“Hadiri Forum Ekonomi Sumatera 2026, Wabup Samosir Perkuat Sinergi Daerah”

SAMOSIR, Artha‑News.com – 13 November 2026 – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten di wilayah Sumatera untuk menyelaraskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka dengan pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota se‑wilayah Sumatera.

 

Dalam pidatonya, Bima Arya meminta pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dan pertumbuhan harus merata hingga dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat paling bawah. Ia menekankan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat di data statistik semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

 

Lima Arah Strategis Akselerasi Ekonomi Daerah

 

Bima Arya menyampaikan lima poin arahan strategis bagi pemerintah daerah. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak selaras, dan setiap daerah harus memiliki visi pembangunan jangka panjang, bukan hanya berfokus pada capaian jangka pendek.

 

Kedua, daerah harus memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi Z dan milenial sebagai penggerak ekonomi, antara lain melalui pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau.

 

Ketiga, belanja pemerintah bukan satu‑satunya penopang ekonomi. Daerah perlu membangun ekosistem yang melibatkan sektor pariwisata, industri kreatif, serta penguatan rantai produksi dan distribusi produk lokal.

 

Keempat, keberhasilan kegiatan pariwisata sebaiknya diukur dari dampak terhadap hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penggunaan produk daerah, bukan hanya dari jumlah pengunjung yang datang.

 

Kelima, kepala daerah diminta menjadikan data sebagai dasar utama penyusunan kebijakan ekonomi, agar program yang dijalankan benar‑benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing‑masing daerah.

 

Sementara itu, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregasi dari capaian seluruh daerah. Artinya, kinerja pertumbuhan di tingkat kabupaten dan kota sangat menentukan hasil pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Komitmen Samosir Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

 

Usai mengikuti rangkaian forum, Wakil Bupati Samosir menyatakan Pemerintah Kabupaten Samosir tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan kinerja, inovasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

NIB Bukan Bukti SHM, BPN Samosir Belum Pastikan Status Tanah Warga

SAMOSIR, Artha‑News.com – 12 November 2026 – Polemik kepemilikan dua bidang tanah di kawasan Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, semakin menimbulkan sorotan dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir menegaskan bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bukanlah bukti Sertifikat Hak Milik (SHM), dan pihaknya hingga saat ini belum dapat memastikan status kepemilikan lahan yang diklaim atas nama Maringan Sitanggang tersebut.

 

Persoalan ini mencuat setelah adanya permohonan pemeriksaan, klarifikasi, serta permintaan salinan dokumen dasar penerbitan SHM atas kedua bidang tanah yang diajukan pada 28 Oktober 2026 lalu. Permintaan itu disampaikan untuk mengetahui dasar hukum kepemilikan lahan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan dokumen pertanahan.

 

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Samosir, Harianja, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian menyeluruh terkait status administrasi maupun penerbitan sertifikat pada dua objek tanah yang sedang menjadi polemik tersebut.

 

Menurut Harianja, pihak yang mengaku memiliki nomor NIB tersebut juga belum pernah mengajukan permohonan resmi kepada BPN untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status kedua bidang tanah. Tanpa permohonan resmi, BPN memiliki keterbatasan untuk membuka dan menjelaskan detail dokumen pertanahan kepada pihak yang meminta.

 

Aturan Akses Warkah Tanah di BPN

 

Harianja menegaskan, apabila suatu bidang tanah telah memiliki SHM, dokumen warkah atau berkas dasar penerbitan sertifikat tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada siapapun. Pemeriksaan dokumen harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan hanya bisa diakses oleh pihak‑pihak yang memiliki kewenangan.

 

"Kalau kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, pihak BPN tidak bisa sembarangan memberikan warkah. Yang dapat meminta atau melihatnya adalah pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (APH) maupun pengadilan," jelas Harianja.

 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami fungsi NIB. Nomor identifikasi bidang hanya merupakan penomoran peta pendaftaran tanah dan tidak otomatis membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik. Banyak masyarakat yang masih mengira NIB sama dengan sertifikat, padahal keduanya memiliki fungsi dan kedudukan hukum yang berbeda.

 

"Kalau memang kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, silakan diminta agar diperlihatkan bukti surat tanahnya. Jangan sampai nomor NIB yang disampaikan justru belum merupakan nomor sertifikat hak milik," ungkapnya terkait dokumen pengaduan yang saat ini bergulir di Polres Samosir.

 

Hatoguan Desak APH Tunjukkan Bukti Kepemilikan

 

Sementara itu, Hatoguan Sitanggang menyatakan bahwa kawasan Huta Hariara Sigurdung masih berkaitan dengan perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Balige. Perkara tersebut menjadi latar belakang penting yang tidak bisa dipisahkan dari polemik kepemilikan lahan saat ini.

 

Menurut Hatoguan, lahan tersebut merupakan tanah warisan atau tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum dibagikan secara menyeluruh kepada seluruh ahli waris sesuai garis keturunan. Karena itu, kejelasan dokumen kepemilikan menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan.

 

"Kami meminta agar aparat penegak hukum terlebih dahulu memastikan dan menunjukkan dokumen kepemilikan yang menjadi dasar pengaduan. Apakah benar kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki SHM atau baru sebatas NIB," tegas Hatoguan.

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Maringan Sitanggang dan Polres Samosir guna mendapatkan keterangan perimbangan terkait laporan dan klaim kepemilikan lahan tersebut, agar pemberitaan tetap seimbang dan memenuhi asas keberimbangan jurnalistik.

 

(NR. Sitohang)

Cuaca Berubah Ekstrem, Dinkes Cimahi Ingatkan Ancaman ISPA, Diare dan DBD

CIMAHI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berpotensi meningkat selama masa peralihan musim kemarau ke musim hujan atau pancaroba.

Perubahan cuaca dan kelembapan udara menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis.

Kepala Dinkes Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan perubahan kondisi cuaca selama pancaroba dapat memengaruhi daya tahan tubuh. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko masyarakat terpapar berbagai penyakit infeksi.

"Di masa pancaroba ini, biasanya daya tahan tubuh atau imun cenderung turun karena perubahan suhu dan kelembapan. Risikonya, bakteri dan virus lebih cepat berkembang," ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Mulyati, kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih karena memiliki kondisi kekebalan tubuh yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya.

Ibu hamil, misalnya, mengalami perubahan sistem kekebalan tubuh secara alami. Sementara itu, sistem kekebalan bayi dan balita masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan terhadap infeksi.

Adapun lansia dan masyarakat dengan penyakit kronis juga perlu meningkatkan perlindungan diri karena memiliki kemampuan tubuh yang lebih terbatas dalam melawan infeksi.

ISPA hingga DBD Perlu Diwaspadai

Mulyati menyebutkan, sejumlah penyakit yang kerap muncul selama masa pancaroba antara lain gangguan saluran pernapasan, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk, pilek, dan influenza.

Selain itu, gangguan pencernaan seperti diare dan muntaber juga perlu diwaspadai, khususnya pada anak-anak.

Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan risiko Demam Berdarah Dengue (DBD). Genangan air hujan dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit tersebut.

"Jangan abai terhadap potensi penyebaran penyakit DBD karena nyamuk vektor mudah berkembang biak akibat genangan air hujan. Serta ada penyakit kulit akibat infeksi jamur dan keluhan demam berkala," ujarnya.

Dinkes Cimahi Imbau Warga Terapkan PHBS

Untuk mengurangi risiko terserang penyakit selama pancaroba, Dinkes Kota Cimahi mengimbau masyarakat agar konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Upaya tersebut dapat dimulai dengan menjaga pola makan bergizi, rutin mengonsumsi sayur dan buah, serta melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur.

Selain menjaga kondisi tubuh, masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan lingkungan. Genangan air di sekitar rumah sebaiknya dibersihkan agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila anggota keluarga mulai mengalami gejala penyakit. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menerapkan pola hidup sehat, risiko penularan penyakit selama masa pancaroba diharapkan dapat ditekan.

(Ari.M)

Evaluasi PUG 2024–2025, Pemkot Cimahi Pamerkan Inovasi Layanan Ramah Perempuan dan Kelompok Rentan

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan maupun laki-laki melalui evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2024 dan 2025.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Hadir secara langsung Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, pendamping lapangan perempuan kepala keluarga, staf ahli, asisten, serta perwakilan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Ngatiyana mengatakan verifikasi lapangan dan evaluasi PUG menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Ia menyampaikan, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota dan Tim Penggerak PUG. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga telah memiliki focal point atau penggerak PUG, dengan kelompok kerja yang berperan mendukung pelaksanaannya.

“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” kata Ngatiyana.

Sejumlah program dan inovasi juga dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan PUG. Di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM.

Pemkot Cimahi juga mengembangkan inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).

Menurut Ngatiyana, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan.

“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

Kesetaraan Gender Harus Terintegrasi dalam Pembangunan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian ataupun upaya memperoleh penghargaan.

Menurutnya, PUG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Tujuannya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.

“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujar Maria.

Ia menjelaskan, evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pemerintah daerah.

Maria juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Pemkot Cimahi, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kelembagaan, regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks.

Ia mengingatkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dibebankan hanya kepada satu atau dua institusi. Diperlukan kerja sama seluruh perangkat daerah dan unsur masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Sejumlah Inovasi Pelayanan Publik Ditampilkan

Dalam paparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa PUG menjadi bagian integral dari Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yakni meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.

Dari sisi regulasi, penyelenggaraan PUG didukung sejumlah aturan, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Pemkot Cimahi juga telah membentuk Kelompok Kerja PUG melalui SK Wali Kota Nomor 474/2025. Selain itu, terdapat Tim Driver PUG melalui SK Wali Kota Nomor 470/2022 dan Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313.

Untuk mendukung ketahanan keluarga, Pemkot Cimahi memiliki PUSPAGA Maheswari sebagai layanan pembelajaran keluarga yang mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Cimahi turut menampilkan sejumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan hak sipil, termasuk bagi kelompok rentan dan pelajar.

Salah satunya PANCEKAS, yakni layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar berusia 16–17 tahun. Program ini disebut telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.

Selain itu, terdapat NANDUR, yaitu layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur. Pemkot Cimahi juga menghadirkan JEBOL BAWA TAS melalui layanan dari rumah ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, DILANDACITA merupakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dapat diakses selama 24 jam dan diberikan secara gratis.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Cimahi memperluas akses pelayanan publik sekaligus memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus tidak tertinggal dalam pembangunan.

(Ari.M)

Kades Gombong Tantan Taupik Sutanto Dukung Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Ciawi

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Kamis, 12 November 2026 – Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya melalui UPTD Puskesmas Ciawi menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di GOR Desa Gombong, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.

 

Kegiatan ini dihadiri jajaran UPTD Puskesmas Ciawi, tenaga kesehatan, Bidan Desa, Kader Posyandu, warga Desa Gombong, serta Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto. Kehadiran kades memberikan dukungan penuh dan mendorong semangat warga untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang telah disediakan.

 

Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto mengapresiasi program CKG yang dilaksanakan di wilayahnya, karena dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Gombong. Ia berharap program seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga warga lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

 

Layanan Pemeriksaan Gratis, Cukup Bawa KTP

 

Daud selaku Koordinator kegiatan menjelaskan program CKG ini dilaksanakan secara rutin oleh UPTD Puskesmas Ciawi dengan sistem berpindah‑pindah desa.

 

"Kami dari UPTD Puskesmas Ciawi secara rutin menggelar CKG berpindah‑pindah desa, hari ini di GOR Desa Gombong. Tujuannya agar semua masyarakat Ciawi bisa terlayani," ujar Daud.

 

Layanan CKG meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan umum, dan konsultasi kesehatan, semuanya gratis. Masyarakat hanya perlu membawa KTP untuk mengikuti pemeriksaan.

 

Warga Desa Gombong tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Banyak warga datang sejak pagi untuk mendapatkan kesempatan memeriksakan kondisi tubuh mereka. Dengan dukungan Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto dan program rutin UPTD Puskesmas Ciawi, derajat kesehatan masyarakat Desa Gombong diharapkan semakin meningkat.

 

(Yana Artha‑News)

 

Guru PAUD Al Falah Ucapkan Terima Kasih Atas Bantuan Pembangunan RKB dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Kamis (12/11/2026) — Salah satu guru PAUD Al Falah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

 

"Kami selaku guru PAUD Al Falah mengucapkan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk PAUD Al Falah," ujar salah satu guru PAUD Al Falah kepada Artha‑News.com.

 

Bantuan pembangunan ini memiliki nilai Rp94.821.334,00, dengan nomor proyek 000.3/14719/PAUDDIKMAS/2026, dilaksanakan oleh CV. Mutia Perkasa dalam waktu pelaksanaan 60 hari kalender terhitung mulai 23 Oktober 2026. Bantuan ini dinilai sangat berarti bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di lingkungan tersebut.

 

"Dulu ruang kelas kami terbatas, sekarang dengan adanya RKB baru ini anak‑anak bisa belajar lebih nyaman, lebih aman, dan lebih semangat. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan, semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa," tambahnya.

 

Ia juga berharap bantuan sarana dan prasarana pendidikan seperti ini terus berlanjut, agar PAUD‑PAUD lain di Kabupaten Tasikmalaya yang masih membutuhkan perhatian juga bisa mendapatkan dukungan serupa.

 

Dengan hadirnya ruang kelas baru, proses belajar mengajar di PAUD Al Falah diharapkan semakin optimal, dan mampu melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, serta berakhlak mulia sejak usia dini.

 

(Yana)

Jelang Nataru, Pasar Murah di Samosir Diserbu Warga, Bahan Pokok Dijual di Bawah Harga Pasar

Artha-News com 

Samosir, (12/11/2026)  - Antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Water Front City Pangururan, Kamis (12/11/2026). Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berdatangan dan mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Melalui pasar murah, Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru 2027.

Turut hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Dermawan Sinaga, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ahyat Perdana, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pangururan Nurhadewi Girsang, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Samosir.

Pasar murah tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita sebanyak 200 dus atau setara 2,4 ton dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta telur sebanyak 200 krat atau 6.000 butir dengan harga Rp42.000 per krat.

Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dermawan Sinaga, menyampaikan bahwa pasar murah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, intervensi pemerintah melalui pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan dampak kenaikan harga.

"Permintaan akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru dan harga cenderung naik. Melalui pasar murah ini, kita harapkan dapat membantu masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ungkap Dermawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Samosir akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ahyat Perdana, menjelaskan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan program Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah Sumatera Utara. "Semoga pasar murah ini dapat membantu dan meringankan masyarakat Samosir," ujarnya.

Manfaat pasar murah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Masro Sijabat, salah seorang warga yang ikut berbelanja, mengaku sangat terbantu karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

"Kami sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan terkhusus kepada Bapak Bupati Samosir," tuturnya.

Menurut Masro, program tersebut sangat baik karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

(NR.Sitohang)

Kapolres Banjar Lepas Purnabhakti Kompol (Purn) Yosua, Delapan Personel Berprestasi Terima Penghargaan

BANJAR – Pengabdian panjang seorang anggota Polri tidak berhenti ketika masa dinas berakhir. Nilai loyalitas, dedikasi, dan keteladanan justru menjadi warisan yang terus hidup bagi generasi penerus. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara pelepasan purnabhakti dan pemberian penghargaan kepada personel berprestasi yang dipimpin Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR, di Lapangan Apel Polres Banjar, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Polres Banjar melepas Kompol (Purn) Yosua Sori Hamonangan, S.I.P., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Langensari Polres Banjar dan terhitung mulai 1 November 2026 resmi memasuki masa purnabhakti. Kapolres menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas loyalitas, dedikasi, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di institusi Polri. Purnabhakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang tetap dapat diisi dengan keteladanan dan kontribusi positif di tengah masyarakat.

Selain memberikan penghormatan kepada personel purnabhakti, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada delapan personel yang dinilai menunjukkan kinerja, dedikasi, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Bripka Prengki Tampubolon atas respons cepat dalam mengoperasikan layanan Call Center 110 Polres Banjar. Sementara itu, Briptu Matius Sihombing, Brigpol Ucu Barokah, dan Aiptu Randi Randiansah, S.H., mendapat penghargaan atas capaian lari terbanyak dalam kegiatan Kesamaptaan Jasmani Semester II Tahun 2026 pada golongan masing-masing.

Apresiasi juga diberikan kepada Aiptu Asep Gusriadi atas dedikasinya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan, serta Aiptu Usep Supriadi atas kontribusinya dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi kasus pembunuhan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Aiptu Akhmad Zaelani atas dedikasinya di bidang perencanaan dan anggaran, serta Aiptu Yosep Nugraha atas pelaksanaan tugas preventif, penindakan knalpot bising, pencegahan kejahatan jalanan, dan penanganan penyakit masyarakat.

Dalam amanatnya, AKBP Didi Dewantoro menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar bentuk apresiasi institusi, tetapi juga harus menjadi pemantik semangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

Ia secara khusus mengingatkan bahwa layanan Call Center 110 merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, profesional, dan humanis. Begitu pula dengan kemampuan fisik personel yang harus terus dijaga sebagai bagian dari kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian.

Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat pentingnya loyalitas, profesionalisme, disiplin, serta budaya berprestasi. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.

Melalui pelepasan purnabhakti dan pemberian penghargaan ini, Polres Banjar menegaskan bahwa pengabdian harus selalu dihargai, sementara prestasi perlu terus ditumbuhkan. Dengan semangat tersebut, seluruh personel diharapkan semakin solid, menjaga nama baik institusi, serta menghadirkan pelayanan Polri yang Presisi, humanis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

Reses Anggota DPRD Pangandaran Sri Rahayu di Desa Purbahayu, Warga Sampaikan Aspirasi Pembangunan dan Program Sosial

Artha-News.com Pangandaran

 Menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah menjadi salah satu peran penting wakil rakyat. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Komisi II, Sri Rahayu, S.Sos., yang berlangsung di Aula Desa Purbahayu, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya terkait kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, perangkat Desa Purbahayu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, serta perwakilan Partai PDI Perjuangan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Purbahayu menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan kepedulian Sri Rahayu kepada masyarakat. Menurutnya, sosok Sri Rahayu bukanlah figur yang asing bagi warga Purbahayu karena selama ini telah banyak memberikan dukungan serta membantu menjembatani berbagai program pembangunan.

"Bu Sri merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Purbahayu. Beliau sering mendukung, menjembatani, dan memperjuangkan berbagai program untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Sejumlah program yang telah diperjuangkan di antaranya bantuan irigasi perpompaan (Irpom) untuk mendukung sektor pertanian, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan infrastruktur jalan, hingga berbagai program sosial lainnya.

Tak hanya melalui program pembangunan, Kepala Desa juga mengapresiasi kepedulian Sri Rahayu terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut Sri Rahayu dikenal aktif dan cepat merespons ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, mulai dari masyarakat yang sakit, ibu melahirkan, hingga kebutuhan sosial lainnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Purbahayu dalam sambutannya menegaskan bahwa Sri Rahayu merupakan sosok yang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Ia juga menilai kegiatan reses memiliki arti strategis karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

"Reses ini harus menjadi ruang aspiratif untuk berdiskusi antara masyarakat dengan wakilnya. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk membangun komunikasi yang baik, menyampaikan kebutuhan, serta bersama-sama mencari solusi demi kemajuan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Rahayu, S.Sos., menekankan pentingnya peran kader Posyandu, ketua RT dan RW sebagai ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.

Sri Rahayu juga menyampaikan bahwa terdapat 32 desa yang mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk mendukung pembangunan. Ia mengingatkan agar setiap pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

"Kerjakan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan agar pelaksanaannya berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pesannya.

Selain itu, sejumlah program yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembangunan infrastruktur jalan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Purbahayu dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan serta program pembangunan di tingkat daerah.

Reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

 UG ).

Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT