SAMOSIR, Artha‑News.com — Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Samosir mulai menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pengancaman yang dialami seorang jurnalis berinisial JBB. Pada Kamis (19/11/2026), penyidik telah memeriksa dua orang saksi terkait peristiwa yang terjadi di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kasus ini tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/363/XI/2026/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 12 November 2026. Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dua orang terduga pelaku yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di lokasi, masing-masing berinisial JS dan RS, atas dugaan pelanggaran Pasal 483 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kronologi Kejadian di Lokasi Proyek Berdasarkan keterangan dalam laporan kepolisian, insiden tersebut terjadi pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pangururan – Simanindo. Peristiwa bermula dari komunikasi pesan singkat WhatsApp ...
TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Tindak pidana penggelapan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki aturan tegas mengenai alur pertanggungjawaban hukum, mulai dari pelaku utama, perantara, hingga pihak penadah. Kasus penggelapan sering disalahpahami masyarakat dan dianggap sama dengan pencurian. Padahal menurut KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku Januari 2026, keduanya memiliki unsur hukum yang berbeda. Penggelapan Berbeda dengan Pencurian Ciri utama penggelapan adalah barang awalnya diterima secara sah atas dasar amanah. Pemilik asli menyerahkan barang kepada orang lain untuk dijaga, diurus, atau digadaikan. Kemudian orang yang diberi amanah itu menyalahgunakan kepercayaan dengan menyembunyikan, menjual, memindahkan, atau menolak mengembalikan barang saat diminta pemilik. Hal ini berbeda dengan pencurian, di mana barang diambil sejak awal tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik. Dasar Hukum Penggelapan dan Penadah di KUHP...