Bupati Samosir Usul Jalur Penyeberangan Samosir–Tongging ke Menhub

SAMOSIR (5/3/2026) — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom resmi mengusulkan pembukaan konektivitas jalur penyeberangan Danau Samosir–Tongging. Usulan ini disampaikan saat bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

 

Dalam pertemuan strategis tersebut, Vandiko hadir bersama Bupati Karo dengan didampingi Kepala Dinas Perhubungan Samosir, Laspayer Sipayung. Rombongan diterima langsung oleh Menhub beserta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Darat.

Dorong Akses Wisata Danau Toba dan Transportasi Efisien

Vandiko menjelaskan bahwa pembukaan jalur penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Samosir dengan Tongging (Kabupaten Karo) sangat strategis. Jalur ini dinilai efektif memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak akses pariwisata.

"Konektivitas jalur danau ini sangat efektif untuk membuka akses yang lebih luas menuju Samosir maupun sebaliknya. Ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba," ujar Vandiko.

Menurutnya, jalur penyeberangan baru ini akan menjadi alternatif transportasi yang aman dan efisien. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi pengembangan kawasan wisata antara Samosir dan Tanah Karo.

Pemkab Samosir Serahkan Proposal Sarana Prasarana

Selain mengusulkan rute penyeberangan baru, Vandiko juga menyerahkan proposal dukungan sarana dan prasarana transportasi kepada Menhub.

Adapun poin-poin penting dalam proposal tersebut meliputi:

- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

- Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

- Pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ), rambu larangan, dan rambu peringatan

- Pengadaan bus perintis dan alat keselamatan danau

- Pembangunan dermaga di sejumlah objek wisata Samosir

"Kami berharap dukungan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat aspek keselamatan dan pelayanan transportasi di Samosir. Dengan infrastruktur yang memadai, kenyamanan dan keamanan masyarakat serta wisatawan dapat lebih terjamin," pungkas Vandiko.

Ia menambahkan, penguatan sektor transportasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah destinasi pariwisata prioritas Danau Toba.

Pemerintah Kabupaten Samosir berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti guna mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Catatan Redaksi: Artikel ini diperbaharui guna disesuaikan dengan standar SEO Google serta dilakukan perbaikan pada label menu navigasi demi kenyamanan dan kemudahan pembaca dalam mengakses informasi.

(NR. Sitohang)

Polres Pangandaran Bedah Regulasi Anti-Korupsi di Hadapan 420 Pengelola Keuangan Kemenag

ARTHA-NEWS PANGANDARAN

 

Upaya memperkuat tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel terus digelorakan di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pangandaran. Sebanyak 420 peserta memadati Gedung Islamic Centre, Kecamatan Cijulang, dalam agenda Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada Rabu (30/9/2026).

 

Kegiatan strategis ini mengusung tema "Terwujudnya Zona Integritas Melalui Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara" guna membekali seluruh elemen pimpinan dan pengelola anggaran di tingkat satuan kerja.

 

Instruksi Kakankemenag: Anggaran Harus Berdampak Nyata

 

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, Dr. H. Asep Barhia, S.Ag., M.Pd.I., dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar pemenuhan administrasi formal, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

"Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi pelaksanaan tugas serta pelayanan publik," tegas Dr. H. Asep Barhia saat membuka acara secara resmi.

 

Komitmen Kapolres Pangandaran: Kawal Pengelolaan Dana Publik

 

Secara terpisah, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar, S.H., S.I.K., M.Si., M.I.K. mengapresiasi langkah proaktif Kemenag Pangandaran dalam membangun sinergi pencegahan korupsi sejak dini. Pihaknya menegaskan komitmen Kepolisian dalam mendukung penuh terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Pangandaran.

 

"Penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan. Kami di Polres Pangandaran berkomitmen untuk mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar terserap secara tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat dan terhindar dari praktik penyimpangan," tegas AKBP Ikrar.

 

Beliau juga menambahkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum seperti ini sangat vital sebagai langkah preventif sebelum terjadinya pelanggaran. "Integritas harus menjadi fondasi utama. Kami berharap seluruh pengelola keuangan memiliki pemahaman hukum yang kuat sehingga dapat bekerja dengan tenang, transparan, dan akuntabel," lanjutnya.

 

Pelibatan Unsur Lintas Instansi dan Lintas Lini

 

Sosialisasi ini menghadirkan tiga pemateri kompeten di bidangnya. Sesi pertama dibuka oleh Kasubbag TU Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, dilanjutkan oleh H. Subhan Halili, S.E. (PPK Pembangunan Gedung Negara Kanwil Kemenag Jawa Barat), dan dipungkasi oleh Ipda Fathul Alim, S.I.P., M.H. (Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Pangandaran).

 

Adapun 420 peserta yang hadir mencakup seluruh pemangku kepentingan pengelolaan anggaran dan pendidikan di lingkungan Kemenag Pangandaran, yaitu:

 

- Kasubbag TU dan para Kepala Seksi

- Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI

- Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

- Penghulu dan Penyuluh ASN (PNS & PPPK)

- Kepala RA serta Kepala Madrasah Negeri dan Swasta (MI, MTs, MA)

- Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) MTsN dan MAN

- Bendahara RA, MI, MTs, dan MA (Negeri & Swasta)

 

Kanit Tipidkor Paparkan Regulasi dan 7 Bentuk Korupsi

 

Hadir memberikan pembekalan teknis hukum, Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Pangandaran, Ipda Fathul Alim, S.I.P., M.H., menggarisbawahi pentingnya pemahaman regulasi guna mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana publik.

 

Ipda Fathul Alim menjelaskan landasan hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, serta penyesuaian aturan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). Secara yuridis, ia memaparkan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ipda Fathul Alim membedah 7 bentuk tindak pidana korupsi yang wajib dihindari oleh seluruh pengelola keuangan:

 

- Merugikan Keuangan Negara

- Suap-Menyuap

- Penggelapan dalam Jabatan

- Pemerasan

- Perbuatan Curang

- Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

- Gratifikasi

 

(UG)

Bupati Vandiko Gultom Pimpin Peringatan Harkitnas ke-118 di Samosir

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026. Upacara khidmat ini dipusatkan langsung di Tanah Lapang Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

 

Agenda tahunan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, personel TNI/Polri, ASN, serta ratusan pelajar lintas generasi tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat.

 

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan amanat resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital RI yang menekankan pentingnya memaknai perjuangan intelektual di era transformasi teknologi.

Transformasi Perjuangan Fisik Menuju Era Digital

 

Dalam amanat yang dibacakannya, Bupati Vandiko menyampaikan bahwa esensi dari lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 merupakan tonggak awal transformasi perjuangan bangsa, yang semula mengandalkan kekuatan fisik beralih ke perjuangan diplomasi dan intelektual.

 

"Semangat tahun 1908 adalah simbol kebangkitan kesadaran nasional. Di era modern tahun 2026 ini, tantangan kita telah bergeser. Perjuangan generasi muda saat ini adalah menguasai literasi digital, memperkuat sumber daya manusia, dan menjaga kedaulatan informasi," ujar Vandiko.

 

Beliau juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen penuh menyelaraskan program daerah dengan visi nasional, mulai dari pemenuhan gizi anak sekolah, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi berbasis desa melalui koperasi.

 

Generasi Muda Samosir Harus Menjadi Pelaku Perubahan

 

Di hadapan para pelajar dan peserta upacara, Bupati Samosir menegaskan bahwa peringatan kebangkitan nasional tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremoni tahunan. Generasi muda di Samosir dituntut terampil memanfaatkan ruang digital secara sehat, aman, dan produktif.

 

"Masa depan daerah ini berada di tangan adik-adik sekalian. Kita ingin generasi muda Samosir tumbuh menjadi tunas bangsa yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas budaya lokal," tegas Vandiko menutup arahannya.

 

Rangkaian upacara ditutup dengan penayangan lagu-lagu perjuangan nasional yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta, menandakan warisan semangat nasionalisme yang tetap hidup lintas generasi di Bumi Sakti Samosir.

 

Catatan Redaksi: Artikel ini diperbaharui guna disesuaikan dengan standar SEO Google serta dilakukan perbaikan pada label menu navigasi demi kenyamanan dan kemudahan pembaca dalam mengakses informasi.

(NR. Sitohang)

Sabet Banyak Penghargaan, Gapoktan Sukajaya Meriahkan Hari Tani di Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, ikut ambil bagian dalam memeriahkan Peringatan Hari Tani Nasional Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2025. Perwakilan dari wilayah ini tampil memukau dan sukses memboyong sejumlah penghargaan dalam berbagai kategori perlombaan yang digelar antarkecamatan.

 

Acara tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya tersebut berlangsung meriah selama dua hari, yakni dari Rabu hingga Kamis (24–25 September 2025). Seluruh rangkaian kegiatan kompetisi dan pameran dipusatkan di Kompleks Gedung Pusat Pengembangan Industri dan Kerajinan (PPIK), Jalan Letjen Mashudi, Gunung Kalong, Kota Tasikmalaya.

Lurah Sukajaya, Agus Fauzi, saat dihubungi awak media menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari tim perwakilan wilayahnya. Menurutnya, momentum ini menjadi ajang pembuktian kapasitas dan inovasi para insan pertanian lokal.

 

Daftar Juara yang Diraih Perwakilan Purbaratu

 

Dalam perayaan Hari Tani Nasional tersebut, utusan dari Kecamatan Purbaratu yang dimotori oleh kader Gapoktan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Sukajaya berhasil mengukir prestasi gemilang di beberapa cabang perlombaan, antara lain:

 

1. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Pertanian (diraih oleh KWT Gapoktan)

2. Juara 2 Lomba Okulasi Tanaman (diraih oleh Gapoktan)

3. Juara 2 Lomba Menaksir Bobot Domba

4. Juara Harapan Lomba Menghias Tumpeng KWT

 

"Kami mengutus perwakilan terbaik dari Purbaratu untuk mengikuti beberapa perlombaan penting. Bersyukur, berkat kerja keras bersama, tim kami bisa membawa pulang sejumlah peringkat juara," ujar Agus Fauzi memberikan keterangan resmi kepada media.

 

Peringatan Hari Tani Nasional tingkat daerah ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengapresiasi kontribusi nyata para petani, peternak, serta pelaku agribisnis lokal. Keberhasilan Gapoktan Sukajaya diharapkan mampu memotivasi para pelaku sektor pertanian di Kota Tasikmalaya agar terus berinovasi dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan berkelanjutan.

 

(Jay Kucir)

 

Proyek SD Negeri 20 Sipira Samosir Disorot Terkait Semen dan K3

SAMOSIR, Artha-News.com — Pembangunan gedung SD Negeri 20 Sipira, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, yang dilaksanakan secara swakelola mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Pengerjaan fasilitas pendidikan ini dipertanyakan terkait spesifikasi material semen yang digunakan serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.

 

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi dan informasi dari masyarakat, ditemukan penggunaan merek semen yang berbeda dari spesifikasi awal yang seharusnya menggunakan Semen Padang.

 

Selain masalah material, sejumlah pekerja di lokasi juga terlihat memahat dan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai keseriusan pihak sekolah dalam menerapkan regulasi K3 pada proyek yang didanai anggaran pemerintah tersebut.

 

Penjelasan Kepala Sekolah dan Pihak Supplier

 

Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (1/10/2026), Kepala SD Negeri 20 Sipira membenarkan bahwa para pekerja di lokasi proyek memang belum menerapkan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.

 

Terkait persoalan material, pihak sekolah berdalih bahwa Semen Padang tetap akan digunakan pada sisa proyek. Penggunaan merek lain pada struktur sebelumnya diklaim terjadi karena faktor ketersediaan barang dari pihak rekanan.

 

"Semen akan kami gunakan Semen Padang, namun sudah terlanjur memakai semen sebelumnya karena supplier kami UD Palentino memfasilitasi bahan untuk kami," ujar Kepala Sekolah saat memberikan klarifikasi.

 

Warga Desak Pemkab Samosir Lakukan Audit Fisik

 

Pernyataan kepala sekolah tersebut dinilai warga justru menimbulkan tanda tanya baru mengenai komitmen kepatuhan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dan standar teknis yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan.

 

Warga mengkhawatirkan perubahan material secara sepihak dapat mempertaruhkan kualitas dan daya tahan jangka panjang bangunan sekolah tersebut. Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir melalui instansi teknis terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit fisik.

 

Masyarakat berharap instansi terkait tidak hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja, melainkan memastikan kesesuaian anggaran dengan volume fisik di lapangan demi keamanan para siswa dan tenaga pendidik yang kelak menggunakan fasilitas tersebut.

 

(NR.Sitohang)

 

 

NKRI Harga Mati! Pekik Lantang DPP AJGT di Hari Kesaktian Pancasila 2026

Tasikmalaya, Artha-News.co"Jika Pancasila tergores, maka Tasikmalaya yang pertama berdiri. Jika NKRI dirongrong, maka AJGT yang pertama melawan!" Pekik lantang tersebut menggema dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP AJGT) bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis, 1 Oktober 2026.

 

Sumpah sakral ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan wujud nyata komitmen anak bangsa dalam menjaga ideologi negara.

 

Filosofi 1 Oktober: Kematian Pengkhianat dan Kebangkitan Pahlawan

 

Ketua Umum DPP AJGT, Ari Arya Siloka, menegaskan bahwa esensi dari tanggal 1 Oktober adalah mengenang perjuangan yang tak boleh padam.

 

"1 Oktober adalah momen bersejarah di mana kita mengingat kembali gugurnya 7 Pahlawan Revolusi yang diculik dan dibantai secara keji dalam peristiwa G30S/PKI. Mereka mencoba membunuh Pancasila. Namun mereka lupa, Pancasila itu sakti dan tidak akan pernah mati," ujar Ari Arya Siloka dengan nada berapi-api.

 

Beliau juga menambahkan bahwa generasi saat ini berdiri di atas fondasi perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan bambu runcing serta mempertahankan NKRI dari pengkhianatan ideologi.

 

"Tugas kita sebagai generasi penerus hanya satu: Jaga! Jangan biarkan sejengkal pun tanah ini diinjak lagi oleh ideologi sesat," tegasnya.

 

Dari Galunggung untuk Indonesia, AJGT Berikrar

 

Di bawah kibaran bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila, seluruh jajaran DPP AJGT Tasikmalaya mengikrarkan sumpah karismatik mereka:

 

Kami Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya, sebagai anak kandung Ibu Pertiwi, berikrar: Selagi matahari masih terbit dari timur, selagi Gunung Galunggung masih berdiri kokoh, kami akan tetap memperjuangkan tanah air ini. Bagi kami, NKRI bukan sekadar tulisan, melainkan napas dan harga mati sampai titik darah penghabisan! Darah kami merah, tulang kami putih, jiwa kami Pancasila!

 

Ikrar emosional tersebut membakar semangat dan memicu rasa bangga publik Tasikmalaya. Di tengah era modern di mana sebagian orang mulai melupakan sejarah, sekelompok jurnalis ini justru tampil konsisten menjaga nalar kebangsaan tetap menyala.

 

Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat

 

Menyelaraskan dengan tema nasional tahun ini, yaitu "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", AJGT mengajak seluruh elemen masyarakat Tasikmalaya untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah diadu domba.

 

"Jangan mau dipecah belah oleh isu SARA, berita bohong (hoaks), maupun politik kotor. Kita ini satu, kita Indonesia. Pancasila yang mempersatukan kita semua untuk bisa duduk, makan, dan berjuang bersama-sama," pungkas Ari.

 

Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026. Hidup Pancasila! Hidup NKRI! Merdeka!

 

Tim Reporter Artha-News: Jey Panjaitan

 

Sukses Digitalisasi Desa, Bandung Barat Raih Juara 1 Nasional SIDEKA-NG 2026

Bandung Barat, Artha-News.com — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet penghargaan Juara 1 dalam ajang Kabupaten dengan Akselerasi SIDEKA-NG Terbaik 2026. KBB dinilai paling unggul dan progresif dalam kategori Pemanfaatan Website serta Layanan SIDEKA-NG.

Apresiasi berskala nasional ini diserahkan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas konsistensi pemerintah daerah dalam memacu percepatan ekosistem digital di lingkup pemerintahan desa.

Dalam kompetisi ketat tahun ini, Kabupaten Bandung Barat sukses menempati podium utama. Sementara itu, posisi kedua diraih oleh Kabupaten Karawang, dan disusul oleh Kabupaten Karangasem di peringkat ketiga.

Mengenal Apa itu SIDEKA-NG dan Indikator Penilaiannya

Sebagai informasi, SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation) adalah platform digital resmi terintegrasi yang digagas oleh Komdigi. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi tata kelola desa, mulai dari optimalisasi situs web resmi desa hingga penyediaan layanan administrasi berbasis daring.

Tim penilai dari Komdigi menegaskan bahwa penilaian penghargaan ini tidak sekadar menghitung berapa banyak desa yang telah memasang aplikasi tersebut. Ada beberapa indikator krusial lain yang membuat KBB terpilih menjadi pemenang:

- Pemanfaatan Aktif & Produktif: Konsistensi desa dalam memperbarui informasi di situs web resmi.

- Dampak Layanan: Efektivitas sistem administrasi digital dalam melayani kebutuhan warga sehari-hari.

- Sinergi Lintas Sektor: Kuatnya kolaborasi dan komitmen antara pemerintah pusat, Pemkab KBB, hingga jajaran pemerintah desa.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Adaptif dan Mandiri

Pencapaian besar dalam Akselerasi SIDEKA-NG 2026 ini diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi seluruh perangkat desa di wilayah KBB. Inovasi teknologi ini didorong agar tidak berhenti pada formalitas kepemilikan aplikasi atau situs web semata.

Muara dari transformasi digital ini adalah memberikan kemudahan konkret bagi masyarakat luas. Warga desa kini dapat mengakses informasi publik secara transparan serta menikmati urusan birokrasi dan administrasi yang jauh lebih ringkas.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan implementasi SIDEKA-NG di seluruh wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun pondasi pemerintahan yang modern, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dan inklusif.

(Ari.M)

HUT TNI ke-81: Kodim 0613/Ciamis dan Koramil 1313/Banjar Gelar Pasar Murah untuk UMKM

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke-81 yang jatuh pada 5 Oktober 2026, Komando Distrik Militer (Kodim) 0613/Ciamis melalui Komando Rayon Militer (Koramil) 1313/Banjar berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjar menggelar kegiatan Pasar Murah. Acara baksos TNI ini berlangsung sukses di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Selasa (22/09/2026).

 

Sebagai informasi, wilayah Kota Banjar secara teritorial berada langsung di bawah naungan Kodim 0613/Ciamis yang berada di bawah komando Korem 062/Tarumanagara. Langkah sinergi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

 

Ratusan Warga Balokang Banjar Antusias Serbu Sembako Pasar Murah

 

Berdasarkan pantauan langsung tim redaksi di lokasi, tepatnya di Jalan Padepokan, Kelurahan Balokang, Kecamatan Banjar, ratusan warga sudah berbondong-bondong datang sejak pagi hari. Warga Kota Banjar tampak sangat antusias berbelanja berbagai kebutuhan pokok dan paket sembako murah dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding harga pasar konvensional.

 

Tidak hanya menyediakan sembako, kegiatan sosial dalam rangka memperingati HUT TNI 2026 ini juga dimeriahkan oleh berbagai stan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Kota Banjar.

 

Mulai dari sayur-mayur segar, kebutuhan dapur, produk kerajinan tangan lokal, hingga kuliner khas Banjar dipajang rapi untuk menarik minat pembeli. Para pelaku UMKM terlihat bersemangat mempromosikan produk unggulan mereka kepada warga yang hadir.

 

Sinergi TNI-Polri Dorong Roda Ekonomi UMKM Kota Banjar

 

Kemeriahan agenda Pasar Murah menyambut HUT TNI ke-81 ini terlihat dari padatnya kendaraan roda dua warga yang terparkir di sepanjang lokasi kegiatan. Warga dari berbagai kelurahan rela mengantre secara tertib demi mendapatkan barang kebutuhan pokok sekaligus mendukung perputaran ekonomi produk lokal.

 

Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Balokang ini sendiri dikawal langsung oleh jajaran Koramil 1313/Banjar sebagai komando teritorial pengampu wilayah di Kecamatan Banjar. Bersama dengan personel jajaran Polres Banjar (Polri), aparat TNI dari jajaran bawah Kodim 0613/Ciamis tersebut bersinergi ketat di lapangan guna memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung.

 

Kegiatan Pasar Murah ini merupakan salah satu dari rangkaian agenda bakti sosial (baksos) Kodim 0613/Ciamis dalam memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026. Selain bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat setempat, aksi nyata di tingkat rayon militer kecamatan ini diharapkan mampu mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mempercepat pemulihan roda ekonomi sektor UMKM di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat.

 

Lokasi Kegiatan: Jalan Padepokan, Kelurahan Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel ini diperbarui agar sesuai standar SEO Google, mudah ditemukan, dan senantiasa memberikan kenyamanan membaca bagi seluruh pembaca setia Artha-News.

 

(Reporter/Penulis: Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

 

Perda P-APBD 2026 & Penyertaan Modal ke Bank Sumut Ditetapkan, Bupati Vandiko dan DPRD Samosir Teken Persetujuan Bersama

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Rabu, 30 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir menyepakati dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 serta Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

 

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dan Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Rabu (30/09/2026).

 

Penetapan kedua Perda tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi DPRD Kabupaten Samosir menyatakan persetujuan dan menerima kedua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Perda.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pabung Samosir T. Siringoringo, perwakilan Bank Sumut, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Samosir.

 

Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, struktur APBD Kabupaten Samosir mengalami penambahan lebih dari Rp62 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp776 miliar lebih menjadi Rp838 miliar lebih.

 

Sementara itu, melalui Perda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut, Pemerintah Kabupaten Samosir menargetkan penyertaan modal hingga tahun 2030 mencapai lebih dari Rp49 miliar lebih. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepemilikan saham daerah pada Bank Sumut sekaligus mendukung peningkatan kapasitas fiskal dan perekonomian daerah.

 

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan kedua Ranperda tersebut hingga mencapai kesepakatan.

 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Samosir sehingga pembahasan kedua Ranperda ini dapat dirampungkan dan disepakati,” ujar Vandiko.

 

Menurutnya, dalam proses pembahasan P-APBD 2026 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut terdapat berbagai dinamika dan masukan yang berkembang. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan pandangan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar aspiratif serta mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kami sudah menyimak berbagai masukan dari DPRD. Semua itu menjadi bagian dari upaya untuk kemajuan dan pemantapan pembangunan Samosir yang lebih baik,” katanya.

 

Vandiko menegaskan, P-APBD 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut yang telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir.

 

Ia berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kedua Ranperda ini dapat diselenggarakan dengan baik. Semoga seluruh amanah yang diberikan masyarakat dapat terlaksana demi mewujudkan Samosir yang Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda tersebut telah dilaksanakan tepat waktu sesuai tahapan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ia berharap ketepatan waktu dalam proses pembahasan dan penetapan APBD dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.

 

Nasip menjelaskan, P-APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di atasnya, termasuk adanya penambahan dana transfer. Dengan penambahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada skala prioritas pembangunan.

 

Terkait penyertaan modal daerah pada Bank Sumut, Nasip menyampaikan dukungan DPRD terhadap upaya memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Samosir pada Bank Sumut serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Berbagai saran dan masukan selama pembahasan hendaknya menjadi bahan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” kata Nasip.

 

Nasip juga meminta Pemerintah Kabupaten Samosir segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tersisa cukup terbatas, sehingga anggaran dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Dengan ditetapkannya kedua Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, serta kebutuhan masyarakat.

 

(NR. Sitohang)

Bappeda Jadi Otak Pembangunan Kota Tasikmalaya 2026–2028: Susun Renja, OPD Lain Jadi Pelaksana Teknis di Lapangan

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Peran sentral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai instansi kunci di Pemerintahan Kota Tasikmalaya terungkap berdasarkan data penelusuran resmi program pembangunan periode Oktober 2026 hingga 2028.

 

BAPPEDA menjadi dinas utama yang bertanggung jawab penuh dalam menyusun serta mengoordinasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD 2025–2029). Selain itu, instansi ini bertugas merumuskan Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk periode Oktober 2026, tahun 2027 hingga 2028.

 

Namun untuk pelaksanaan teknis di lapangan, program kerja akan dibagi ke berbagai Dinas Teknis (OPD) sesuai dengan sektor pembangunannya.

 

Pembagian Peran OPD Berdasarkan Fokus Program 2026–2028

 

Pemetaan peran instansi pemerintahan di Kota Tasikmalaya dibagi menjadi beberapa kluster penting demi efektivitas pembangunan daerah:

 

1. Perencanaan dan Anggaran Induk

 

Sektor ini diisi oleh sinergi antara BAPPEDA dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

 

BAPPEDA bertugas menyusun cetak biru pembangunan, menentukan prioritas, lokasi, serta sinkronisasi dengan program nasional. Sementara BPKAD mengatur alokasi anggaran daerah agar program Oktober 2026–2028 berjalan sesuai aturan baku keuangan negara.

 

Sederhananya, BAPPEDA bertindak sebagai Otaknya, BPKAD menjadi Dompetnya, sedangkan Dinas Teknis seperti Pendidikan, PU, dan Kesehatan merupakan Tangannya yang bekerja langsung di lapangan.

 

Pelaksana Teknis Program Unggulan Nasional di Tasikmalaya

 

Skema koordinasi ini diterapkan sesuai mekanisme program unggulan pusat, termasuk proyek Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNI/Sekolah Rakyat) mulai Oktober 2026.

 

Pola pembagian kerjanya dirancang secara sistematis sebagai berikut:

 

- BAPPEDA merencanakan ketersediaan lahan, titik lokasi, dan tata ruang.

- Dinas Pendidikan melaksanakan teknis pengelolaan sekolah serta rekrutmen.

- Dinas PUPR bertanggung jawab penuh pada pengerjaan konstruksi fisik.

- BPKAD mengawasi pencairan dana sekaligus pencatatan aset daerah.

 

Tanpa perencanaan matang BAPPEDA, program nasional senilai triliunan rupiah dipastikan tidak dapat dieksekusi dengan baik oleh OPD teknis.

 

Melalui pemetaan berkala ini, pembangunan Kota Tasikmalaya periode Oktober 2026–2028 diharapkan tidak lagi tumpang tindih dan tepat sasaran sesuai tujuan target RPJMD.

 

(Reporter: Jay Kuncir Panjaitan / Arya Siloka)