ARTHA-NEWS

Milangkala ke-3 Sanggar Tari Bunda Resmi Dibuka Camat Ciawi, Kades Ciawi Ucapkan Selamat

CIAWI, KAB. TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Perayaan Milangkala Sanggar Tari Bunda yang ke-3 digelar dengan sangat meriah, khidmat, dan penuh kebanggaan di Halaman Kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu, 20 September 2026. Acara bersejarah ini resmi dibuka langsung oleh Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., yang menandai dimulainya rangkaian perayaan selama seharian penuh.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, berjalan lancar dan tertib. Hadir memeriahkan acara sejumlah tokoh masyarakat, pejabat, dan tamu kehormatan, antara lain: Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PDIP, H. Aep; Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, H. Yod Mintaraga, MPA; Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya; serta Ketua APDESI Kecamatan Ciawi, Sopyan Nurul Hadi, S.Sy. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap upaya pelestarian budaya di wilayah Ciawi.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciawi menyampaikan ucapan selamat yang tulus: "Selamat Milangkala yang ke-3 Tahun, semoga Sanggar Tari Bunda semakin maju, semakin berkembang, dan semakin mengharumkan nama Ciawi di kancah seni budaya," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai penonton yang memadati lokasi acara.

Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., juga memberikan apresiasi yang tinggi. Ia menyatakan kebanggaannya atas konsistensi Sanggar Tari Bunda yang telah tiga tahun berturut-turut terus bergerak aktif melestarikan warisan budaya tari Sunda di tengah generasi muda. "Sanggar ini bukan sekadar tempat belajar menari, melainkan rumah bagi anak-anak kita untuk mencintai identitas dan budaya sendiri," tegas Camat Ciawi.

Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik moril maupun materiil, sehingga acara perayaan ini dapat terselenggara dengan sukses. Panggung utama tampil megah dengan dekorasi yang indah, di mana puluhan penari binaan Sanggar Tari Bunda tampil memukau membawakan beragam tarian tradisional yang memukau hati seluruh penonton yang hadir.

(Yana)

Bupati Samosir Vandiko Gultom Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan Bus STM Satahi

Samosir, (19/09/2026) I Pasca-insiden kecelakaan bus pariwisata di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula Mula, jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir bergerak cepat memberikan dukungan moril kepada para korban. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk meninjau langsung para korban yang tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Hadrianus Sinaga pada Sabtu (19/09/2026). Langkah responsif ini menjadi bukti nyata kepedulian sekaligus komitmen penuh dari Pemkab Samosir untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan terbaik.

Pemkab Samosir Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban

Bupati Vandiko menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan selama para korban dirawat di RSUD Hadrianus Sinaga akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Samosir. “Walaupun mereka bukan warga Samosir, sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan, saya sudah instruksikan agar seluruh biaya perobatan selama di RSUD Hadrianus Sinaga kita tanggung sepenuhnya,” kata Vandiko. Selain itu, Vandiko mengimbau para korban yang berencana pulang ke daerah asal agar tetap memprioritaskan rekomendasi tim medis. Ia menekankan pentingnya faktor kesehatan agar kepulangan tidak dilakukan secara terburu-buru. “Kalau memang secara medis sudah diperbolehkan untuk pulang, kita bantu. Jangan sampai dipaksakan kalau kondisi belum memungkinkan. Kami akan mengupayakan yang terbaik,” jelasnya secara tegas.

Bentuk perhatian dari Pemkab Samosir tidak hanya terbatas pada biaya perawatan hospitalisasi. Menanggapi permohonan korban mengenai penyediaan armada ambulans ke rumah sakit rujukan, Vandiko memastikan jajarannya siap memfasilitasi hal tersebut. “Kita juga akan mempersiapkan ambulance apabila ada korban yang perlu dirujuk. Kami siap mengantar ke rumah sakit rujukan sesuai kebutuhan medis,” tuturnya. Terkait koordinasi bantuan asuransi Jasa Raharja, Vandiko menyatakan bahwa Pemkab Samosir akan proaktif menjembatani komunikasi, kendati urusan tersebut berada di luar wewenang langsung pemerintah daerah. “Kami akan bantu komunikasikan dengan Jasa Raharja agar ke depan kalau memang bisa di-cover, dapat membantu biaya perobatan para korban,” urai Bupati Samosir. Bagi Vandiko, pelayanan kemanusiaan terhadap para pelancong tidak dibatasi oleh sekat geografis asal daerah. Ketika ada wisatawan yang tertimpa musibah di wilayah Samosir, pemerintah daerah memegang tanggung jawab moral untuk memberikan rasa aman. “Kita hadir untuk memberikan semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Mereka datang ke Samosir sebagai wisatawan, dan ketika mengalami musibah di daerah kita, tentu kita harus hadir dan memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Panitia Perjalanan Wisata STM Satahi, Paber Silaban, menyebutkan bahwa posisinya saat kejadian berada di mobil rombongan lain yang mengawal tepat di belakang bus nahas tersebut. Paber meluruskan bahwa kecelakaan dipicu oleh kerusakan mekanis pada komponen as roda depan bagian kiri, yang membuat kemudi bus tidak bisa dikendalikan oleh sopir. Ia menepis anggapan bahwa kecelakaan terjadi akibat faktor kelalaian sopir yang mengantuk atau mengemudi dengan kecepatan tinggi. “Tidak ada rem blong atau sopirnya mengantuk. Kemungkinan besar Terotnya lepas sehingga sopir kehilangan kendali,” beber Paber. Ia menambahkan, kecepatan bus sepanjang rute perjalanan tergolong normal dan tidak mengebut. “Kalau tadi mobilnya kebut-kebutan, pasti penumpang banyak yang parah. Penumpang yang di dalam bus juga mengakui mobil tersebut tidak melaju kencang,” tambahnya.

Komitmen Samosir sebagai Destinasi Wisata Aman dan Ramah

Turun tangannya Bupati dan Wakil Bupati Samosir ke faskes perawatan menegaskan pesan kuat bahwa pelayanan birokrasi di Samosir tidak kaku pada batasan administratif, melainkan responsif saat publik maupun wisatawan membutuhkan pertolongan darurat. Menjamin keselamatan serta kenyamanan para pelancong merupakan pilar krusial dalam mempromosikan wilayah Samosir sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan berkesan bagi siapa saja yang berkunjung ke daerah berjuluk Negeri Indah Kepingan Surga ini.

(NR.Sitohang)

HUT ke-1 Banjar Car Free Night 2026: Geliat UMKM Tanpa APBD

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Perayaan HUT ke-1 Banjar Car Free Night (BCFN) sukses digelar dengan sangat meriah di sepanjang Jalan Letjen Suwarto, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Sabtu malam (19/9/2026). Acara yang dimulai sejak pukul 18.00 WIB ini berhasil menyulap pusat kota menjadi ruang publik yang hidup dan berwarna, sekaligus menjadi magnet kuat yang menarik ribuan warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah sekitar untuk hadir dan menikmati suasana.

Info Pengalihan Arus dan Penutupan Jalur Banjar Car Free Night

Demi mendukung kelancaran sekaligus menjamin keamanan kegiatan selama berlangsung, Sat Lantas Polres Banjar memberlakukan rekayasa lalu lintas yang cukup ketat di kawasan tersebut. Pengendara yang biasa melintasi wilayah Kecamatan Pataruman diimbau untuk memperhatikan poin-poin pengaturan berikut:

- Waktu Penutupan Jalan: Akses kendaraan bermotor ditutup mulai pukul 15.00 WIB dan akan dibuka kembali secara bertahap hingga acara selesai sepenuhnya.

- Titik Penyekatan: Petugas kepolisian berjaga di sejumlah titik masuk strategis sepanjang Jalan Letjen Suwarto dan Jalan Raya Banjar-Pangandaran guna membatasi kendaraan yang melintas demi keselamatan pengunjung.

- Jalur Alternatif: Satlantas Polres Banjar telah menyiapkan rambu petunjuk pengalihan arus yang jelas serta lokasi parkir khusus yang memadai bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi.

Kemandirian Banjar Creative Hub Gerakkan UMKM Tanpa APBD

Hal yang paling menarik dan patut diapresiasi dari perayaan 1st Anniversary Banjar Car Free Night ini adalah aspek kemandiriannya. Acara berskala besar ini sukses berjalan dengan lancar dan meriah murni berkat inisiatif serta pergerakan mandiri dari Banjar Creative Hub, tanpa menggunakan dana APBD kota sama sekali.

Deretan tenda UMKM kuliner dan produk kreatif lokal tampak memadati sisi jalan dengan penuh warna. Event rutin ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan strategis agar produk lokal dan UMKM Banjar semakin berkembang, naik kelas, dan mampu menembus pasar yang lebih luas hingga ke luar daerah maupun luar negeri.

Dihadiri Forkopimda Kota Banjar dan Komunitas Lokal

Kemeriahan malam puncak BCFN ini juga dihadiri langsung oleh jajaran pejabat daerah teratas. Tampak hadir di barisan depan bersama warga:

- Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono

- Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriatna, M.P.D.

- Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR.

Selain pameran seni dan produk kreatif, panggung hiburan malam ini diguncang oleh penampilan luar biasa dari Abima Music dan Everlast Dance. Pengunjung juga dihibur dengan atraksi pencak silat yang memukau serta parade unik dari komunitas sepeda anak-anak yang mengenakan seragam warna-warni dan penuh semangat.

Artha-News

KABIRO BANJAR: Rena Yusnita

Dipaksa Tanda Tangan Dokumen Misterius, Dayat Tegaskan LP Tetap Jalan

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Dayat akhirnya buka suara terkait dokumen misterius yang ditandatanganinya pada Jumat, 18 September 2026. Pria asal Tasikmalaya ini mengaku mendapat paksaan dan desakan dari S.F. (istrinya) beserta anaknya untuk membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut.

Dayat membeberkan bahwa dirinya sempat diberi tahu bahwa dokumen misterius itu merupakan surat resmi dari Polres Tasikmalaya Kota. Lantaran informasi itu, ia akhirnya bersedia menandatangani dokumen meski mengaku sama sekali tidak mengetahui dan memahami isi dokumen yang sebenarnya.

"Saya dipaksa dan didesak oleh S.F. dan anak saya. Saya juga dibohongi, katanya itu surat dari Polres. Karena itu saya akhirnya tanda tangan. Padahal saya tidak tahu dan tidak memahami isi surat tersebut," ungkap Dayat saat memberikan keterangan kepada awak media.

Ia menegaskan dengan tegas bahwa tanda tangan yang telah dibubukkannya tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai surat pernyataan pencabutan laporan yang telah dibuatnya kepada kepolisian.

"Saya tetap meminta agar laporan yang telah saya buat kepada pihak kepolisian tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dayat menambahkan bahwa sejak awal persoalan hukum ini bergulir, dirinya telah melimpahkan kuasa penuh kepada pengacara Oloan Sahat Bangun Tamba, S.H. Oleh sebab itu, apabila pihak S.F. maupun pihak luar lainnya ingin memberikan klarifikasi, tanggapan, ataupun berkomunikasi, Dayat meminta agar hal tersebut disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya.

"Saya sudah memberikan kuasa kepada lawyer saya. Kalau ada S.F. atau pihak lain yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan langsung kepada kuasa hukum saya," pungkas Dayat.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Artha-News belum memperoleh keterangan langsung dari pihak S.F. terkait pernyataan resmi Dayat tersebut. Redaksi tetap membuka luas ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait.

Salinan Surat Tanda Bukti Pengaduan Dayat ke Polres Tasikmalaya Kota

Sebagai dasar hukum berjalannya kasus ini, berikut adalah salinan Surat Tanda Bukti Pengaduan (STBP) yang diterima oleh Dayat Bin Endang dari Polres Tasikmalaya Kota tertanggal 16 Maret 2026 yang hingga kini proses penyelidikannya masih terus berjalan.

SURAT TANDA BUKTI PENGADUAN

Nomor: STBP / 91 / III / 2026 / JBR.RES. / TSM.KOTA

Bahwa pelapor sebagai suami yang sah dari S.F. bahwa telah diketahui sejak awal bulan Maret 2025 istri pelapor telah menikah lagi dengan orang lain tanpa seizin pelapor yang masih merupakan suaminya yang sah.

Bahwa pelapor mengetahui kejadian tersebut dari anak pelapor yang bernama M. dan M. serta tetangga yaitu A. yang mengkonfirmasi bahwa istri pelapor yaitu S.F. telah menikah lagi dengan orang lain yang dikenal bernama K.

Atas peristiwa tersebut pelapor / korban merasa telah dirugikan, sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut sebagaimana hukum yang berlaku.

(Tim Redaksi)

Aturan Swakelola Sekolah: Karakteristik dan Sanksi Berat jika Dipihakketigakan

JAWA BARAT, ARTHA-NEWS.COM – Banyak proyek revitalisasi sekolah—mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMA—yang seharusnya dijalankan dengan sistem swakelola, namun diduga diserahkan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Fenomena ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat bagi seluruh satuan pendidikan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah secara berkala membekali pihak sekolah dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) swakelola agar pengelolaan dana bantuan pemerintah berjalan sesuai aturan. Redaksi Artha-News merangkum aturan serta sanksi yang berlaku jika ketentuan tersebut dilanggar.

Karakteristik Pengelolaan Dana Swakelola Sekolah

Sebelum memahami sanksi pelanggaran, penting mengetahui dasar hukum pengelolaan anggaran yang menjadi materi utama dalam setiap Bimtek akuntabilitas sekolah:

Sekolah Swasta: Meskipun dikelola yayasan non-negara, dana bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) statusnya tetap merupakan uang publik yang wajib tunduk pada hukum keuangan negara.

Sekolah Negeri: Sebagai instansi resmi negara, seluruh aset, anggaran (seperti DAK dan BOS), serta personilnya berada di bawah kendali penuh hukum tata negara.

Jika petunjuk teknis (Juknis) kementerian mewajibkan metode Swakelola—artinya dikerjakan secara mandiri dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat—maka menyerahkannya kepada kontraktor atau pihak ketiga merupakan Pelanggaran Berat.

Daftar Sanksi Pelanggaran Proyek Swakelola Sekolah

Kelalaian atau ketidaktahuan mengabaikan aturan swakelola dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, disiplin ASN, hingga sanksi pidana korupsi.

1. Sanksi Administratif dari Dinas Pendidikan

Pengembalian Dana: Wajib mengembalikan seluruh dana bantuan secara utuh ke kas negara.

Blacklist Bantuan: Penghentian sementara atau permanen dari daftar penerima dana alokasi bantuan pusat maupun daerah.

Penolakan Proposal: Tidak diizinkan mengajukan proposal bantuan untuk anggaran tahun berikutnya.

Bagi Sekolah Swasta: Pengurus yayasan dapat dikenakan sanksi organisatoris sesuai AD/ART yayasan.

Bagi Sekolah Negeri: Kepala Sekolah dapat diberhentikan atau dicopot dari jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Kepala Daerah.

2. Sanksi Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Hukum pidana berlaku mutlak bagi sekolah negeri maupun swasta yang terbukti menyimpang dari aturan pengadaan barang/jasa pemerintah:

Pasal 2 UU Tipikor: Tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan negara. Sanksi: pidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar.

Pasal 3 UU Tipikor: Menyalahgunakan kewenangan atau sarana jabatan yang merugikan keuangan negara. Sanksi: pidana penjara 1–20 tahun dan denda Rp50 juta–Rp1 miliar.

Pasal 12 huruf i UU Tipikor: PNS yang dengan sengaja turut serta dalam pemborongan atau pengadaan yang diurusnya. Sanksi: pidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar. (Pasal ini menjerat Kepala Sekolah Negeri dan PNS DPK).

Pasal 22 UU No. 5/1999 (Anti-Monopoli): Persekongkolan tender yang menyimpang dari aturan. Sanksi: denda minimal Rp1 miliar.

Pasal 374 KUHP: Penggelapan dalam jabatan. Sanksi: pidana penjara maksimal 5 tahun.

(Catatan Redaksi: UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk ranah audit BPK, sedangkan sanksi pidana tetap berpedoman pada UU Tipikor)

3. Sanksi Perdata dan Sipil

Ganti Rugi: Wajib membayar kerugian negara sebesar nilai proyek ditambah denda/bunga kelalaian atas penyimpangan petunjuk teknis.

Penyitaan Aset: Harta benda yayasan, sekolah, maupun harta pribadi oknum yang terlibat dapat disita untuk menutupi kerugian negara.

Pencabutan Izin & Akreditasi: Pembekuan izin operasional sekolah oleh Dinas Pendidikan serta penurunan atau pencabutan peringkat akreditasi oleh BAN-PDM.

4. Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN / PNS)

Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:

Guru Tetap Yayasan (GTY) Sekolah Swasta: Mengikuti aturan internal yayasan/ketenagakerjaan.

Kepala Sekolah & Guru Negeri / PNS DPK: Sanksi berlaku penuh dan melekat secara individu.

Bentuk Hukuman: Mulai dari hukuman sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25% hingga 12 bulan, sampai hukuman berat berupa penurunan jabatan, pemberhentian dari jabatan, hingga pemecatan sebagai PNS.

Kesimpulan

Pemberian Bimtek swakelola sekolah oleh pemerintah ditujukan agar dana publik dikelola secara transparan dan swadaya. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang mengelola anggaran negara tidak memiliki kekebalan hukum terhadap pidana korupsi.

Menyerahkan pengerjaan swakelola kepada pihak ketiga diduga merupakan pelanggaran yang berisiko berat. Mari bersama-sama menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan!

(Redaksi Artha-News)

Polres Samosir Bongkar Kasus Narkoba hingga Pembalakan Liar

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Jajaran Polres Samosir membeberkan sejumlah hasil pengungkapan perkara tindak pidana sepanjang tahun 2026.

Pihak kepolisian berhasil mengungkap berbagai kasus mulai dari dugaan penadahan, pencurian, pembalakan liar, pemerasan, persetubuhan terhadap anak, hingga perkara narkotika jenis sabu dan ganja.

Selain perkara pidana, kepolisian juga memaparkan hasil penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, petugas memusnahkan 160 unit knalpot brong hasil razia.

Pengungkapan ini disampaikan dalam press release di Aula Pusuk Buhit, Mako Polres Samosir, Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Samosir Kompol Manumpak H. Sitorus, S.H., Praeses HKBP Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi, M.Th., serta Ketua BKM Masjid Al Hasanah Pangururan Sutan Hermanto Hutagalung, S.H.

Selain itu, hadir pula Ketua FKTM Kabupaten Samosir Obin Naibaho, jajaran pejabat utama Polres Samosir, personel kepolisian, serta insan pers.

Kapolres Samosir mengatakan, press release ini menjadi bagian dari keterbukaan kepolisian kepada masyarakat terkait hasil pelaksanaan tugas, khususnya dalam penegakan hukum.

"Pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Samosir dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap bentuk tindak pidana di wilayah hukum Polres Samosir akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujar AKBP Rina.

Lima Perkara Menonjol Diungkap Sat Reskrim

Kasat Reskrim Polres Samosir, IPTU Antonius Hutahaean, S.H., M.H., memaparkan lima perkara menonjol yang berhasil ditangani jajarannya.

1. Kasus Penadahan di Pangururan

Perkara pertama adalah dugaan tindak pidana penadahan di Jalan Ronggur Nihuta, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan pada 20 Maret 2026. Polisi menetapkan dua tersangka serta mengamankan satu unit HP Vivo warna biru dan surat keterangan dari CV Pandu Mitra Motor.

2. Pencurian Handphone

Polisi juga mengungkap dugaan pencurian di Jalan Saitnihuta, Kecamatan Pangururan pada 15 Juli 2026. Seorang tersangka diamankan bersama barang bukti satu unit telepon seluler Oppo Reno 5 beserta kotaknya.

3. Pembalakan Liar (Illegal Logging)

Kasus yang menyita perhatian adalah dugaan pembalakan liar dan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah di Huta Galung, Desa Hutagalung, Kecamatan Harian pada 6 September 2026.

Dalam perkara ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita tiga unit truk yang mengangkut total 86 batang kayu log jenis pinus dengan rincian:

- Truk Isuzu BB 8498 C (23 batang kayu log pinus)

- Truk Isuzu BK 8638 FK (31 batang kayu log pinus)

- Truk Mitsubishi BB 8172 HA (32 batang kayu log pinus)

4. Kasus Pemerasan Modus KTA Pers

Perkara berikutnya adalah dugaan pemerasan di Jalan Simanindo-Tomok, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo pada 15 September 2026. Empat tersangka berinisial AA, ZK, PMS, dan AP dipersangkakan melanggar Pasal 482 ayat (1) huruf a KUHPidana. Polisi mengamankan uang tunai Rp1.555.000, sejumlah KTA pers, dan satu unit Toyota Calya.

5. Persetubuhan Terhadap Anak

Sat Reskrim juga menangani dugaan persetubuhan terhadap anak yang terjadi dalam rentang Januari hingga Agustus 2026. Dengan satu orang tersangka, polisi mengamankan akta kelahiran korban serta pakaian luar dan dalam korban sebagai barang bukti.

Sat Narkoba Polres Samosir Bongkar Kasus Narkotika

Sementara itu, Sat Narkoba Polres Samosir berhasil mengungkap empat perkara narkotika di wilayah hukumnya.

Kasat Narkoba, Iptu Boy Alexander Hutasoit, S.H., menjelaskan bahwa perkara pertama terjadi di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan pada 21 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB. Tiga tersangka diamankan terkait penyalahgunaan sabu dengan barang bukti seberat 0,08 gram, alat isap, dan dua unit HP.

Sekitar dua jam kemudian di lokasi yang sama, polisi kembali mengungkap perkara dugaan narkotika serupa. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait jaringan peredaran barang haram tersebut di Samosir.

(NR.Sitohang)

1.030 Hari Menanti Keadilan, Kasus Dugaan Penipuan di Tasikmalaya Jalan di Tempat

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Perjuangan hukum yang berliku dan panjang harus dialami oleh JS, seorang warga Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sejak laporan resmi bergulir, perkara dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan yang menimpanya terkesan berjalan di tempat pada tahap penyelidikan di Polres Tasikmalaya Kota.

Hingga Agustus 2026, kasus ini tercatat telah mandek selama lebih dari 1.030 hari sejak laporan pengaduan (lapdu) pertama kali resmi dilayangkan pada November 2023. Akibat ketidakpastian hukum ini, JS sama sekali tidak dapat menjalankan aktivitas usahanya karena kendaraan operasional miliknya tidak kunjung kembali. Bahkan, sopir yang biasa mengantar barang dagangannya terpaksa mencari pekerjaan lain karena kehilangan sarana kerja utama. Penanganan yang berlarut-larut ini terus bergulir hingga memicu aduan masyarakat lanjutan pada Oktober 2024.

Kronologi Dugaan Penggelapan Kendaraan

Peristiwa ini bermula sekitar November 2023 saat JS yang membutuhkan dana mendesak memutuskan untuk menggadaikan kendaraannya melalui sosok berinisial SR. Namun, saat masa penebusan tiba, SR selalu berdalih dengan alasan berulang bahwa kendaraan masih dipakai oleh pihak penerima gadai.

Belakangan terungkap fakta pahit bahwa kendaraan tersebut diduga telah berpindah tangan secara sepihak. Tak hanya itu, muncul pula tuntutan uang tebusan yang membengkak jauh dari kesepakatan awal.

Melalui keterangan saksi lain berinisial IW, terungkap fakta baru bahwa mobil tersebut diduga telah digadaikan kembali oleh SR kepada pihak lain dengan nilai yang jauh lebih besar. Berbekal bukti-bukti awal ini, JS kemudian resmi melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polres Tasikmalaya Kota.

Berkas Lengkap Namun Penyelidikan Mandek

Secara administrasi, berkas perkara korban sebenarnya terbilang lengkap. Mulai dari berkas pengaduan awal, penguatan laporan pada Oktober 2024, bukti penerimaan resmi, hingga surat perkembangan hasil penyelidikan yang tercatat pada April 2025. Seluruh saksi-saksi terkait telah diperiksa, bukti fisik kendaraan teridentifikasi jelas, dan instruksi tindak lanjut dikabarkan sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Setelah kuasa hukum korban, OSBT, S.H. dari Kantor Hukum CTT LAW OFFICE resmi ditunjuk, berbagai upaya untuk menagih kejelasan terus dilakukan kepada tim penyidik. Sayangnya, jawaban yang diterima kerap berulang pada dalih yang sama. Pihak korban kini menuntut kepastian hukum yang tegas: jika memang tidak memenuhi unsur pidana, segera keluarkan surat penghentian perkara secara terbuka.

Kondisi penegakan hukum yang lambat ini menimbulkan pertanyaan tajam. Hal ini terasa kontras jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain di Tasikmalaya yang justru lebih cepat terungkap meskipun memiliki keterbatasan bukti. Selain kepastian hukum kasus, korban juga mendesak diterbitkannya surat pengambilan unit kendaraan demi keamanan barang bukti operasional tersebut.

Kendala Pemeriksaan Saksi

Pihak penyidik semula beralasan bahwa kendala utama ada pada saksi yang sulit dipanggil, dan penyidikan meminta saksi baru harus ada.

Merespons hal tersebut, korban segera menyodorkan saksi baru lengkap dengan identitasnya. Namun, meski sudah ada keterangan langsung dari pihak yang menyerahkan kendaraan, berkas perkara tetap belum bergerak maju ke tahap berikutnya.

Sebagai langkah tegas, melalui jalur pengawasan resmi dan surat nomor LP 94, kasus dugaan penggelapan ini sudah disampaikan langsung ke pimpinan polisi. Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya menghubungi pihak berwenang di Polres Tasikmalaya Kota demi mendapatkan keadilan, transparansi, dan konfirmasi resmi.

Tim - Redaksi

Artha-News – Analisis, Referensi, Tajam, Handal, Akurat

Pemilihan BPD Desa Pakemitan Ciawi Berjalan Lancar dan Demokratis

PAKEMITAN-CIAWI, KAB. TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar hari ini, Sabtu (19/9/2026), berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Proses pemungutan suara berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kedusunan masing-masing.

Ketua Panitia Pemilihan yang juga Ketua RW 04 Kebun Suuk, Ade, menyampaikan terima kasih mendalam atas partisipasi aktif warga. Masyarakat Desa Pakemitan terlihat berbondong-bondong mendatangi TPS sejak pagi hari untuk memberikan hak suaranya.

Kades Pakemitan Yanto Susanto Apresiasi Antusiasme Warga

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Pakemitan, Yanto Susanto, SH. Dirinya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Pakemitan yang telah menyukseskan agenda demokrasi tingkat desa ini.

“Saya atas nama Pemerintah Desa Pakemitan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang begitu antusias untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Ini bukti kedewasaan demokrasi warga Pakemitan,” kata Yanto Susanto kepada Artha-News, Sabtu (19/9/2026).

Yanto juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kebersamaan pasca-pemilihan selesai.

“Mari kita jaga kebersamaan, siapapun yang terpilih adalah putra terbaik Desa Pakemitan untuk membangun desa ke depan,” lanjut Kades Pakemitan.

Mengusung Tema Bersama Membangun Desa Lebih Baik

Pemilihan BPD Desa Pakemitan kali ini mengusung tema “Suaramu Masa Depan Desa Kita — Bersama Membangun Desa yang Lebih Baik”. Melalui tema ini, diharapkan anggota BPD yang terpilih nantinya merupakan figur yang amanah.

Selain itu, anggota BPD baru diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat secara optimal dan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.

Berdasarkan pantauan langsung Artha-News di lapangan, antusiasme warga terlihat konsisten sejak pagi di setiap TPS kedusunan. Seluruh proses pemungutan hingga penghitungan suara berjalan dengan tertib di bawah pengawasan ketat pihak panitia.

(Yana-Artha-News)

Polemik HKM Ambarita, DPRD Samosir: Izin KPJS Wewenang KLHK

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketiga terkait polemik pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh Koperasi Parna Jaya Sejahtera (KPJS) kembali digelar di kantor DPRD Kabupaten Samosir pada Senin (8/6/2026). Pertemuan ini bertujuan membahas konflik yang belakangan memicu ketegangan antara warga Kenegerian Ambarita dengan pengurus koperasi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Samosir, unsur TNI-Polri, Camat Simanindo, perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul, serta Balai Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Warga Kenegerian Ambarita serta pengurus KPJS beserta kuasa hukumnya juga hadir untuk menyampaikan dialog secara terbuka.

DPRD Samosir Tidak Berwenang Cabut Izin KPJS

Dalam kesempatan itu, DPRD Samosir menegaskan bahwa kewenangan terkait izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak berada di tangan pemerintah daerah maupun legislatif. Masalah ini sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Nasip Simbolon menyatakan bahwa DPRD telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Namun, lembaganya secara hukum tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin yang dikantongi KPJS.

“DPRD tidak berwenang mencabut izin KPJS karena itu merupakan kewenangan penuh kementerian. Kami hanya dapat memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berhak mengambil keputusan,” tegas Nasip.

Ia juga mengusulkan agar aktivitas yang berpotensi memperuncing perselisihan di lapangan dihentikan sementara waktu hingga ada kejelasan dari pihak yang berwenang.

Pemkab Samosir Gandeng Instansi Kehutanan Provinsi

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Samosir, Hotraja Sitanggang, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan izin pengelolaan menjadi tanggung jawab instansi kehutanan yang menerbitkannya.

Hotraja menambahkan, kehadiran perwakilan KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dan Balai Perhutanan Sosial dalam RDP ini adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan kawasan hutan sosial.

Menjelang penutupan rapat, Nasip Simbolon mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan dialog dan musyawarah guna menemukan solusi terbaik. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan kekerabatan di masyarakat agar konflik tidak meluas.

“Kami berharap kedua belah pihak dapat bersikap saling memahami dan berkomunikasi dengan baik, agar situasi tetap kondusif serta ikatan persaudaraan di tengah masyarakat tetap terpelihara,” imbuhnya.

Rapat tersebut berakhir tanpa keputusan final terkait tuntutan warga. Namun, seluruh pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan menunggu tindak lanjut dari instansi kehutanan yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Baca juga: Tiga Kali RDP Nol Solusi, Masyarakat Samosir Kecewa DPRD

CATATAN REDAKSI: Artikel ini telah dipulihkan pada 19 September 2026. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan tanggapan, koreksi, dan klarifikasi atas pemberitaan ini sesuai dengan UU Pers.

(NR. Sitohang)

Samosir Terima Bantuan UEP Terbanyak di Sumut, Ini Datanya

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Perhatian Bupati dan Wakil Bupati Samosir terhadap penguatan ekonomi masyarakat terus diwujudkan dengan membuka akses dukungan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memiliki keterampilan produktif. Salah satunya melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2026, yang memberikan bantuan kepada 92 warga Samosir.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Berdasarkan penyampaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, bantuan UEP diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha maupun keterampilan produktif, dengan jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Samosir, Jumat (18/9/2026). Hadir mewakili Bupati Samosir, Asisten I Setdakab Samosir Tunggul Sinaga, mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Kastro Sitanggang, Kepala Dinsos PMD Kabupaten Samosir Hans Rikardo Sidabutar, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir Immanuel T.P Sitanggang, serta para penerima bantuan.

Sinergi Pemkab Samosir dan Pemprov Sumut

Bupati Samosir yang diwakili Asisten I Tunggul Sinaga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Samosir. Menurutnya, bantuan tersebut sejalan dengan perhatian Bupati dan Wakil Bupati Samosir terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki keterampilan untuk dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

“Bupati dan Wakil Bupati Samosir sangat menaruh perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya dan pengusulan terus dilakukan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha dan mereka yang memiliki keterampilan produktif, mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Tunggul.

Ia menambahkan, bantuan UEP merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong masyarakat agar semakin mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, Kastro Sitanggang menjelaskan bahwa bantuan UEP tersebut sepenuhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2026 disalurkan hanya kepada masyarakat di 18 kabupaten/kota termasuk Samosir. Program ini menyasar masyarakat yang telah memiliki keterampilan maupun usaha rumahan yang membutuhkan dukungan peralatan untuk meningkatkan produktivitas.

Sebelum bantuan diberikan, dilakukan asesmen dan survei untuk memastikan jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan usaha penerima. Setelah penyaluran, pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bantuan tetap berada pada penerima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kastro yang merupakan putra asal Salaon, Ronggur Nihuta, juga menyampaikan perhatian khususnya terhadap masyarakat di kampung halamannya. Ia mengatakan akan terus berupaya membuka ruang agar masyarakat Samosir memperoleh kesempatan dan dukungan pemberdayaan yang lebih besar.

“Sebagai putra Samosir, tentu ada perhatian dan rasa tanggung jawab untuk melihat masyarakat kita semakin maju. Sepanjang ada ruang dan kesempatan, kita akan berupaya agar Samosir mendapatkan kuota yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat diberdayakan melalui program-program seperti ini,” ujar Kastro.

Ia juga mengingatkan para penerima agar bantuan yang diberikan tidak dipindahtangankan maupun dijual, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Rincian Alokasi Bantuan UEP Samosir 2026

Adapun 92 penerima bantuan tersebut bergerak di berbagai bidang usaha produktif, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertanian: 20 orang

- Menjahit: 15 orang

- Pertukangan bangunan: 15 orang

- Pembuatan kue: 10 orang

- Perbengkelan sepeda motor: 10 orang

- Usaha pangkas: 8 orang

- Doorsmeer: 7 orang

- Salon wanita: 7 orang

Kepala Dinsos PMD Kabupaten Samosir Hans Rikardo Sidabutar menyampaikan bahwa sebelumnya Pemkab Samosir telah mengusulkan calon penerima kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 92 orang berhasil mendapat kesempatan menerima bantuan pada tahun anggaran 2026 ini.

“Memang masih banyak yang belum terakomodir. Baru 92 yang mendapat kesempatan tahun ini. Kita berharap ke depan jumlah bantuan dan penerima yang dapat diakomodir semakin besar,” kata Hans.

Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan hadirnya pemerintah dalam mendorong masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemkab Samosir akan terus berkoordinasi dan mengusulkan berbagai program pemberdayaan agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan meningkatkan usahanya.

Bantuan UEP diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan peralatan, tetapi menjadi modal produktif yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, pendapatan, dan pada akhirnya memperkuat kesejahteraan keluarga serta perekonomian masyarakat Samosir.

Baca juga: Penyusunan RDTR Pangururan, Langkah Pemkab Samosir Tata Ruang Wilayah Strategis | Mediasi Lahan Gubba, Pemkab Samosir Upayakan Solusi Berkeadilan

(NR.Sitohang)