Senin, November 16, 2026

Kajari Samosir Tegaskan Kasus Siapilis dan Hutaginjang Jadi Atensi, Akwan: Akan Kami Tuntaskan!

SAMOSIR (16/11-2026) -Masyarakat Kabupaten Samosir menaruh harapan besar terhadap komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dalam menuntaskan sejumlah perkara yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dua di antaranya adalah kasus Siapilis dan Hutaginjang yang ditegaskan menjadi atensi dan akan terus didalami oleh pihak kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir, Akwan Annas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan berbagai perkara yang sedang dalam proses penanganan, termasuk kasus-kasus yang merupakan peninggalan pejabat sebelumnya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan sejumlah perkara di wilayah Kabupaten Samosir.

Akwan mengakui, dirinya baru sekitar tiga bulan menjalankan tugas sebagai Kajari Samosir. Karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah perkara yang telah berjalan sebelum dirinya menjabat.

"Saya masih tiga bulan bertugas di daerah ini, sehingga masih memperdalam kasus-kasus yang ditinggalkan pejabat terdahulu," jelas Akwan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pendalaman tersebut bukan berarti perkara-perkara itu dibiarkan tanpa kepastian. Bahkan, menurutnya, pihak Kejari Samosir telah memperoleh dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kami juga sudah mendapatkan dukungan dari KPK dan Mahkamah Agung. Kasus-kasus ini sudah menjadi atensi dan pasti akan dituntaskan," tegasnya.

Pernyataan Kajari tersebut menjadi sinyal bahwa sejumlah perkara yang selama ini dinantikan perkembangannya oleh masyarakat masih menjadi perhatian institusi kejaksaan.

Kini, publik tentu menunggu pembuktian dari pernyataan tersebut. Sebab, komitmen untuk menuntaskan perkara harus diwujudkan melalui langkah hukum yang nyata, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Sampai Berakhir Menjadi Janji

Kasus Siapilis dan Hutaginjang menjadi dua perkara yang kini dinantikan kejelasan penanganannya. Masyarakat berharap Kejari Samosir mampu memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan, perkembangan penyelidikan maupun penyidikan sesuai status hukum masing-masing perkara.

Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa suatu perkara menjadi atensi, tetapi juga mengharapkan adanya perkembangan yang jelas dan terukur.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui janji semata, melainkan melalui keberanian, konsistensi, dan keseriusan aparat dalam menuntaskan setiap perkara tanpa pandang bulu.

Kini, komitmen Kajari Samosir tersebut menjadi tantangan sekaligus harapan: apakah kasus Siapilis dan Hutaginjang benar-benar akan memperoleh kepastian hukum sebagaimana ditegaskan Kajari? Masyarakat menunggu jawabannya melalui tindakan nyata.

(NR.Sitohang)

Bencana Longsor Landa 10 Kecamatan di Tasikmalaya, Aktivis Mahasiswa Soroti Mitigasi Pemkab

TASIKMALAYA, ARTHANEWS.ID – Gelombang bencana hidrometeorologi yang menerjang Kabupaten Tasikmalaya sejak Sabtu (14/11/2026) menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis mahasiswa. Peristiwa tanah longsor tersebut dilaporkan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, ancaman keselamatan bagi warga di zona rawan, serta terisolasinya sejumlah akses desa di 10 kecamatan, termasuk Bantarkalong, Cibalong, Salawu, dan Cigalontang.
 
Aktivis mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya, Dina Diana Ginanjar, menilai bencana yang terus berulang ini tidak cukup dipandang semata‑mata sebagai faktor cuaca ekstrem. Dalam keterangan tertulis pada Senin (16/11/2026), ia menyoroti lemahnya fungsi mitigasi pra‑bencana oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya di wilayah zona merah yang peta kerawanannya sudah dikantongi pemerintah daerah sejak lama.
 
Ia mempertanyakan realisasi audit drainase lereng serta pembangunan infrastruktur penahan tanah seperti tembok penahan tanah (TPT) dan bronjong di daerah rawan.
 
Sebagai bentuk kontrol sosial, Dina bersama elemen mahasiswa menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada Pemkab Tasikmalaya:
 
Optimalisasi Tata Ruang dan Mitigasi: Memperketat pengawasan tata ruang lereng, meningkatkan infrastruktur penahan tanah, serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini di tingkat masyarakat.
 
Percepatan Penanganan Jalur Terisolasi: Mendesak pemulihan akses ekonomi serta jalur evakuasi di titik‑titik wilayah yang terisolasi di Bantarkalong, Cibalong, Salawu, Cigalontang, dan kecamatan terdampak lainnya.
 
Evaluasi Kinerja Penanggulangan Bencana: Mendorong dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPBD beserta dinas terkait dalam upaya mitigasi krisis iklim.
 
"Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan terukur di lapangan," kata Dina menutup pernyataannya.
 
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Artha News masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya guna mendapatkan konfirmasi serta penjelasan resmi terkait langkah penanganan darurat dan mitigasi bencana yang telah dilakukan..

Penulis : Dina Diana Ginanjar

Diduga Material Baja Proyek Rp1,3 Miliar SDN 3 Sukaratu Tergeletak di Tanah Becek, K3 Disorot

TASIKMALAYA, Artha-News — Kondisi lapangan proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Sebuah rekaman video singkat yang diterima Redaksi Artha-News memperlihatkan kondisi faktual penyimpanan material konstruksi yang diduga kuat merupakan bagian dari proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu. Material baja ringan senilai ratusan juta rupiah diduga tampak tergeletak langsung di atas tanah yang basah, becek, dan berdebu tanpa alas pelindung maupun penutup terpal yang memadai. Proyek infrastruktur pendidikan bersumber dari APBN tahun anggaran 2026 ini memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp1.339.885.318.
 
Sejumlah Temuan Krusial di Lokasi Proyek
 
Berdasarkan pengamatan visual dari rekaman video tersebut, terdapat beberapa temuan krusial terkait kondisi di area pengerjaan:
 
Penyimpanan Baja Tanpa Alas Pelindung
Tumpukan rangka atau kuda-kuda baja ringan diletakkan saling menindih langsung di atas permukaan tanah lembap tanpa bantalan kayu (palet). Kondisi lingkungan yang basah ini berisiko memicu korosi atau karat dini, yang dikhawatirkan menurunkan kualitas dan mutu kekuatan struktur material sebelum dipasang pada bangunan sekolah.
 
Area Terbuka Tanpa Pagar Pengaman
Tempat penempatan logistik proyek berada di ruang terbuka bebas di pinggir jalan tanah. Lokasi ini tidak dilengkapi pagar pembatas atau seng pengaman proyek, sehingga akses keluar masuk warga menjadi bebas. Hal tersebut meningkatkan risiko kehilangan aset material akibat pencurian atau kerusakan akibat faktor luar.
 
Nihil Penerapan Standar K3
Selama durasi rekaman berjalan, tidak terlihat pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek atau rompi keselamatan (K3). Rambu peringatan keselamatan kerja dan keberadaan petugas pengawas lapangan juga tidak tampak di sekitar lokasi penumpukan material.
 
Upaya Konfirmasi Redaksi
 
Demi mematuhi Kode Etik Jurnalistik terkait asas keberimbangan, Redaksi Artha-News hingga kini terus berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta dinas terkait untuk meminta klarifikasi resmi. Tanggapan dari pihak berwenang akan segera kami muat pada pembaruan berita selanjutnya.
 
Reporter: Tim Redaksi Artha-News
Sumber: Rekaman Video & Papan Infornasi

(Arya Siloka)

Minggu, November 15, 2026

Sungai Jernih dan Sensasi Body Rafting Pesona Wisata Citumang Pangandaran Jadi Daya Tarik Wisatawan

Artha-News Com I Pangandaran
Tak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, juga menyimpan destinasi wisata alam yang menawarkan pesona berbeda. Salah satunya Objek Wisata Citumang di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, yang menyuguhkan kejernihan aliran sungai berwarna biru kehijauan, gua alami, serta rimbunnya pepohonan hutan tropis.

Keindahan alam yang masih terjaga menjadikan Citumang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus merasakan sensasi petualangan melalui aktivitas *body rafting*.

Berlokasi tidak jauh dari pusat wisata Pangandaran, kawasan Citumang dapat ditempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan pribadi maupun sepeda motor. Akses menuju lokasi juga relatif mudah, didukung kondisi jalan dan sejumlah papan petunjuk arah yang membantu wisatawan menemukan kawasan wisata tersebut.

Daya tarik Citumang tidak hanya terletak pada kejernihan air sungainya. Suasana alam yang sejuk, pemandangan pepohonan hijau, serta keberadaan gua alami menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung.

Salah seorang wisatawan asal Cirebon, Hermawan, mengaku tertarik mengunjungi Citumang karena penasaran dengan keindahan sungai dan ingin mencoba aktivitas *body rafting*.

"Saya datang ke Citumang karena ingin menikmati suasana alam dan mencoba body rafting. Airnya jernih dan pemandangannya juga bagus, jadi pengalaman wisatanya cukup menyenangkan," ungkap Hermawan saat ditemui di kawasan Citumang, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, suasana alami menjadi salah satu keunggulan Citumang dibandingkan destinasi wisata lainnya. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga bisa menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga.

"Yang paling saya suka suasananya masih alami. Cocok untuk datang bersama teman atau keluarga, apalagi kalau ingin mencari tempat wisata yang berbeda dari pantai," ujarnya.

Aktivitas *body rafting* menjadi salah satu magnet utama wisatawan. Pengunjung dapat menyusuri aliran sungai sambil menikmati keindahan alam di sepanjang jalur pengarungan. Sensasi bermain air di tengah kawasan hutan tropis memberikan pengalaman wisata petualangan yang sulit dilupakan.

Dari sisi biaya, wisata Citumang juga menawarkan pilihan yang relatif terjangkau. Berdasarkan informasi yang tersedia, tiket masuk kawasan wisata berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000 per orang.

Sementara itu, bagi wisatawan yang ingin mencoba aktivitas *body rafting*, tersedia layanan dengan biaya tambahan sekitar Rp69.000, bergantung pada paket dan fasilitas yang dipilih.

Supervisor Citumang, Edi Riadi, menyebutkan bahwa keindahan alam dan aktivitas wisata sungai menjadi potensi besar yang terus dikembangkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung.

Dengan kombinasi sungai yang jernih, gua alami, suasana hutan tropis, serta aktivitas wisata petualangan, Citumang memiliki daya tarik tersendiri dalam memperkuat sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan suasana berbeda dari wisata pantai, Citumang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu bersama keluarga maupun sahabat.

Citumang bukan sekadar tempat bermain air, melainkan destinasi wisata alam yang menawarkan perpaduan keindahan, kesegaran, dan petualangan di jantung alam Pangandaran.

( UG).

Sabtu, November 14, 2026

Gerakan Tanam PM-AAS, Langkah Nyata Menuju Pertanian Modern dan Produktif

Penrem  044/Gapo, 14 November 2026 - Banyuasin – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan produktif. Salah satunya diwujudkan melalui Gerakan Tanam Padi PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System) yang dilaksanakan di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (14/11/2026).

Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., turut hadir mendampingi Wakil Menteri Pertanian RI Letjen TNI (Purn) Muhammad Saleh Mustafa bersama jajaran Kementerian Pertanian, TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor pertanian.

Gerakan Tanam PM-AAS ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong penerapan teknologi dan sistem pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian, khususnya di Kabupaten Banyuasin yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wamentan RI bersama rombongan melaksanakan penanaman benih padi secara langsung menggunakan metode Advanced Agriculture System. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan benih padi kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap peningkatan produksi pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Wamentan RI juga memberikan dialog dan arahan kepada para Gapoktan serta penyuluh pertanian Kecamatan Tanjung Lago. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan sektor pertanian.

Kehadiran Danrem 044/Gapo dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, dan para petani menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program swasembada pangan.

Melalui penerapan sistem pertanian modern PM-AAS, diharapkan proses budidaya padi dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan hasil produksi, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Pewarta : Ardiansyah S.IP

Kepala Desa Kertamukti Suganda Berharap Masyarakat Lebih Mudah Berobat, Pemkab Tasikmalaya Bangun Pustu Kertamukti Kec. Ciawi

.TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi. Kehadiran fasilitas kesehatan ini disambut baik oleh Pemerintah Desa Kertamukti dan masyarakat setempat.
 
Kepala Desa Kertamukti, Suganda, menyampaikan harapan besar agar warga desanya tidak lagi kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dasar. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan medis di Puskesmas.
 
“Dengan adanya pembangunan Pustu ini, harapan kami masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi lebih mudah untuk berobat. Tidak perlu jauh‑jauh lagi ke Puskesmas, cukup datang ke Pustu di desa kita sendiri,” ujar Suganda.
 .
Rincian Data Pembangunan Pustu Kertamukti
 
Mengacu pada papan informasi kegiatan di lokasi, rincian proyek adalah:
 
- Pekerjaan: Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Pustu Kertamukti Kec. Ciawi
- Lokasi: Puskesmas Pembantu Kertamukti Kec. Ciawi
- Nomor SPK: EP‑01M5V7109W8DDWEGAF2T3BQ94R
- Tanggal: 27 Oktober 2026
- Nilai Kontrak: Rp 501.778.880
- Sumber Dana: DAU 2026
- Pelaksana: CV. Muda Jaya Perkasa Sejahtera
- Waktu Pelaksanaan: 60 Hari Kalender
 
Layanan Kesehatan yang Akan Dirasakan Masyarakat
 
Nantinya Pustu Kertamukti dapat melayani pemeriksaan kesehatan, kegiatan Posyandu, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan berbagai layanan kesehatan dasar lainnya. Suganda mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan atas terealisasinya proyek ini.
 
“Kami atas nama Pemerintah Desa Kertamukti dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan yang telah membangun Pustu di desa kami. Semoga pembangunannya berjalan lancar dan cepat selesai, sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
 
Warga Desa Kertamukti juga menyambut positif pembangunan ini, berharap proyek selesai tepat waktu dengan kualitas bangunan yang baik.
 
(Yana-Artha News)
 

Kepala Sekolah SDN 2 Pagerageung Ucapkan Terima Kasih, Pemkab Tasikmalaya Rehabilitasi Ruang Kelas Melalui Dinas PUPR


TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melaksanakan rehabilitasi bangunan sekolah berupa rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas di SDN 2 Pagerageung. Kepala Sekolah SDN 2 Pagerageung, N. Ninin Kurnia Halimah, S.Pd, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan tersebut.

Dengan adanya rehabilitasi ruang kelas, lingkungan belajar siswa di Kecamatan Pagerageung diharapkan menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung semangat belajar anak‑anak didik.

Apresiasi Kepala Sekolah SDN 2 Pagerageung kepada Pemkab Tasikmalaya

N. Ninin Kurnia Halimah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 2 Pagerageung menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas PUPR.

“Kami keluarga besar SDN 2 Pagerageung mengucapkan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas PUPR yang telah memberikan bantuan rehabilitasi ruang kelas untuk sekolah kami. Ini sangat bermanfaat bagi anak‑anak didik kami,” ujar N. Ninin Kurnia Halimah, S.Pd.

Menurutnya, ruang kelas yang telah selesai direhabilitasi akan membuat proses belajar mengajar berjalan lebih optimal. Siswa tidak perlu lagi merasa khawatir saat belajar di ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan.

“Semoga dengan ruang kelas yang baru direhabilitasi ini, anak‑anak semakin semangat belajar dan SDN 2 Pagerageung semakin maju. Terima kasih kepada Dinas PUPR dan Pemkab Tasikmalaya,” tambahnya.

Rincian Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Pagerageung

Berdasarkan informasi dari papan proyek di lokasi, kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah ini memiliki rincian lengkap sebagai berikut:

- Kegiatan: Rehabilitasi Bangunan Sekolah


- Pekerjaan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pagerageung


- Lokasi: Kabupaten Tasikmalaya


- Nomor SPK: 0003/14739/SPK/SD/2026


- Nilai Proyek: Rp 141.208.944,50


- Sumber Dana: APBD Kabupaten Tasikmalaya


- Pelaksana: CV. Nirwana Utama


- Waktu Pelaksanaan: 70 Hari Kalender



Dukungan Masyarakat dan Orang Tua Siswa

Masyarakat serta orang tua siswa di wilayah Kecamatan Pagerageung juga memberikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap dunia pendidikan. Kehadiran ruang kelas yang lebih baik dianggap sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dasar di daerah.

Harapan besar pun disampaikan, agar program‑program serupa terus berlanjut dan semakin banyak satuan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan perbaikan fasilitas penunjang belajar.

(Yana - Artha News)

Jumat, November 13, 2026

Unggul 6–4 Atas Eko, Deden Rahadian Resmi Pimpin IJTI Tasikmalaya 2026–2029

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Jurnalis CNN Indonesia, Deden Rahadian, resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Tasikmalaya periode 2026–2029. Pelantikan ini menjadi langkah penting bagi organisasi jurnalis televisi di tengah tantangan jurnalisme era digital dan maraknya hoaks di media sosial.
 
Pelantikan digelar dalam Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) II IJTI Korda Tasikmalaya di Grand Metro Hotel, Kota Tasikmalaya, Kamis (12/11/2026). Deden terpilih setelah unggul dalam pemungutan suara, meraih 6 suara dan mengalahkan pesaingnya Rambat Eko Setya Budi dari SCTV yang meraih 4 suara. Setelah pemilihan, Deden bersama jajaran pengurus baru langsung dilantik oleh Sekretaris Jenderal IJTI Pengda Jawa Barat, Ryan Agustian.
 
Transformasi Jurnalisme di Era Digital Jadi Tema Muskorda
 
Muskorda kali ini mengusung tema “Transformasi Jurnalisme di Era Digital”. Tema itu dipilih karena tantangan utama jurnalis saat ini bukan hanya mengejar tayang, melainkan juga melawan hoaks yang semakin cepat menyebar di media sosial. Di tengah banjir informasi, jurnalis televisi dituntut tetap menjaga akurasi, edukasi, dan keberimbangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.
 
Acara pelantikan turut dihadiri Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, Ketua PWI Tasikmalaya Asep Juhariyono, Ketua IJTI Galuh Raya, serta perwakilan Polres Tasikmalaya Kota dan Polres Tasikmalaya. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap penguatan organisasi pers di wilayah Tasikmalaya.
 
Ucapan Selamat dari Anggota DPRD Kota Tasikmalaya
 
Ucapan selamat pun mengalir kepada Deden Rahadian. Salah satunya disampaikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi. Dalam rilisnya, Kepler menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya Deden Rahadian sebagai Ketua IJTI Korda Tasikmalaya.
 
“Semoga amanah ini menjadi semangat baru untuk terus memperkuat peran jurnalis televisi dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat,” ujar Kepler.
 
Menurut Kepler, di era digital seperti sekarang, peran jurnalis televisi sangat penting. Masyarakat butuh informasi yang bisa dipercaya, bukan sekadar yang viral.
 
“Jurnalis itu penjaga informasi. Kalau jurnalisnya kuat dan profesional, masyarakatnya juga tidak mudah dibohongi hoaks,” tambahnya.
 
Komitmen Deden Rahadian: IJTI Tasikmalaya Jadi Rumah Jurnalis Televisi
 
Sementara itu, Deden Rahadian dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk mendorong jurnalisme positif di Tasikmalaya. IJTI di bawah kepemimpinannya akan fokus pada peningkatan kompetensi, solidaritas antar jurnalis, dan sinergi dengan pemerintah, kepolisian, serta organisasi pers lainnya.
 
“Kita ingin IJTI Tasikmalaya jadi rumah yang nyaman buat jurnalis televisi. Solid, profesional, dan tetap independen,” kata Deden.
 
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, IJTI Korda Tasikmalaya diharapkan bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif bagi pembangunan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
 
Reporter: Jay Kuncir Panjaitan, Staf Redaksi Artha‑News

“Hadiri Forum Ekonomi Sumatera 2026, Wabup Samosir Perkuat Sinergi Daerah”

SAMOSIR, Artha‑News.com – 13 November 2026 – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten di wilayah Sumatera untuk menyelaraskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka dengan pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota se‑wilayah Sumatera.
 
Dalam pidatonya, Bima Arya meminta pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dan pertumbuhan harus merata hingga dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat paling bawah. Ia menekankan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat di data statistik semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
 
Lima Arah Strategis Akselerasi Ekonomi Daerah
 
Bima Arya menyampaikan lima poin arahan strategis bagi pemerintah daerah. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak selaras, dan setiap daerah harus memiliki visi pembangunan jangka panjang, bukan hanya berfokus pada capaian jangka pendek.
 
Kedua, daerah harus memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi Z dan milenial sebagai penggerak ekonomi, antara lain melalui pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau.
 
Ketiga, belanja pemerintah bukan satu‑satunya penopang ekonomi. Daerah perlu membangun ekosistem yang melibatkan sektor pariwisata, industri kreatif, serta penguatan rantai produksi dan distribusi produk lokal.
 
Keempat, keberhasilan kegiatan pariwisata sebaiknya diukur dari dampak terhadap hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penggunaan produk daerah, bukan hanya dari jumlah pengunjung yang datang.
 
Kelima, kepala daerah diminta menjadikan data sebagai dasar utama penyusunan kebijakan ekonomi, agar program yang dijalankan benar‑benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing‑masing daerah.
 
Sementara itu, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregasi dari capaian seluruh daerah. Artinya, kinerja pertumbuhan di tingkat kabupaten dan kota sangat menentukan hasil pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Komitmen Samosir Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
 
Usai mengikuti rangkaian forum, Wakil Bupati Samosir menyatakan Pemerintah Kabupaten Samosir tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan kinerja, inovasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 
Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.
 
(NR. Sitohang)

Kamis, November 12, 2026

NIB Bukan Bukti SHM, BPN Samosir Belum Pastikan Status Tanah Warga

SAMOSIR, Artha‑News.com – 12 November 2026 – Polemik kepemilikan dua bidang tanah di kawasan Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, semakin menimbulkan sorotan dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir menegaskan bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bukanlah bukti Sertifikat Hak Milik (SHM), dan pihaknya hingga saat ini belum dapat memastikan status kepemilikan lahan yang diklaim atas nama Maringan Sitanggang tersebut.
 
Persoalan ini mencuat setelah adanya permohonan pemeriksaan, klarifikasi, serta permintaan salinan dokumen dasar penerbitan SHM atas kedua bidang tanah yang diajukan pada 28 Oktober 2026 lalu. Permintaan itu disampaikan untuk mengetahui dasar hukum kepemilikan lahan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan dokumen pertanahan.
 
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Samosir, Harianja, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian menyeluruh terkait status administrasi maupun penerbitan sertifikat pada dua objek tanah yang sedang menjadi polemik tersebut.
 
Menurut Harianja, pihak yang mengaku memiliki nomor NIB tersebut juga belum pernah mengajukan permohonan resmi kepada BPN untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status kedua bidang tanah. Tanpa permohonan resmi, BPN memiliki keterbatasan untuk membuka dan menjelaskan detail dokumen pertanahan kepada pihak yang meminta.
 
Aturan Akses Warkah Tanah di BPN
 
Harianja menegaskan, apabila suatu bidang tanah telah memiliki SHM, dokumen warkah atau berkas dasar penerbitan sertifikat tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada siapapun. Pemeriksaan dokumen harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan hanya bisa diakses oleh pihak‑pihak yang memiliki kewenangan.
 
"Kalau kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, pihak BPN tidak bisa sembarangan memberikan warkah. Yang dapat meminta atau melihatnya adalah pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (APH) maupun pengadilan," jelas Harianja.
 
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami fungsi NIB. Nomor identifikasi bidang hanya merupakan penomoran peta pendaftaran tanah dan tidak otomatis membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik. Banyak masyarakat yang masih mengira NIB sama dengan sertifikat, padahal keduanya memiliki fungsi dan kedudukan hukum yang berbeda.
 
"Kalau memang kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, silakan diminta agar diperlihatkan bukti surat tanahnya. Jangan sampai nomor NIB yang disampaikan justru belum merupakan nomor sertifikat hak milik," ungkapnya terkait dokumen pengaduan yang saat ini bergulir di Polres Samosir.
 
Hatoguan Desak APH Tunjukkan Bukti Kepemilikan
 
Sementara itu, Hatoguan Sitanggang menyatakan bahwa kawasan Huta Hariara Sigurdung masih berkaitan dengan perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Balige. Perkara tersebut menjadi latar belakang penting yang tidak bisa dipisahkan dari polemik kepemilikan lahan saat ini.
 
Menurut Hatoguan, lahan tersebut merupakan tanah warisan atau tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum dibagikan secara menyeluruh kepada seluruh ahli waris sesuai garis keturunan. Karena itu, kejelasan dokumen kepemilikan menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan.
 
"Kami meminta agar aparat penegak hukum terlebih dahulu memastikan dan menunjukkan dokumen kepemilikan yang menjadi dasar pengaduan. Apakah benar kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki SHM atau baru sebatas NIB," tegas Hatoguan.
 
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Maringan Sitanggang dan Polres Samosir guna mendapatkan keterangan perimbangan terkait laporan dan klaim kepemilikan lahan tersebut, agar pemberitaan tetap seimbang dan memenuhi asas keberimbangan jurnalistik.
 
(NR. Sitohang)