PT Mandiri Tunas Finance Tasikmalaya Diduga Tolak Penawaran Pelunasan Khusus Konsumen

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Praktik industri pembiayaan atau leasing kembali menjadi sorotan di Kota Tasikmalaya. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Tasikmalaya diduga menolak menerima surat penawaran pelunasan khusus (Pelsus) serta pendampingan hukum dari kuasa konsumen yang diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT DPP) Tasikmalaya.

Penolakan tersebut dinilai sepihak oleh pihak pendamping konsumen karena dilakukan tanpa adanya proses pengajuan maupun koordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat PT Mandiri Tunas Finance. Padahal, program pelunasan khusus yang ditawarkan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian yang lazimnya dikoordinasikan dengan kantor pusat perusahaan pembiayaan.

Wakil Ketua DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Windiana, bersama Humas DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Hendar, yang menerima kuasa pendampingan dari konsumen, menegaskan bahwa tindakan ini diduga mengabaikan iktikad baik dari debitur.

"Konsumen kami sudah beriktikad baik mengajukan penawaran pelunasan pada tanggal 30 Oktober 2026, namun ditolak di cabang Tasikmalaya tanpa ada pengajuan ke pusat. Kami menduga ini merupakan keputusan sepihak di tingkat cabang yang mengabaikan hak-hak konsumen," ujar Windiana kepada Artha-News, Jumat (30/10/2026).

Rincian Objek dan Nilai Penawaran Pelunasan

Objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah satu unit kendaraan bermotor Honda Brio tahun 2023 dengan jangka waktu kontrak pembiayaan selama lima tahun.

Realisasi pembayaran angsuran dilaporkan telah berjalan lancar selama dua tahun dengan kewajiban angsuran sebesar Rp3.707.000 per bulan, sehingga tersisa kewajiban pembayaran selama tiga tahun ke depan.

Melalui AJGT DPP Tasikmalaya sebagai pihak yang diberi kuasa resmi, konsumen mengajukan penawaran pelunasan sebesar Rp70 juta sebagai bentuk penyelesaian atas sisa pokok utang yang masih berjalan. Namun, pengajuan tersebut langsung dimentahkan di meja administrasi cabang.

Langkah Hukum dan Perlindungan Konsumen

Pihak AJGT DPP Tasikmalaya menilai, penolakan sepihak ini berpotensi melanggar ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen dan pembiayaan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mekanisme eksekusi dan perlindungan hak-hak debitur;

- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait hak penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Jika perusahaan pembiayaan menolak iktikad baik penyelesaian dari konsumen tanpa alasan yang jelas dan sesuai prosedur regulasi, kami akan membawa masalah ini ke otoritas pengawas. Kami berencana melaporkan hal ini resmi ke OJK dengan tembusan ke BPSK serta Kantor Pusat MTF di Jakarta agar dilakukan audit internal," tambah Windiana.

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab Terbuka

Sesuai dengan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah, redaksi Artha-News telah berupaya mendatangi Kantor PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tasikmalaya untuk meminta klarifikasi resmi.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen cabang belum bersedia memberikan keterangan resmi maupun tanggapan tertulis terkait alasan penolakan berkas penawaran pelunasan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Mandiri Tunas Finance, baik tingkat cabang maupun pusat, untuk memberikan hak jawab dan penjelasan resmi pada pemberitaan selanjutnya.

(Arya Siloka-Korwilnas)
  

Cek Proyek Rumdis Bupati Samosir, Wartawan Diminta Izin Kabag Umum

Artha-News.com, Samosir (31/10/2026) — Upaya sejumlah jurnalis untuk melakukan konfirmasi terkait proyek rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Samosir di Kelurahan Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, justru mendapat hambatan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pintu gerbang rumah dinas tersebut, Sabtu (31/10/2026).

 

Kedatangan para jurnalis bertujuan memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai pekerjaan rehabilitasi rumah dinas kepala daerah, khususnya terkait pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.

 

Namun, niat untuk menjalankan tugas jurnalistik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petugas Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang menyampaikan bahwa para wartawan tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) pers.

 

"Anda tidak bisa masuk. Harus izin terlebih dahulu dari Kabag Umum di Kantor Bupati. Itu perintah pimpinan," ujar petugas Satpol PP dengan nada tegas.

 

Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, hari Sabtu merupakan hari libur kerja bagi sebagian besar pegawai pemerintahan. Para jurnalis pun mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan konfirmasi apabila akses untuk memperoleh informasi justru harus melalui pejabat yang sedang tidak berada di tempat tugasnya.

 

Salah seorang jurnalis Artha-News.com, NR. Sitohang, menilai bahwa mekanisme pembatasan tersebut patut dipertanyakan. Terlebih lagi, informasi yang hendak dikonfirmasi menyangkut proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

 

"Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa untuk sekadar melakukan konfirmasi mengenai proyek pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin Kabag Umum? Apakah rumah dinas kepala daerah merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh diakses untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik?" ujarnya mempertanyakan kebijakan tersebut.

 

Menurut NR. Sitohang, wartawan datang bukan untuk mengganggu aktivitas maupun memasuki ruang pribadi siapa pun, melainkan murni untuk menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta penjelasan terkait pekerjaan yang dibiayai dari anggaran negara.

  

Tupoksi Jurnalistik dan Peran Pers Sebagai Pengawas Anggaran Negara

 

Tindakan pengadangan di lapangan ini menunjukkan masih minimnya pemahaman mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jurnalistik di lingkungan instansi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tupoksi utama jurnalis atau wartawan bukan sekadar mencari berita biasa, melainkan menjalankan fungsi pers yang meliputi:

 

- Fungsi Informasi: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi publik.

- Fungsi Edukasi: Memberikan pendidikan politik dan transparansi tata kelola anggaran kepada publik.

- Fungsi Kontrol Sosial: Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk pengawasan anggaran negara.

 

Dalam tupoksi jurnalistik, proses konfirmasi, verifikasi, dan investigasi ke lapangan merupakan kewajiban mutlak demi menghasilkan karya jurnalistik yang konkret, berimbang, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Menghalangi wartawan yang sedang menjalankan tupoksinya untuk mengonfirmasi penggunaan uang rakyat di proyek pemerintah berpotensi mencederai kemerdekaan pers yang dilindungi hukum.

 

Proyek yang Menggunakan Uang Negara Jangan Sampai Terkesan Tertutup dari Pengawasan Publik

 

Peristiwa pengadangan ini kembali memunculkan pertanyaan mendalam mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Masyarakat tentu memiliki hak penuh untuk mengetahui proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati, mulai dari sumber anggaran, jumlah pagu dana, pihak pelaksana, nilai kontrak, hingga spesifikasi dan volume pekerjaan.

 

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang turut membiayai pembangunan melalui uang negara. Perlu dipahami bersama bahwa jurnalis merupakan bagian dari kontrol sosial sebagaimana fungsi pers dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kehadiran wartawan untuk meminta konfirmasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya membangun transparansi, bukan justru dianggap sebagai gangguan terhadap birokrasi pemerintah.

 

Hal ini juga menjadi pengingat keras bahwa keterbukaan informasi publik telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kemerdekaan dan kebebasan pers dalam mencari informasi juga dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Publik Menunggu Penjelasan Resmi dari Pemkab Samosir terkait Akses Informasi Jurnalis

 

Masyarakat luas kini berharap Pemerintah Kabupaten Samosir tidak membangun kesan tertutup terhadap kegiatan jurnalistik, terutama yang menyangkut proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Jika pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, mengapa informasi mengenai proyek rumah dinas Bupati Samosir harus dipersulit dan terkesan ditutupi?

 

Kabag Umum Pemkab Samosir diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme konfirmasi yang diterapkan di rumah dinas tersebut. Demikian pula dengan pimpinan Satpol PP Samosir, perlu memberikan klarifikasi apakah larangan masuk terhadap jurnalis tersebut memang merupakan kebijakan resmi instansi atau sebatas instruksi sepihak dari petugas yang berjaga di lapangan.

 

Ingat, uang yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah bukan uang pribadi pejabat. Itu adalah uang negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Pers dan pemerintah seharusnya menjadi mitra strategis dalam membangun daerah, bukan saling memandang sebagai musuh. Sebab, ketika transparansi dipersempit, ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang rakyat pun ikut terancam.

 

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bentuk kontrol sosial demi kemaslahatan publik. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka lebar bagi Kabag Umum, Kasat Pol PP, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sesuai amanat Undang-Undang Pers.

 

(NR. Sitohang)

 

 

Jalan Santai & Santunan Yatim Piatu, IKA SMPN 1 Ciawi Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Berlokasi di Pendopo Kecamatan Ciawi, kegiatan ini berlangsung meriah dengan mengangkat dua agenda utama, yakni jalan santai dan penyerahan santunan bagi anak-anak yatim piatu di lingkungan sekitar.

 

Mengusung tema besar "Pemuda Bersatu, Indonesia Maju", kegiatan ini juga membawa semangat kebersamaan melalui slogan "Sehat Bersama, Jalin Silaturahmi, Raih Semangat Kebersamaan". Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua IKA SMPN 1 Ciawi, Ir. H. Yuyun Setiawan, dengan Dedi Suryadi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

 

Rangkaian dimulai sejak pagi hari dengan kegiatan jalan santai yang diikuti antusias oleh para alumni dari berbagai angkatan. Terlihat wajah-wajah penuh semangat berbaur satu sama lain, berjalan bersama menyusuri rute yang telah ditetapkan. Suasana kebersamaan terasa begitu kental, membuktikan bahwa ikatan persaudaraan yang terjalin semasa bersekolah tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

 

Dalam sambutannya, Ir. H. Yuyun Setiawan menegaskan bahwa inti dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama alumni.

 

"Acara ini tiada lain tujuannya untuk menjalin silaturahim antar alumni SMPN 1 Ciawi, agar kebersamaan yang sudah terbangun tidak terputus oleh jarak dan waktu," ujar Yuyun di hadapan para peserta.

 

Kegiatan jalan santai juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah undian yang telah disiapkan oleh panitia. Berbagai hadiah menarik disiapkan untuk peserta yang beruntung, menambah kegembiraan sepanjang pelaksanaan acara.

 

Setelah rangkaian jalan santai selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan momen yang tak kalah berarti, yaitu penyerahan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan empati yang ingin ditumbuhkembangkan oleh IKA SMPN 1 Ciawi terhadap lingkungan masyarakat di sekitar sekolah dan tempat tinggal mereka.

 

Di akhir kegiatan, perwakilan panitia menyampaikan harapannya agar tradisi positif ini dapat terus dijaga dan dilestarikan di tahun-tahun mendatang.

 

"Semoga dengan diadakannya acara ini, silaturahmi antar alumni semakin erat dan kegiatan bermanfaat seperti ini dapat terlaksana setahun sekali secara berkelanjutan," ucap perwakilan panitia.

 

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan penuh suasana kekeluargaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya diisi dengan upacara seremonial semata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

 

(Yana - Artha-News | Tasikmalaya)

 

 

Sempat Kabur Lewat Akses Belakang, Tahanan Polres Tasikmalaya Kota Berhasil Ditangkap Kembali

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kasus pelarian tahanan dari Rumah Tahanan Polres Tasikmalaya Kota akhirnya menemui titik terang. Seorang tahanan berinisial A.G. berhasil diamankan kembali oleh petugas kepolisian pada Jumat, 30 Oktober 2026.

 

Tahanan tersebut sebelumnya melarikan diri melalui akses jalan belakang gedung Mapolres Tasikmalaya Kota pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia diduga memanfaatkan kelengahan petugas penjagaan saat insiden tersebut berlangsung.

 

Penangkapan kembali A.G. terekam dalam sebuah video berdurasi 16 detik yang diterima redaksi. Dalam rekaman tersebut, A.G. tampak duduk di lantai dengan kedua tangan terikat ke belakang serta wajah dalam kondisi kotor saat menjalani interogasi awal oleh petugas.

 

Pihak kepolisian secara resmi membenarkan peristiwa pelarian tersebut dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan kini telah diamankan kembali.

 

"Benar, tahanan yang kemarin kabur sudah berhasil kita amankan kembali. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu sumber di lingkungan kepolisian Tasikmalaya Kota pada Jumat (30/10/2026).

 

Guna mencegah terulangnya insiden serupa, pihak Polres Tasikmalaya Kota akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pola penjagaan di lingkungan rutan. Langkah tersebut mencakup peningkatan frekuensi pengecekan rutin serta pengawasan yang lebih ketat di setiap akses keluar-masuk kawasan tahanan.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Tasikmalaya Kota belum merilis pernyataan resmi mengenai identitas lengkap tahanan, pasal jeratan pada penahanan awal, maupun kronologi rinci pelarian tersebut. Saat ini, tahanan telah dikembalikan ke dalam sel dengan penerapan tingkat pengamanan yang jauh lebih ketat.

 

Artha-News.com | Tasikmalaya

(Jay Kuncir Panjaitan — Staf Redaksi)

5 Bulan Kematian Waitres Pangururan, Warga Desak Transparansi Kasus Polres Samosir

SAMOSIR (30/10/2026) — Kasus kematian seorang perempuan berinisial DLPH, yang bekerja sebagai waitress di salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada 3 Juni 2026 lalu, kini kembali menjadi sorotan publik.

 

Setelah lima bulan berlalu sejak pemberitaan sebelumnya, masyarakat mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Samosir guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa tersebut.

 

Simpang Siur Informasi Penyebab Kematian

 

Di awal kejadian, sempat beredar informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan penyebab kematian korban. Namun, muncul pula keterangan dari pihak lain yang menyebutkan adanya riwayat penyakit tertentu. Simpang siur informasi inilah yang hingga kini dinilai warga perlu diluruskan oleh pihak berwenang melalui keterangan medis resmi.

 

Warga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab pasti kematian korban secara profesional berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang sah, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang.

 

Pada saat peristiwa terjadi, pihak kepolisian diketahui sempat memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tindakan tersebut memunculkan harapan bahwa penanganan perkara berjalan intensif. Namun, seiring berjalannya waktu, penjelasan berkala mengenai hasil penanganan kasus ini dinilai masih sangat dinanti oleh publik.

 

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

 

Sejumlah warga menilai, penanganan perkara yang menyangkut nyawa seseorang memerlukan perhatian serius dan keterbukaan informasi. Transparansi dari Polres Samosir sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi liar.

 

Upaya memberikan informasi secara terbuka dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga profesionalisme institusi kepolisian serta merawat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

 

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, tim redaksi telah berupaya melayangkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Samosir via pesan singkat guna memperbarui perkembangan penyelidikan kasus ini, namun pihak kepolisian belum memberikan jawaban resmi.

 

Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lapangan, tempat hiburan malam yang menjadi lokasi kejadian diketahui telah kembali beroperasi. Kondisi tersebut kian mendorong masyarakat untuk mengharapkan adanya rilis resmi dari Polres Samosir agar penanganan perkara ini memiliki kepastian hukum yang jelas.

 

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik sekaligus laporan berkelanjutan dari media ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Media Artha-News.com membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari pihak Polres Samosir maupun pihak terkait lainnya.

 

Artha-News.com | Samosir

(NR. Sitohang)

 

 

PAM JAYA Berlakukan Kebijakan Pemakaian Minimum Air Mulai November 2026

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — PAM JAYA akan memberlakukan kebijakan pemakaian minimum air sebesar 10 meter kubik (m³) per bulan bagi seluruh pelanggan reguler ukuran meter 0,5 inci, terhitung mulai November 2026. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan mendorong penggunaan air perpipaan di wilayah DKI Jakarta.

 

Kebijakan ini dipaparkan dalam Focus Group Discussion bertema "Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Perpipaan melalui Kebijakan Minimum Consumption" yang digelar di Cordela Hotel Senen, Jakarta Pusat. FGD menghadirkan Plt. Senior Manager Marketing & Planning Reporting PAM JAYA, Hilman Sandhi Nugraha, sebagai narasumber utama.

 

Bukan Kenaikan Tarif, Melainkan Gerakan Peralihan

 

Hilman menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah kenaikan tarif air. Tarif per meter kubik dan penggolongan kelas pelanggan tetap sama persis. Yang diatur hanyalah batas minimum pemakaian yang ditetapkan sebesar 10 m³ per bulan.

 

"Tarif per meter kubik tetap dan tidak ada yang berubah. Semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mengajak warga Jakarta beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang," jelas Hilman.

 

Dasar Hukum & Perhitungan Kebutuhan

 

Angka 10 m³ per bulan ditetapkan berdasarkan:

 

- Permendagri No. 21 Tahun 2020

- Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 Pasal 23

- Hasil kajian Universitas Indonesia tahun 2026

 

Angka ini setara dengan kebutuhan 60 liter per orang per hari untuk satu keluarga.

 

Siapa yang Terdampak?

 

Dari total 1.193.662 pelanggan reguler PAM JAYA:

 

- Tidak Terdampak (±54%): Pemakaian 10 m³ ke atas — tagihan sesuai pemakaian aktual, biaya abonemen dihapus

- Terdampak Penyesuaian (±46%): Pemakaian di bawah 10 m³ — dihitung berbasis minimum 10 m³

- Pelanggan Zero (±17%): Pemakaian 0 m³ atau tidak aktif

- Pelanggan Minim (±29%): Pemakaian 1–9 m³ — ditagih minimal 10 m³

 

Kabar baik bagi pelanggan yang konsumsi sudah di atas 10 m³: biaya beban tetap bulanan dihapus, sehingga justru lebih hemat.

 

Jaminan Layanan untuk Wilayah Bermasalah

 

Menanggapi kekhawatiran warga di daerah yang sering mengalami gangguan pasokan air, PAM JAYA menegaskan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan konsumen bagi kasus-kasus khusus yang dapat diverifikasi di lapangan.

 

Pencatatan pertama kali menggunakan kebijakan baru ini akan terlihat pada tagihan bulan Desember 2026 dengan jatuh tempo pembayaran pada Januari 2027.

 

(Tri)

 

 

Bupati Samosir Salurkan 1,25 Juta Bibit Kopi kepada 245 Kelompok Tani

Samosir, Artha-News.com — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom secara resmi menyalurkan bantuan sebanyak 1,25 juta bibit kopi kepada 245 kelompok tani di Kabupaten Samosir pada Kamis, 29 Oktober 2026. Langkah strategis ini diambil Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menggenjot produktivitas sektor pertanian perkebunan, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian masyarakat lokal secara masif.

 

Proyek strategis nasional yang direalisasikan di daerah ini lahir dari sinergitas erat antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Melalui program ini, lahan perkebunan seluas 1.250 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir diproyeksikan akan bertransformasi menjadi sentra penghasil kopi berkualitas tinggi.

 

Sinergitas Pemkab Samosir dan Kementan RI Dorong Ketahanan Pangan

 

Pelepasan armada truk pengangkut bibit beserta penyerahan bantuan secara simbolis dipimpin langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, didampingi Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk. Kegiatan berpusat di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir.

 

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tumiur Gultom, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Samosir Juna Karokaro, Kasat Binmas Polres Samosir Priston Simbolon, Danramil Pangururan, perwakilan penyedia bibit kopi dari CV. Alam Lestari Arman Lubis, serta ratusan perwakilan kelompok tani penerima manfaat.

 

Bantuan bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang difokuskan pada pengembangan kawasan perkebunan. Dukungan pemerintah pusat tidak hanya berupa bibit. Pemerintah juga menyalurkan stimulus berupa bantuan pembuatan lubang tanam senilai Rp1.170.000 per hektare, dengan total pagu anggaran mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Bantuan ini diperkuat dengan pupuk organik cair serta pupuk organik granul.

 

Selaras dengan Program Prioritas Presiden RI Prabowo Subianto

 

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Samosir. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata sinergitas lintas sektor yang selaras dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

"Bantuan ini adalah bukti konkret perhatian dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat Samosir. Kita harus bersyukur atas dukungan yang sangat komprehensif ini, mulai dari pengadaan bibit berkualitas, ketersediaan pupuk, hingga stimulus biaya pembuatan lubang tanam. Seluruh fasilitas ini wajib kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya demi menyukseskan perluasan perkebunan kopi dan mendongkrak taraf hidup petani kita," ujar Vandiko Gultom.

 

Ia menambahkan, perluasan lahan kopi sejalan dengan arah kebijakan makro pemerintah pusat. Pemkab Samosir berkomitmen mengawal pelaksanaan program ini melalui pendampingan dan pemantauan berkala di lapangan.

 

"Program bantuan bibit kopi ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mempercepat pengembangan perkebunan kopi nasional. Oleh karena itu, kita harus bersatu dan bekerja keras agar program ini berhasil," tambah Bupati.

 

Komitmen Petani Kunci Keberhasilan Perkebunan

 

Kepada ratusan perwakilan kelompok tani, Bupati menekankan bahwa keberhasilan program ini berada di tangan para petani sendiri. Ia meminta komitmen kuat agar bibit ditanam, dirawat, dan dijaga hingga masa panen. Pemerintah telah menyiapkan Penyuluh Pertanian Lapangan untuk memberikan bimbingan teknis secara berkala.

 

"Segala yang telah diserahkan hari ini harus segera ditanam dan dirawat dengan baik. Jika menghadapi kendala teknis atau serangan hama, segera berkonsultasi dengan petugas penyuluh. Pemerintah daerah akan terus mendampingi proses ini hingga berhasil membuahkan hasil," tegas Vandiko.

 

Bupati juga menegaskan larangan keras agar bantuan tidak diperjualbelikan. Pengawasan akan dilakukan secara ketat bersama aparat penegak hukum.

 

"Jangan sampai ada yang menjual atau menyalahgunakan bantuan ini. Target kita jelas, bibit ini harus tumbuh menjadi kebun kopi yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengawasi ketat pelaksanaannya," tandasnya.

 

Keberhasilan program ini diukur bukan dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari persentase tanaman yang tumbuh sehat dan menghasilkan panen berkelanjutan.

 

"Kita tidak boleh membiarkan anggaran besar ini sia-sia. Ini adalah momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan kopi Samosir. Jika program ini sukses, dampaknya akan langsung dirasakan dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarga petani," ungkap Vandiko. Pemerintah daerah juga berkomitmen membangun infrastruktur pendukung pertanian secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

 

Spesifikasi Bibit Kopi Arabika Gayo 3 dan Distribusi Lahan

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom, menjelaskan bahwa 1,25 juta bibit kopi dialokasikan untuk lahan seluas 1.250 hektare. Luasan tersebut terbagi menjadi 680 hektare untuk penanaman baru dan 570 hektare untuk peremajaan tanaman kopi tua yang tidak lagi produktif.

 

Varietas yang disalurkan adalah Kopi Arabika Gayo 3, yang dipilih karena terbukti adaptif dengan iklim dan topografi Samosir serta memiliki potensi hasil dan kualitas rasa yang diminati pasar internasional.

 

"Prinsip utamanya adalah tanam, rawat, lalu panen. Pemerintah memfasilitasi bibit dan pupuk, namun hasil panen sepenuhnya milik petani. Kewajiban petani adalah merawat tanaman sebaik mungkin," ujar Tumiur Gultom.

 

Pengembangan perkebunan kopi di Samosir telah berjalan sejak tahun 2022. Berdasarkan data terbaru, total luas kebun kopi di Kabupaten Samosir kini mendekati angka 8.000 hektare.

 

Distribusi bibit dimulai sejak 26 Oktober ke wilayah Kecamatan Pangururan, Harian, dan Simanindo. Pengiriman ke kecamatan lainnya dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan selesai dalam 10 hari. Bibit hanya disalurkan setelah lubang tanam di lahan petani dipastikan siap, agar kualitas bibit tetap terjaga. Pupuk pendukung juga telah didistribusikan secara merata.

 

Dukungan Forkopimda Samosir demi Akuntabilitas Program

 

Program ini mendapat dukungan penuh dari jajaran Forkopimda Kabupaten Samosir. Danramil Pangururan menyatakan komitmen TNI untuk ikut mengawal keberhasilan program ini di masyarakat.

 

Kasat Binmas Polres Samosir Priston Simbolon menyambut baik langkah ini. "Kepolisian mendukung penuh program ini. Mari kita jaga dan manfaatkan bantuan sebaik mungkin demi kesejahteraan bersama," ucapnya.

 

Kasi Intel Kejari Samosir Juna Karokaro menegaskan pengawalan hukum terhadap program ini. "Kami akan memastikan program berjalan sesuai aturan. Jika ada kendala atau penyimpangan, masyarakat dapat langsung melaporkannya ke Kejari Samosir," ungkapnya.

 

Harapan dan Apresiasi dari Masyarakat

 

Para petani menyambut positif program ini. Ketua Kelompok Tani Suka Tani, Aratua Ambarita, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah. Kelompoknya menerima sekitar 40.000 batang bibit kopi. "Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bupati Vandiko Gultom kepada kami para petani kecil," ucapnya.

 

Senada, Ketua Kelompok Tani Wanita Nania, Tilesna Debata Raja, mengapresiasi konsistensi Pemkab Samosir dalam mendukung petani sejak 2022.

 

Diharapkan, program ini tidak hanya memperluas areal tanam kopi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat Samosir secara berkelanjutan.

 

(NR. Sitohang — Artha-News)

 

 

Edukasi Hukum: Siapa yang Menanggung Biaya Saksi Ahli dalam Perkara Pidana?

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Memahami aturan hukum dalam proses penegakan keadilan adalah hak sekaligus bekal penting bagi setiap warga negara. Redaksi Artha-News memantau adanya sejumlah kasus dugaan tindak pidana di lapangan, di mana penyidik menilai diperlukannya kehadiran saksi ahli untuk membuat terang suatu perkara. Pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat: siapa yang sebenarnya harus menanggung biaya kehadiran saksi ahli tersebut?

 

Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

 

Dasar Hukum Biaya Saksi Ahli dalam Perkara Pidana

 

Aturan mengenai uang pengganti bagi saksi maupun ahli telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang telah menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan berlaku penuh sejak 2 Januari 2026.

 

Prinsip dasarnya: Jika penyidik yang membutuhkan kehadiran saksi ahli untuk kepentingan penyidikan perkara pidana, maka biayanya ditanggung oleh negara melalui anggaran penyidikan kepolisian. Beban biaya ini sama sekali tidak boleh dibebankan kepada pelapor, korban, ataupun masyarakat.

 

Tiga Skenario Penanggung Biaya Saksi Ahli

 

Untuk memahami pembagian tanggung jawab finansial ini, terdapat tiga skenario yang umum terjadi dalam proses hukum:

 

1. Saksi Ahli yang Diminta Resmi oleh Penyidik — Dibiayai Negara

Apabila penyidik menilai kehadiran ahli mutlak diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara yang sedang ditangani, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kepolisian melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri. Hal ini berlaku baik untuk ahli internal kepolisian maupun ahli dari instansi pemerintah dan akademisi luar.

 

Penting: Korban maupun pelapor tidak boleh dipungut biaya apa pun untuk keperluan penyidikan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

 

2. Saksi Ahli atas Inisiatif Pelapor atau Korban — Ditanggung Pemohon

Jika penyidik sudah menilai bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya, namun pelapor atau korban atas kehendak sendiri tetap ingin menghadirkan saksi ahli tambahan guna memperkuat posisi hukumnya, maka biaya ahli tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pelapor atau korban yang mengajukan.

 

3. Saksi Ahli dari Pihak Tersangka — Ditanggung Tersangka

Apabila saksi ahli diajukan oleh pihak tersangka untuk kepentingan pembelaan diri, maka biaya kehadiran ahli tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tersangka atau penasihat hukumnya.

 

Kendala dan Realitas Anggaran Saksi Ahli di Lapangan

 

Dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan:

 

- Besaran tarif resmi uang pengganti ahli yang tertuang dalam anggaran negara sering kali berada jauh di bawah standar biaya aktual yang dibutuhkan oleh saksi ahli profesional.

- Di tingkat kesatuan kepolisian tertentu, ketersediaan alokasi anggaran khusus untuk keperluan saksi ahli belum tentu mencukupi atau tersedia setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.

 

Langkah-Langkah Praktis Jika Diminta Biaya Saksi Ahli

 

Jika Anda tengah menghadapi situasi serupa di lapangan dalam suatu perkara pidana, langkah-langkah berikut dapat dijadikan pedoman:

 

1. Minta kejelasan status pengajuan ahli: Apakah saksi ahli diminta resmi oleh institusi untuk keperluan berkas penyidikan? Jika ya, biaya berasal dari anggaran negara.

2. Sampaikan dasar hukum secara sopan: Rujuk UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bahwa biaya ahli untuk kepentingan negara adalah beban negara.

3. Pahami batas kesepakatan sukarela: Jika ada kendala anggaran dan Anda ingin tetap menghadirkan ahli, kontribusi finansial harus murni sukarela, bukan kewajiban.

4. Minta bukti tertulis: Apabila ada pengeluaran yang diminta dari Anda, mintalah rincian peruntukan dan tanda terima yang jelas.

 

Catatan Redaksi: Penjelasan di atas merupakan informasi edukasi umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perkara pidana memiliki situasi dan konteks yang berbeda. Jika Anda memerlukan pendampingan hukum spesifik, silakan berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum terdekat.

 

(Redaksi Artha-News)

PAM JAYA Berlakukan Kebijakan Pemakaian Minimum Air Mulai November 2026

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — PAM JAYA akan memberlakukan kebijakan pemakaian minimum air sebesar 10 meter kubik (m³) per bulan bagi seluruh pelanggan reguler ukuran meter 0,5 inci, terhitung mulai November 2026. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan mendorong penggunaan air perpipaan di wilayah DKI Jakarta.

 

Kebijakan ini dipaparkan dalam Focus Group Discussion bertema "Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Perpipaan melalui Kebijakan Minimum Consumption" yang digelar di Cordela Hotel Senen, Jakarta Pusat. FGD menghadirkan Plt. Senior Manager Marketing & Planning Reporting PAM JAYA, Hilman Sandhi Nugraha, sebagai narasumber utama.

 

Bukan Kenaikan Tarif, Melainkan Gerakan Peralihan

 

Hilman menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah kenaikan tarif air. Tarif per meter kubik dan penggolongan kelas pelanggan tetap sama persis. Yang diatur hanyalah batas minimum pemakaian yang ditetapkan sebesar 10 m³ per bulan.

 

"Tarif per meter kubik tetap dan tidak ada yang berubah. Semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mengajak warga Jakarta beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang," jelas Hilman.

 

Dasar Hukum & Perhitungan Kebutuhan

 

Angka 10 m³ per bulan ditetapkan berdasarkan:

 

- Permendagri No. 21 Tahun 2020

- Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 Pasal 23

- Hasil kajian Universitas Indonesia tahun 2026

 

Angka ini setara dengan kebutuhan 60 liter per orang per hari untuk satu keluarga.

 

Siapa yang Terdampak?

 

Dari total 1.193.662 pelanggan reguler PAM JAYA:

 

- Tidak Terdampak (±54%): Pemakaian 10 m³ ke atas — tagihan sesuai pemakaian aktual, biaya abonemen dihapus

- Terdampak Penyesuaian (±46%): Pemakaian di bawah 10 m³ — dihitung berbasis minimum 10 m³

- Pelanggan Zero (±17%): Pemakaian 0 m³ atau tidak aktif

- Pelanggan Minim (±29%): Pemakaian 1–9 m³ — ditagih minimal 10 m³

 

Kabar baik bagi pelanggan yang konsumsi sudah di atas 10 m³: biaya beban tetap bulanan dihapus, sehingga justru lebih hemat.

 

Jaminan Layanan untuk Wilayah Bermasalah

 

Menanggapi kekhawatiran warga di daerah yang sering mengalami gangguan pasokan air, PAM JAYA menegaskan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan konsumen bagi kasus-kasus khusus yang dapat diverifikasi di lapangan.

 

Pencatatan pertama kali menggunakan kebijakan baru ini akan terlihat pada tagihan bulan Desember 2026 dengan jatuh tempo pembayaran pada Januari 2027.

 

(Tri)

 

 

Sindikat Pencurian Kerbau di Samosir Digulung, Polisi Amankan Enam Pelaku Lintas Kabupaten

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Komitmen nyata dan konsistensi tinggi dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Samosir kembali dibuktikan oleh jajaran kepolisian setempat. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Samosir bergerak taktis dan berhasil mengungkap lima dari total delapan laporan polisi terkait maraknya kasus pencurian ternak kerbau yang sempat meresahkan para peternak lokal belakangan ini. Dalam keberhasilan operasi penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan lima orang pria dewasa yang diduga kuat sebagai pelaku utama aksi pencurian, serta satu orang pria yang berperan aktif sebagai penadah barang curian lintas kabupaten.

Keberhasilan penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian publik ini dipaparkan secara transparan dalam kegiatan konferensi pers resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H. Acara rilis pers tersebut digelar secara terbuka di Markas Komando (Mako) Polres Samosir pada hari Kamis (29/10/2026) mulai pukul 10.30 WIB.

Jalannya konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Samosir Kompol Manumpak H. Sitorus, S.H., Kasat Reskrim IPTU Antonius Hutahaean, S.H., M.H., Kasi Propam IPDA Suhadyanto, S.H., serta Kanit Pidum IPDA Darmono Samosir, S.H. Selain dihadiri oleh para pejabat utama beserta personel Polres Samosir, kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh rekan-rekan insan pers dari berbagai media cetak, media online, jurnalis televisi, serta dihadiri langsung oleh para warga setempat yang menjadi korban dari aksi pencurian ternak tersebut.

Wujud Keterbukaan Informasi dan Transparansi Kepolisian

Dalam penjelasannya kepada awak media, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menegaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers ini merupakan bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi penuh dari institusi Polri kepada publik. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui secara jelas hasil pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Press release yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk nyata dari keterbukaan dan transparansi Polri kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan hasil pelaksanaan tugas, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Samosir," tegas Kapolres di hadapan media.

Menyikapi maraknya aksi kriminalitas yang menyasar hewan ternak milik warga, Kapolres Samosir juga mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Samosir. Warga diminta untuk melipatgandakan kewaspadaan mereka saat menjaga dan memelihara ternak, mengingat sejumlah kasus kehilangan kerbau belakangan ini kerap terjadi di beberapa titik lokasi, terutama pada waktu malam hari hingga menjelang dini hari.

Rincian 5 Laporan Polisi Kasus Pencurian Kerbau yang Terungkap

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Samosir IPTU Antonius Hutahaean menjabarkan secara rinci mengenai aspek teknis pemaparan kasus tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa dari total delapan laporan polisi mengenai kehilangan ternak yang diterbitkan oleh pihak SPKT, lima kasus di antaranya kini telah berhasil diungkap dan diidentifikasi jaringannya oleh tim opsnal Sat Reskrim.

Berikut adalah rincian resmi lima laporan polisi yang berhasil diungkap:

LP/B-318/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 10 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Simpang Tolu, Kecamatan Palipi

LP/B-326/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Pardugul, Kecamatan Pangururan

LP/B-336/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Hilangnya kerbau di Jalan Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan

LP/B-338/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Kawasan Wisata Air Terjun Efrata, Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harian

LP/B-340/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Sianjur Mula-Mula, Desa Siboro, Kecamatan Sianjur Mula-Mula

9 dari 15 Ekor Kerbau Berhasil Ditemukan

Dari delapan laporan polisi yang mencatat total 15 ekor kerbau hilang, sebanyak sembilan ekor telah berhasil ditemukan dan diamankan kembali oleh tim penyidik. Sebaran penemuan:

- 1 ekor — Kawasan Perbatasan Tele

- 1 ekor — Kecamatan Harian

- 1 ekor — Kecamatan Palipi

- 2 ekor — Kawasan Pardugul

- 2 ekor — Desa Siboro

- 2 ekor — Wilayah Parbaba

Enam Orang Diamankan, Termasuk Penadah Asal Dairi

Berdasarkan keterangan resmi dari Humas Polres Samosir, tim penyidik berhasil mengamankan lima pelaku utama warga asli Samosir: berinisial ITS dan OS (Pangururan), AGS (Palipi), MAB (Pangururan), serta HAL (Sianjur Mula-Mula). Satu orang lagi berinisial AB, warga Kabupaten Dairi, ditangkap karena diduga berperan sebagai penadah barang curian.

Pasal yang Dijerat:

- Pelaku pencurian: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 20 KUHP

- Penadah: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 591 KUHP

Modus operandi terungkap: pelaku memanfaatkan kelengahan warga dan beraksi pada malam hingga dini hari. Penyidikan terus berjalan untuk mendalami keterlibatan pihak lain.

Barang Bukti yang Disita:

- 1 unit mobil Mitsubishi L-300 berwarna hitam

- 2 ekor kerbau betina

- 2 utas tali pengikat kerbau

Polres Samosir: Tetap Waspada dan Laporkan Segera

Polres Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hingga dini hari. Warga diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Bhabinkamtibmas setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga keamanan wilayah.

Keberhasilan pengungkapan lima kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Samosir dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

(NR. Sitohang — Artha-News)