalaya menilai, penolakan sepihak ini berpotensi melanggar ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen dan pembiayaan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mekanisme eksekusi dan perlindungan hak-hak debitur;

- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait hak penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Jika perusahaan pembiayaan menolak iktikad baik penyelesaian dari konsumen tanpa alasan yang jelas dan sesuai prosedur regulasi, kami akan membawa masalah ini ke otoritas pengawas. Kami berencana melaporkan hal ini resmi ke OJK dengan tembusan ke BPSK serta Kantor Pusat MTF di Jakarta agar dilakukan audit internal," tambah Windiana.

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab Terbuka

Sesuai dengan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah, redaksi Artha-News telah berupaya mendatangi Kantor PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tasikmalaya untuk meminta klarifikasi resmi.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen cabang belum bersedia memberikan keterangan resmi maupun tanggapan tertulis terkait alasan penolakan berkas penawaran pelunasan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Mandiri Tunas Finance, baik tingkat cabang maupun pusat, untuk memberikan hak jawab dan penjelasan resmi pada pemberitaan selanjutnya.

(Arya Siloka-Korwilnas)
  

Cek Proyek Rumdis Bupati Samosir, Wartawan Diminta Izin Kabag Umum

Artha-News.com, Samosir (31/10/2026) — Upaya sejumlah jurnalis untuk melakukan konfirmasi terkait proyek rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Samosir di Kelurahan Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, justru mendapat hambatan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pintu gerbang rumah dinas tersebut, Sabtu (31/10/2026).

 

Kedatangan para jurnalis bertujuan memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai pekerjaan rehabilitasi rumah dinas kepala daerah, khususnya terkait pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.

 

Namun, niat untuk menjalankan tugas jurnalistik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petugas Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang menyampaikan bahwa para wartawan tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) pers.

 

"Anda tidak bisa masuk. Harus izin terlebih dahulu dari Kabag Umum di Kantor Bupati. Itu perintah pimpinan," ujar petugas Satpol PP dengan nada tegas.

 

Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, hari Sabtu merupakan hari libur kerja bagi sebagian besar pegawai pemerintahan. Para jurnalis pun mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan konfirmasi apabila akses untuk memperoleh informasi justru harus melalui pejabat yang sedang tidak berada di tempat tugasnya.

 

Salah seorang jurnalis Artha-News.com, NR. Sitohang, menilai bahwa mekanisme pembatasan tersebut patut dipertanyakan. Terlebih lagi, informasi yang hendak dikonfirmasi menyangkut proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

 

"Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa untuk sekadar melakukan konfirmasi mengenai proyek pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin Kabag Umum? Apakah rumah dinas kepala daerah merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh diakses untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik?" ujarnya mempertanyakan kebijakan tersebut.

 

Menurut NR. Sitohang, wartawan datang bukan untuk mengganggu aktivitas maupun memasuki ruang pribadi siapa pun, melainkan murni untuk menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta penjelasan terkait pekerjaan yang dibiayai dari anggaran negara.

  

Tupoksi Jurnalistik dan Peran Pers Sebagai Pengawas Anggaran Negara

 

Tindakan pengadangan di lapangan ini menunjukkan masih minimnya pemahaman mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jurnalistik di lingkungan instansi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tupoksi utama jurnalis atau wartawan bukan sekadar mencari berita biasa, melainkan menjalankan fungsi pers yang meliputi:

 

- Fungsi Informasi: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi publik.

- Fungsi Edukasi: Memberikan pendidikan politik dan transparansi tata kelola anggaran kepada publik.

- Fungsi Kontrol Sosial: Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk pengawasan anggaran negara.

 

Dalam tupoksi jurnalistik, proses konfirmasi, verifikasi, dan investigasi ke lapangan merupakan kewajiban mutlak demi menghasilkan karya jurnalistik yang konkret, berimbang, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Menghalangi wartawan yang sedang menjalankan tupoksinya untuk mengonfirmasi penggunaan uang rakyat di proyek pemerintah berpotensi mencederai kemerdekaan pers yang dilindungi hukum.

 

Proyek yang Menggunakan Uang Negara Jangan Sampai Terkesan Tertutup dari Pengawasan Publik

 

Peristiwa pengadangan ini kembali memunculkan pertanyaan mendalam mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Masyarakat tentu memiliki hak penuh untuk mengetahui proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati, mulai dari sumber anggaran, jumlah pagu dana, pihak pelaksana, nilai kontrak, hingga spesifikasi dan volume pekerjaan.

 

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang turut membiayai pembangunan melalui uang negara. Perlu dipahami bersama bahwa jurnalis merupakan bagian dari kontrol sosial sebagaimana fungsi pers dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kehadiran wartawan untuk meminta konfirmasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya membangun transparansi, bukan justru dianggap sebagai gangguan terhadap birokrasi pemerintah.

 

Hal ini juga menjadi pengingat keras bahwa keterbukaan informasi publik telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kemerdekaan dan kebebasan pers dalam mencari informasi juga dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Publik Menunggu Penjelasan Resmi dari Pemkab Samosir terkait Akses Informasi Jurnalis

 

Masyarakat luas kini berharap Pemerintah Kabupaten Samosir tidak membangun kesan tertutup terhadap kegiatan jurnalistik, terutama yang menyangkut proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Jika pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, mengapa informasi mengenai proyek rumah dinas Bupati Samosir harus dipersulit dan terkesan ditutupi?

 

Kabag Umum Pemkab Samosir diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme konfirmasi yang diterapkan di rumah dinas tersebut. Demikian pula dengan pimpinan Satpol PP Samosir, perlu memberikan klarifikasi apakah larangan masuk terhadap jurnalis tersebut memang merupakan kebijakan resmi instansi atau sebatas instruksi sepihak dari petugas yang berjaga di lapangan.

 

Ingat, uang yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah bukan uang pribadi pejabat. Itu adalah uang negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Pers dan pemerintah seharusnya menjadi mitra strategis dalam membangun daerah, bukan saling memandang sebagai musuh. Sebab, ketika transparansi dipersempit, ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang rakyat pun ikut terancam.

 

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bentuk kontrol sosial demi kemaslahatan publik. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka lebar bagi Kabag Umum, Kasat Pol PP, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sesuai amanat Undang-Undang Pers.

 

(NR. Sitohang)

 

 

Jalan Santai & Santunan Yatim Piatu, IKA SMPN 1 Ciawi Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Berlokasi di Pendopo Kecamatan Ciawi, kegiatan ini berlangsung meriah dengan mengangkat dua agenda utama, yakni jalan santai dan penyerahan santunan bagi anak-anak yatim piatu di lingkungan sekitar.

 

Mengusung tema besar "Pemuda Bersatu, Indonesia Maju", kegiatan ini juga membawa semangat kebersamaan melalui slogan "Sehat Bersama, Jalin Silaturahmi, Raih Semangat Kebersamaan". Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua IKA SMPN 1 Ciawi, Ir. H. Yuyun Setiawan, dengan Dedi Suryadi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

 

Rangkaian dimulai sejak pagi hari dengan kegiatan jalan santai yang diikuti antusias oleh para alumni dari berbagai angkatan. Terlihat wajah-wajah penuh semangat berbaur satu sama lain, berjalan bersama menyusuri rute yang telah ditetapkan. Suasana kebersamaan terasa begitu kental, membuktikan bahwa ikatan persaudaraan yang terjalin semasa bersekolah tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

 

Dalam sambutannya, Ir. H. Yuyun Setiawan menegaskan bahwa inti dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama alumni.

 

"Acara ini tiada lain tujuannya untuk menjalin silaturahim antar alumni SMPN 1 Ciawi, agar kebersamaan yang sudah terbangun tidak terputus oleh jarak dan waktu," ujar Yuyun di hadapan para peserta.

 

Kegiatan jalan santai juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah undian yang telah disiapkan oleh panitia. Berbagai hadiah menarik disiapkan untuk peserta yang beruntung, menambah kegembiraan sepanjang pelaksanaan acara.

 

Setelah rangkaian jalan santai selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan momen yang tak kalah berarti, yaitu penyerahan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan empati yang ingin ditumbuhkembangkan oleh IKA SMPN 1 Ciawi terhadap lingkungan masyarakat di sekitar sekolah dan tempat tinggal mereka.

 

Di akhir kegiatan, perwakilan panitia menyampaikan harapannya agar tradisi positif ini dapat terus dijaga dan dilestarikan di tahun-tahun mendatang.

 

"Semoga dengan diadakannya acara ini, silaturahmi antar alumni semakin erat dan kegiatan bermanfaat seperti ini dapat terlaksana setahun sekali secara berkelanjutan," ucap perwakilan panitia.

 

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan penuh suasana kekeluargaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya diisi dengan upacara seremonial semata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

 

(Yana - Artha-News | Tasikmalaya)

 

 

Sempat Kabur Lewat Akses Belakang, Tahanan Polres Tasikmalaya Kota Berhasil Ditangkap Kembali

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kasus pelarian tahanan dari Rumah Tahanan Polres Tasikmalaya Kota akhirnya menemui titik terang. Seorang tahanan berinisial A.G. berhasil diamankan kembali oleh petugas kepolisian pada Jumat, 30 Oktober 2026.

 

Tahanan tersebut sebelumnya melarikan diri melalui akses jalan belakang gedung Mapolres Tasikmalaya Kota pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia diduga memanfaatkan kelengahan petugas penjagaan saat insiden tersebut berlangsung.

 

Penangkapan kembali A.G. terekam dalam sebuah video berdurasi 16 detik yang diterima redaksi. Dalam rekaman tersebut, A.G. tampak duduk di lantai dengan kedua tangan terikat ke belakang serta wajah dalam kondisi kotor saat menjalani interogasi awal oleh petugas.

 

Pihak kepolisian secara resmi membenarkan peristiwa pelarian tersebut dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan kini telah diamankan kembali.

 

"Benar, tahanan yang kemarin kabur sudah berhasil kita amankan kembali. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu sumber di lingkungan kepolisian Tasikmalaya Kota pada Jumat (30/10/2026).

 

Guna mencegah terulangnya insiden serupa, pihak Polres Tasikmalaya Kota akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pola penjagaan di lingkungan rutan. Langkah tersebut mencakup peningkatan frekuensi pengecekan rutin serta pengawasan yang lebih ketat di setiap akses keluar-masuk kawasan tahanan.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Tasikmalaya Kota belum merilis pernyataan resmi mengenai identitas lengkap tahanan, pasal jeratan pada penahanan awal, maupun kronologi rinci pelarian tersebut. Saat ini, tahanan telah dikembalikan ke dalam sel dengan penerapan tingkat pengamanan yang jauh lebih ketat.

 

Artha-News.com | Tasikmalaya

(Jay Kuncir Panjaitan — Staf Redaksi)

5 Bulan Kematian Waitres Pangururan, Warga Desak Transparansi Kasus Polres Samosir

SAMOSIR (30/10/2026) — Kasus kematian seorang perempuan berinisial DLPH, yang bekerja sebagai waitress di salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada 3 Juni 2026 lalu, kini kembali menjadi sorotan publik.

 

Setelah lima bulan berlalu sejak pemberitaan sebelumnya, masyarakat mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Samosir guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa tersebut.

 

Simpang Siur Informasi Penyebab Kematian

 

Di awal kejadian, sempat beredar informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan penyebab kematian korban. Namun, muncul pula keterangan dari pihak lain yang menyebutkan adanya riwayat penyakit tertentu. Simpang siur informasi inilah yang hingga kini dinilai warga perlu diluruskan oleh pihak berwenang melalui keterangan medis resmi.

 

Warga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab pasti kematian korban secara profesional berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang sah, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang.

 

Pada saat peristiwa terjadi, pihak kepolisian diketahui sempat memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tindakan tersebut memunculkan harapan bahwa penanganan perkara berjalan intensif. Namun, seiring berjalannya waktu, penjelasan berkala mengenai hasil penanganan kasus ini dinilai masih sangat dinanti oleh publik.

 

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

 

Sejumlah warga menilai, penanganan perkara yang menyangkut nyawa seseorang memerlukan perhatian serius dan keterbukaan informasi. Transparansi dari Polres Samosir sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi liar.

 

Upaya memberikan informasi secara terbuka dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga profesionalisme institusi kepolisian serta merawat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

 

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, tim redaksi telah berupaya melayangkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Samosir via pesan singkat guna memperbarui perkembangan penyelidikan kasus ini, namun pihak kepolisian belum memberikan jawaban resmi.

 

Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lapangan, tempat hiburan malam yang menjadi lokasi kejadian diketahui telah kembali beroperasi. Kondisi tersebut kian mendorong masyarakat untuk mengharapkan adanya rilis resmi dari Polres Samosir agar penanganan perkara ini memiliki kepastian hukum yang jelas.

 

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik sekaligus laporan berkelanjutan dari media ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Media Artha-News.com membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari pihak Polres Samosir maupun pihak terkait lainnya.

 

Artha-News.com | Samosir

(NR. Sitohang)

 

 

PAM JAYA Berlakukan Kebijakan Pemakaian Minimum Air Mulai November 2026

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — PAM JAYA akan memberlakukan kebijakan pemakaian minimum air sebesar 10 meter kubik (m³) per bulan bagi seluruh pelanggan reguler ukuran meter 0,5 inci, terhitung mulai November 2026. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan mendorong penggunaan air perpipaan di wilayah DKI Jakarta.

 

Kebijakan ini dipaparkan dalam Focus Group Discussion bertema "Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Perpipaan melalui Kebijakan Minimum Consumption" yang digelar di Cordela Hotel Senen, Jakarta Pusat. FGD menghadirkan Plt. Senior Manager Marketing & Planning Reporting PAM JAYA, Hilman Sandhi Nugraha, sebagai narasumber utama.

 

Bukan Kenaikan Tarif, Melainkan Gerakan Peralihan

 

Hilman menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah kenaikan tarif air. Tarif per meter kubik dan penggolongan kelas pelanggan tetap sama persis. Yang diatur hanyalah batas minimum pemakaian yang ditetapkan sebesar 10 m³ per bulan.

 

"Tarif per meter kubik tetap dan tidak ada yang berubah. Semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mengajak warga Jakarta beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang," jelas Hilman.

 

Dasar Hukum & Perhitungan Kebutuhan

 

Angka 10 m³ per bulan ditetapkan berdasarkan:

 

- Permendagri No. 21 Tahun 2020

- Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 Pasal 23

- Hasil kajian Universitas Indonesia tahun 2026

 

Angka ini setara dengan kebutuhan 60 liter per orang per hari untuk satu keluarga.

 

Siapa yang Terdampak?

 

Dari total 1.193.662 pelanggan reguler PAM JAYA:

 

- Tidak Terdampak (±54%): Pemakaian 10 m³ ke atas — tagihan sesuai pemakaian aktual, biaya abonemen dihapus

- Terdampak Penyesuaian (±46%): Pemakaian di bawah 10 m³ — dihitung berbasis minimum 10 m³

- Pelanggan Zero (±17%): Pemakaian 0 m³ atau tidak aktif

- Pelanggan Minim (±29%): Pemakaian 1–9 m³ — ditagih minimal 10 m³

 

Kabar baik bagi pelanggan yang konsumsi sudah di atas 10 m³: biaya beban tetap bulanan dihapus, sehingga justru lebih hemat.

 

Jaminan Layanan untuk Wilayah Bermasalah

 

Menanggapi kekhawatiran warga di daerah yang sering mengalami gangguan pasokan air, PAM JAYA menegaskan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan konsumen bagi kasus-kasus khusus yang dapat diverifikasi di lapangan.

 

Pencatatan pertama kali menggunakan kebijakan baru ini akan terlihat pada tagihan bulan Desember 2026 dengan jatuh tempo pembayaran pada Januari 2027.

 

(Tri)