Rotasi Kasatlantas Polres Cimahi, Kapolres Tekankan Pelayanan Lalu Lintas Humanis

CIMAHI – Polres Cimahi melakukan rotasi jabatan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas). AKP Pandu Renata Surya, S.T.K., S.I.K., resmi menggantikan AKP Arviandre Maliki, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., melalui upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Lapangan Apel Mapolres Cimahi, Rabu (11/11/2026).

Upacara dipimpin langsung Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto, S.E., S.I.K., M.Pd. Kegiatan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, personel Polres Cimahi, mulai dari perwira, bintara hingga ASN Polri, serta Bhayangkari.

Dalam amanatnya, Kapolres Cimahi menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran kepemimpinan, rotasi jabatan juga menjadi bagian dari pembinaan karier personel dan upaya meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres turut menyampaikan apresiasi kepada AKP Arviandre Maliki atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Kasatlantas Polres Cimahi.

Sejumlah upaya yang dilakukan pejabat lama dalam menjaga ketertiban lalu lintas, menekan pelanggaran dan kecelakaan, serta mendukung kelancaran arus mudik dan pengamanan jalur dinilai menjadi bagian dari pengabdiannya selama bertugas.

Kasatlantas Baru Diminta Perkuat Pelayanan Lalu Lintas

Kepada pejabat baru, AKP Pandu Renata Surya, Kapolres berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah hukum Polres Cimahi yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi.

Wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat juga memiliki sejumlah jalur strategis, termasuk kawasan wisata Lembang serta jalur arteri yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Karena itu, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Salah satunya melalui optimalisasi pengaturan lalu lintas, terutama pada jam-jam rawan kemacetan.

Selain pengaturan lalu lintas, pejabat baru juga diharapkan menghadirkan inovasi dalam edukasi keselamatan berkendara. Sosialisasi perlu diperkuat dengan menyasar pelajar, komunitas kendaraan, hingga pengemudi angkutan umum.

Kapolres juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang humanis. Langkah preventif dan edukatif perlu dikedepankan tanpa mengesampingkan ketegasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.

Sertijab Ditandai Penandatanganan Berita Acara

Rangkaian upacara Sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas, serta pengambilan sumpah jabatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian cinderamata kepada pejabat lama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya selama bertugas di Polres Cimahi.

Pergantian kepemimpinan di Satuan Lalu Lintas tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Cimahi.

Dengan demikian, upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas diharapkan semakin optimal melalui pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan humanis.

(Ari M)

Upacara Hari Pahlawan 2026 di Cimahi Diwarnai Penyerahan 23 Sertifikat Aset Pemkot

CIMAHI – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 tingkat Kota Cimahi diwarnai sejumlah agenda penting. Selain penyerahan 23 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Cimahi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan dua relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan hadiah umrah gratis.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (10/11/2026), dengan Wali Kota Cimahi Ngatiyana bertindak sebagai inspektur upacara.

Penyerahan 23 sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Cimahi. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi aset-aset milik Pemkot Cimahi yang sebelumnya belum bersertifikat.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Cimahi melepas dua relawan PSM penerima hadiah umrah dari ITQAN Peduli. Keduanya mendapatkan penghargaan setelah terpilih dalam ajang The Best IPSM Competition 2026 bertema “Bersama Bergerak, Bersama Berdampak”.

Ajang yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jawa Barat tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas PSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Dalam amanatnya, Ngatiyana menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan pada masa kini harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian yang tulus, serta kepedulian terhadap sesama.

Menurutnya, pesan Menteri Sosial RI dalam peringatan Hari Pahlawan relevan dengan upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perjuangan masa kini tidak selalu diwujudkan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi kita hari ini, perjuangan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memastikan anak-anak memperoleh pendidikan, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan. Sebab, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus kita isi dengan kehidupan yang lebih layak, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” ujar Ngatiyana.

Ia juga mengingatkan bahwa tema Hari Pahlawan Nasional tahun ini, “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, menjadi pengingat bahwa nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ngatiyana mengaitkan semangat tersebut dengan amanat Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pasal tersebut, menurutnya, mencerminkan perhatian para pendiri bangsa terhadap masa depan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

“Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Pasal 33 mengamanatkan agar kekayaan alam bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengamanatkan percepatan pemenuhan tujuan tersebut melalui perhatian, perlindungan, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya yang disampaikan adalah pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas kesempatan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi secara setara.

Menurut Ngatiyana, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pendidikan tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian, serta semangat pengabdian.

Ia menegaskan, pembangunan tidak dapat berjalan secara berkelanjutan apabila hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang baik, sedangkan masyarakat berperan menjaga, mendukung, serta menghidupkan berbagai upaya pembangunan.

“Di sinilah kesetiakawanan sosial menjadi kekuatan yang sangat penting. Kesetiakawanan sosial mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain menghadapi kesulitan seorang diri. Semangat membantu sesama tidak harus menunggu kita memiliki sesuatu yang besar untuk diberikan, bahkan sekadar kepedulian dapat menjadi berarti bagi yang membutuhkan,” tegasnya.

Ngatiyana juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemkot Cimahi agar memaknai pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari perjuangan bangsa, bukan sekadar rutinitas pekerjaan.

“Mari kita bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita jadikan semangat Hari Pahlawan sebagai energi untuk membangun Kota Cimahi yang mantap agar seluruh masyarakatnya semakin hepi,” ujarnya.

Pemkot Cimahi Bahas Sertifikat Aset Veteran

Selain penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah, Ngatiyana turut menyinggung proses penerbitan sertifikat aset yang berkaitan dengan para veteran.

Ia mengatakan, Pemkot Cimahi ikut membantu menelusuri status aset tersebut, termasuk memeriksa dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan kepemilikannya.

“Sedang ditelusuri bagaimana status, kemudian dokumen-dokumen yang lama dulu sampai di mana, memang sedang dalam pembahasan. Kita membantu, mudah-mudahan nanti itu bisa dimiliki oleh para veteran atau yang bertempat tinggal di sana,” pungkasnya.

Upacara Hari Pahlawan tingkat Kota Cimahi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Cimahi, Ketua Veteran Kota Cimahi, serta para veteran pejuang kemerdekaan.

(Ari.M)

Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Artha‑News.com

Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.

 

Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.

 

Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.

 

Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.

 

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.

 

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.

 

Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.

 

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.

 

Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

 

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.

 

Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.

 

Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.

 

Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.

 

(NR.Sitohang)

Program Rutin Humas, Rohaeti dan Dede Taryana Hadir dalam Seminar Reproduksi MAN 3 Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com – Pembinaan kesiswaan di MAN 3 Tasikmalaya terus diperkuat melalui program rutin yang digagas oleh pihak Humas. Kali ini, madrasah menggelar Seminar Reproduksi bertajuk “Edukasi Reproduksi untuk Remaja Berkarakter dan Berprestasi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula MAN 3 Tasikmalaya pada Rabu (11/11/2026) mulai pukul 08.00 WIB.

 

Seminar penting ini menghadirkan narasumber ahli, dr. Nurul Fadhilah, S.ST., M.M. Ia membagikan pengetahuan komprehensif seputar kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan siswi saat memasuki masa remaja. Pemahaman tentang kesehatan diri sejak dini menjadi modal utama agar remaja dapat bertindak bijak dalam kehidupan sehari‑hari.

 

Dukungan Penuh Pimpinan Madrasah

 

Tampak hadir mendukung kegiatan tersebut, Humas MAN 3 Tasikmalaya Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., serta Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 3 Tasikmalaya Dede Taryana, M.Pd. Selain itu, jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, serta ratusan siswa‑siswi turut memenuhi ruang aula dengan penuh antusias.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., duduk bersama Humas Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., di jajaran pimpinan, menandakan dukungan penuh dari manajemen madrasah terhadap keberlangsungan program edukatif ini.

 

Sebagai penggagas acara, Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., menyampaikan bahwa program rutin ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kesehatan reproduksi yang valid kepada seluruh siswa.

 

Di sisi lain, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai program ini sangat sejalan dengan kurikulum pembinaan karakter dan mendukung pencapaian prestasi peserta didik secara menyeluruh.

 

“Program rutin Humas ini sangat mendukung kurikulum karakter. Siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga paham cara menjaga kesehatan diri sendiri,” ujar Dede Taryana.

 

Pentingnya Edukasi Reproduksi Sejak Dini

 

Dalam pemaparannya, dr. Nurul Fadhilah menekankan bahwa memahami kesehatan reproduksi sejak dini bukan lagi hal yang tabu, melainkan sebuah kebutuhan bagi remaja untuk menjaga diri, membentuk kepribadian yang baik, serta meraih prestasi secara optimal.

 

Suasana seminar berjalan sangat interaktif. Antusiasme tinggi terlihat dari para siswa dan siswi yang aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis seputar kesehatan dan fase transisi remaja.

 

(Yana)

Propam Polres Banjar Periksa Ruang Piket dan Kesiapan Personel, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

BANJAR – Kesiapan personel dan kondisi ruang pelayanan menjadi perhatian dalam pengawasan internal Polres Banjar. Sebanyak 25 personel piket fungsi menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan Mapolres Banjar, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan yang dimulai pukul 09.10 WIB tersebut dipimpin Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan, didampingi (PS) Kanit Provos AIPDA Acep Rapik Wahyudin, S.Pd., bersama anggota Provos. Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap personel yang sedang melaksanakan tugas piket sekaligus memeriksa kondisi ruangan piket.

Pengecekan personel meliputi kelengkapan identitas dan surat-surat pribadi, kerapian sikap tampang, serta kelengkapan gampol seperti tali kur dan peluit. Propam juga memeriksa penggunaan telepon genggam terkait aplikasi atau situs judi online serta kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape.

Selain pemeriksaan anggota, kondisi dan kesiapan ruangan piket turut menjadi perhatian. Hal ini penting agar fasilitas pendukung tugas selalu terjaga dan personel dapat menjalankan fungsi pelayanan, penerimaan laporan, serta penanganan awal terhadap kebutuhan masyarakat secara optimal.

Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan personel yang bertugas selalu dalam kondisi siap dan mematuhi aturan kedinasan.

"Personel piket merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesiapan anggota, kelengkapan administrasi, sikap tampang, hingga kondisi ruang piket harus selalu diperhatikan. Kami ingin memastikan seluruhnya dalam keadaan siap ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian," ujar IPDA Wawan.

Dari seluruh sasaran pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran. Hasil nihil tersebut menjadi pengingat agar kepatuhan terhadap aturan dan kedisiplinan terus dipertahankan, bukan hanya saat pemeriksaan berlangsung, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan Gaktibplin secara berkala, Propam Polres Banjar berupaya menjaga kesiapan internal sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan tertib, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

Kadisdik Kota Tasikmalaya: Pahlawan Hari Ini Bukan Hanya yang Ada di Buku Sejarah

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Selasa, 10 November 2026 – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pesan mendalam: sosok pahlawan di era modern tidak hanya mereka yang namanya tercatat rapi di halaman buku sejarah.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan dengan mengusung tema resmi nasional, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.”

 

Dalam poster resmi yang disebarkan ke masyarakat, Kadisdik tampil mengenakan seragam pejuang lengkap dengan baret, sembari mengepalkan tangan. Penampilan itu menjadi simbol nyata bahwa semangat juang lahir dari Pertempuran Surabaya 10 November 1945 harus tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya saat ini.

 

“Pahlawan hari ini bukan hanya mereka yang mengangkat senjata di medan pertempuran. Guru yang setiap pagi ikhlas datang ke sekolah, orang tua yang banting tulang demi anaknya bisa sekolah, dan anak‑anak yang tidak menyerah mengejar cita‑cita, mereka semua adalah pahlawan yang nyata,” ujar Kadisdik Kota Tasikmalaya.

 

Hari Pahlawan sendiri lahir dari sejarah Pertempuran Surabaya tahun 1945, ketika arek‑arek Suroboyo dan seluruh rakyat Indonesia berani melawan demi mempertahankan kemerdekaan. Nilai keberanian dan kerelaan berkorban itulah yang kini ingin diteruskan melalui jalur pendidikan di Kota Tasikmalaya.

 

Bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, peringatan Hari Pahlawan ini menjadi ajakan nyata untuk terus melangkah. Membangun pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi muda cerdas sekaligus berkarakter mulia adalah wujud penghargaan tulus atas jasa para pahlawan kusuma bangsa.

 

Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.

Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.

 

(Jay)

 

Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan di MAN 3 Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com – Selasa, 10 November 2026 – Peringatan Hari Pahlawan Nasional di MAN 3 Tasikmalaya berlangsung khidmat pada hari ini. Bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si. Kehadiran beliau memberikan motivasi dan suntikan semangat luar biasa bagi seluruh civitas akademika madrasah.

 

H. Dudu Rohman yang sebelumnya dikenal luas oleh masyarakat Priangan Timur saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, kini resmi mengemban amanah baru sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Jabatan strategis tersebut ia duduki setelah secara resmi dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di lapangan utama MAN 3 Tasikmalaya pada Selasa, 10 November 2026 ini diikuti dengan antusias oleh Kepala Madrasah, jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, serta seluruh siswa-siswi MAN 3 Tasikmalaya. Suasana upacara berlangsung tertib mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan dan nasionalisme yang tinggi.

 

Dalam amanatnya yang penuh inspirasi, Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar. Beliau menekankan pentingnya menjadikan kepemimpinan spiritual dan konstitusional sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya kepada ASN, ia juga mengajak seluruh generasi muda, khususnya para santri dan siswa madrasah, untuk meneladani secara nyata semangat perjuangan tekad membara para pahlawan bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

 

Sebagai informasi, Peringatan Hari Pahlawan tahun ini secara nasional mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan." Tema ini dinilai sangat relevan dengan tantangan zaman modern, di mana perjuangan tidak lagi melawan penjajah fisik, melainkan melawan kebodohan, kemiskinan, dan degradasi moral.

 

Dengan kehadiran langsung Kakanwil Kemenag Jabar sebagai Inspektur Upacara, diharapkan segenap siswa-siswi MAN 3 Tasikmalaya dapat termotivasi kuat untuk memantapkan diri menjadi pahlawan masa depan. Melalui momentum ini, madrasah berkomitmen mencetak generasi emas yang tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga memiliki akhlak mulia dan senantiasa menerapkan prinsip moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

 

(Yana)

DPP AJGT Maknai Hari Pahlawan 2026 Lewat Karya Nyata dan Perjuangan Melawan Hoaks

TASIKMALAYA – Artha News (10/11/2026) — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP AJGT) secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan Nasional yang diperingati secara khidmat di seluruh penjuru tanah air pada tanggal 10 November ini.

 

Dalam momentum bersejarah tersebut, organisasi pers ini mengajak seluruh insan pers, pekerja media, serta elemen masyarakat luas untuk meneladani secara konkret semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kusuma bangsa.

 

"Pahlawanku Teladanku. Terus bergerak melanjutkan perjuangan," demikian pesan penuh semangat yang disampaikan oleh jajaran pengurus DPP AJGT Tasikmalaya dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2026.

 

Lebih lanjut, DPP AJGT menegaskan bahwa esensi dan makna perjuangan di era modern saat ini telah mengalami pergeseran dimensi yang cukup signifikan. Jika dahulu para pahlawan pejuang kemerdekaan bertaruh nyawa di medan laga dengan menggunakan senjata fisik, maka perjuangan masa kini harus diwujudkan melalui karya nyata, kejujuran, serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik.

 

Bagi komunitas pers sendiri, esensi perjuangan saat ini adalah komitmen kuat dalam menjaga ruang informasi publik agar tetap bersih, sehat, dan edukatif di tengah derasnya arus digitalisasi. Tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini bukan lagi berupa ancaman fisik dari luar, melainkan maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

"Sebagai jurnalis profesional, perjuangan kita hari ini adalah melawan hoaks, menjaga marwah integritas pers, dan selalu hadir sebagai penyambung lidah bagi masyarakat. Itulah bentuk kepahlawanan yang paling nyata di era sekarang," demikian ditegaskan oleh perwakilan pengurus organisasi.

 

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang berlalu begitu saja. Momentum penting ini harus dijadikan sebagai titik balik bersama untuk memperkuat tali persatuan nasional, meningkatkan rasa kepedulian sosial antarsesama, dan menjaga semangat nasionalisme agar tetap menyala di tengah berbagai tantangan zaman globalisasi.

 

Sebagai penutup, DPP AJGT Tasikmalaya mengajak seluruh jajaran pengurus, anggota di berbagai daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa mengenang jasa-jasa besar para pahlawan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengirimkan doa terbaik serta melanjutkan nilai-nilai luhur perjuangan mereka dalam aktivitas kehidupan sehari-hari demi kemajuan Republik Indonesia.

 

(Tim Artha News)

 

 

Dua Nomor NIB Dipersoalkan, Hatoguan Sitanggang Minta Polres Samosir Telusuri Asal-Usul Tanah Ulayat Hariara Sigurdung

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Penanganan pengaduan dugaan penyerobotan tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang di Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi perhatian serius. Pasalnya, Hatoguan Sitanggang mempertanyakan penggunaan dua Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang disampaikan pihak Maringan Sitanggang kepada penyidik Polres Samosir sebagai bagian dari persoalan kepemilikan tanah tersebut.

 

Hatoguan menilai, keberadaan nomor NIB saja belum cukup untuk menjelaskan secara utuh asal-usul kepemilikan maupun proses peralihan hak atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat keluarga besar almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Hal itu disampaikan Hatoguan kepada wartawan saat berada di Mapolres Samosir, Selasa (10/11/2026).

 

Menurut penuturannya, Huta Hariara Sigurdung merupakan tanah peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum pernah dibagi secara resmi kepada seluruh ahli waris.

 

Adapun delapan keturunan atau ahli waris yang disebutkan Hatoguan adalah almarhum Marulak Sitanggang, Nurli Sitanggang, almarhum Marudut Sitanggang, Tiodor Sitanggang, Marulam Sitanggang, Tionar Sitanggang, Martua Sitanggang, dan Hatoguan Sitanggang.

 

Dua NIB Dipersoalkan, Mana Dasar Peralihan Haknya?

 

Hatoguan mempertanyakan bagaimana proses penerbitan maupun peralihan hak atas bidang tanah tersebut apabila memang terdapat transaksi jual beli.

 

Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjual, siapa pembelinya, dokumen apa yang menjadi dasar transaksi, serta apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut telah mengetahui dan menyetujuinya.

 

"Kalau memang ada jual beli tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang, harus jelas siapa pihak penjualnya, mana akta jual belinya, bagaimana dasar peralihannya, dan apakah seluruh ahli waris telah mengetahui serta memberikan persetujuan," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, NIB merupakan salah satu identitas bidang tanah yang perlu ditelusuri bersama dokumen dan riwayat pertanahan lainnya. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu memeriksa warkah pertanahan, dasar penerbitan dokumen, serta proses peralihan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.

 

Mediasi Desa Disebut Tidak Membuka Dokumen

 

Persoalan tersebut, lanjut Hatoguan, sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Kantor Desa Lumban Pinggol pada September 2026.

 

Dalam mediasi itu, pihak keluarga Maringan Sitanggang disebut diwakili oleh Jior Sitanggang. Namun, Hatoguan mengaku kecewa karena dokumen berupa warkah pertanahan maupun Akta Jual Beli yang diminta tidak diperlihatkan.

 

"Ketika kami meminta agar ditunjukkan warkah atau akta jual beli sebagai dasar kepemilikan dan peralihan tanah, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Bahkan, suasana mediasi saat itu tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan," jelasnya.

 

Atas kondisi tersebut, Hatoguan berharap penyidik Polres Samosir tidak berhenti pada pemeriksaan nomor NIB semata, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap sejarah tanah dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

 

Ada Sertifikat Lain, Perkara Perdata Juga Bergulir

 

Hatoguan juga menyebutkan bahwa di lokasi Huta Hariara Sigurdung terdapat sejumlah dokumen pertanahan dan sertifikat atas nama beberapa orang dari garis keturunan almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Menurutnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui riwayat penguasaan dan hubungan hukum masing-masing pihak terhadap tanah yang dipersoalkan.

 

Tidak hanya melalui pengaduan kepada kepolisian, pihak Hatoguan juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata dengan rencana mendaftarkan gugatan ke pengadilan.

 

Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Blg yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige dan berkaitan dengan perselisihan tanah di wilayah tersebut.

 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidik dapat bertindak objektif dalam mengungkap kebenaran materiil atas kasus pertanahan ini," pungkas Hatoguan.

 

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media Artha-News.com masih berupaya meminta keterangan resmi dan konfirmasi dari pihak Maringan Sitanggang maupun Jior Sitanggang terkait persoalan NIB dan proses mediasi tersebut demi keberimbangan informasi.

 

Nara sumber: Hatoguan Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (10/11/2026) — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara khidmat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

 

Sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum berharga untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir.

 

"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.

 

Nilai Perjuangan, Bukan Lagi Mengangkat Senjata

 

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup Ariston, ditegaskan bahwa tanggal 10 November menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia atas keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang wajib dijaga bersama, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh elemen masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing warga.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," demikian pesan yang disampaikan.

 

Implementasi Nilai Konstitusi dan Asta Cita

 

Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

 

Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

 

Pendidikan disebut sebagai salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter generasi penerus, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai inovasi pendidikan lainnya.

 

Kebersamaan dan Kesetiakawanan Kunci Keberhasilan Pembangunan

 

Wabup Ariston juga menyampaikan pesan penting mengenai peran kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, generasi muda, hingga masyarakat luas.

 

Kesetiakawanan sosial harus tercermin dalam tindakan nyata: saling membantu, berbagi kemampuan, memberi kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, dan hadir ketika sesama warga menghadapi kesulitan.

 

"Mereka telah menyelesaikan perjuangannya pada zamannya. Kini, giliran kita melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan rasa persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa," demikian penutup pesan Menteri Sosial RI.

 

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta.

 

(NR. Sitohang)