Bupati Samosir dan Uskup Agung Medan Resmikan Gereja Katolik Saitnihuta

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Uskup Agung Medan, Mgr. Kornelius Sipayung, meresmikan Gereja dan Aula Katolik Santo Paulus Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, pada Minggu (20/09/2026).

 

Peresmian ikon keagamaan baru di Samosir ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti secara bersama-sama.

 

Pawai Budaya Melintasi Jembatan Tano Ponggol

 

Rangkaian acara sakral ini diawali dengan pawai arak-arakan yang dimulai dari kawasan Bundaran Jembatan Tano Ponggol menuju lokasi gereja. Ratusan umat Katolik tampak antusias dan penuh sukacita mengikuti jalan salib dan pawai tersebut.

 

Menariknya, Bupati Vandiko Gultom dan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turut berjalan kaki membaur bersama masyarakat. Kehadiran para pimpinan daerah ini melintasi Tano Ponggol sekaligus menegaskan kebersamaan pemerintah dengan umat di salah satu kawasan wisata unggulan Kabupaten Samosir.

 

Komitmen Pemkab Samosir dalam Pembangunan Iman

 

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko Gultom menekankan bahwa visi pembangunan daerah tidak melulu soal infrastruktur fisik. Pembangunan manusia seutuhnya, termasuk aspek spiritual dan keagamaan, merupakan prioritas yang sama pentingnya.

 

"Pemerintah hadir tidak hanya untuk membangun jalan atau gedung, tetapi juga kehidupan keagamaan masyarakat. Rumah ibadah seperti Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta ini harus menjadi ruang memperkuat kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial," ujar Vandiko.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para donatur dan jemaat yang telah bergotong royong menyelesaikan pembangunan fisik rumah ibadah ini.

 

Apresiasi Wakil Bupati atas Kehadiran Dua Uskup

 

Di sisi lain, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyebut momen ini sebagai berkah luar biasa bagi masyarakat Saitnihuta. Kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik menjadi kehormatan tersendiri bagi Kabupaten Samosir.

 

"Kehadiran Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung dan Uskup Tanjung Karang Vinsensius Setiawan Triatmojo adalah berkat melimpah. Kami berharap jemaat dapat merawat bangunan ini dan menjadikannya pusat ketenangan dan kerukunan antarumat," ungkap Ariston.

 

Tokoh Penting yang Hadir

 

Sejumlah tokoh penting turut menyaksikan peresmian ini, di antaranya: Mgr. Vinsensius Setiawan Triatmojo (Uskup Tanjung Karang), Rapidin Simbolon (Anggota DPR RI), Kompol Rina S.N. Tarigan (Kapolres Samosir), T. Siringo-ringo (Pabung 0210 TU), Binsar Sitanggang (Kalapas Pangururan), Parluhutan Samosir dan Renaldi Naibaho (Anggota DPRD Samosir), Pastor Elio Sihombing, pimpinan OPD Pemkab Samosir, serta para donatur utama.

 

Momentum bersejarah bagi umat Katolik di Samosir ini ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama, memperkuat kerukunan serta semangat gotong royong yang menjadi landasan hidup masyarakat di Bumi Tapanuli.

 

(NR.Sitohang)

 

Dampingi Wamendagri dan Wamenkes di Banjar, Kapolres Dukung Penanggulangan TBC

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan program kesehatan masyarakat. Dukungan ini disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. dan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) di Kota Banjar, Senin (21/9/2026).

 

Kunjungan kerja tersebut berfokus pada percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sekaligus penguatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan Skrining TBC Terintegrasi dengan CKG di GOR Kelurahan Purwaharja, kunjungan ke RSUD Kota Banjar, hingga pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar.

 

Bagi Polres Banjar, kehadiran dalam agenda ini bukan sekadar memastikan rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat.

 

Sinergi Lintas Sektor untuk Penanggulangan TBC

 

Kapolres Banjar mengatakan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan hingga upaya pencegahan.

 

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan TBC dan memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Polri siap bersinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan seluruh unsur terkait agar program ini berjalan dengan baik,” ujar AKBP Didi Dewantoro.

 

Saat berada di GOR Kelurahan Purwaharja, Wamenkes dan Wamendagri meninjau langsung pelaksanaan skrining TBC yang terintegrasi dengan CKG. Masyarakat juga mendapatkan edukasi agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan.

 

Wamenkes dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama bagi masyarakat usia produktif. Sementara Wamendagri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melakukan CKG sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sejak dini.

 

Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke RSUD Kota Banjar untuk membahas penguatan pelayanan kesehatan serta penyelarasan program kesehatan daerah dengan pusat.

 

Data Capaian CKG dan Kasus TBC di Kota Banjar

 

Kapolres Banjar bersama Wakapolres Banjar Kompol Djoko Susilo, S.T. juga mengikuti pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar. Forum tersebut mempertemukan unsur pemda, TNI-Polri, tenaga kesehatan, kader TBC, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

 

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Banjar memaparkan perkembangan penanggulangan TBC dan pelaksanaan CKG. Hingga 19 September 2026, tercatat 589 kasus TBC telah mendapatkan pengobatan dari target 972 kasus. Sementara tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG telah dilaksanakan pada 65 dari 150 lokus sasaran.

 

Pelaksanaan CKG di Kota Banjar juga terus diperluas. Hingga pertengahan September 2026, cakupan pemeriksaan tercatat sekitar 49,35 persen dari penduduk sasaran atau lebih dari 105 ribu pemeriksaan.

 

Polri menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat demi kelancaran pelayanan publik.

 

“Kami ingin memastikan sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat. Ketika semua pihak bergerak bersama, program pelayanan publik akan lebih mudah menjangkau masyarakat,” tutur Kapolres.

 

Kunjungan ini menjadi momentum kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun kesadaran kesehatan, dengan tujuan bersama: menemukan TBC lebih awal, mengobati sampai sembuh, serta mencegah sebelum sakit.

 

(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

 

 

Kogartap II/Bandung Gelar Open Tournament Catur Piala Panglima TNI, 630 Peserta Ambil Bagian

BANDUNG, ARTHA-NEWS.COM — Komando Garnisun Tetap (Kogartap) II/Bandung yang dipimpin oleh Kepala Staf Kogartap II/Bandung, Marsma TNI Solihin, S.I.P., secara resmi menggelar Open Tournament Catur Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2026. Kegiatan akbar ini berlangsung di Gedung Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, pada Minggu, 20 September 2026, dan disambut antusiasme luar biasa dari para pecatur yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

 

Sebanyak 630 peserta dari berbagai kalangan dan usia turut ambil bagian dalam turnamen bergengsi tahun ini. Para pecatur hadir tidak hanya dari wilayah Jawa Barat saja, melainkan juga dari provinsi-provinsi tetangga yang menunjukkan bahwa olahraga catur memiliki peminat yang sangat luas di tengah masyarakat. Keikutsertaan peserta yang begitu besar sekaligus beragam ini membuktikan bahwa ajang ini telah menjadi magnet bagi para pecatur untuk menguji kemampuan sekaligus menjalin silaturahmi antar sesama penggemar olahraga catur.

 

Open Tournament Catur Piala Panglima TNI merupakan salah satu rangkaian kegiatan utama yang disusun secara khusus dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 TNI. Selain sekadar menjadi ajang kompetisi yang ketat dan sportif, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah positif bagi para pecatur dari berbagai tingkatan untuk mengasah kemampuan teknis mereka, menambah pengalaman bertanding yang berharga, serta mengembangkan potensi diri di bidang olahraga catur yang membanggakan bangsa.

 

Antusiasme peserta yang begitu tinggi dan luar biasa menjadi bukti nyata bahwa olahraga catur masih memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat Indonesia. Melalui turnamen ini, diharapkan terjalin kebersamaan dan silaturahmi yang semakin erat dan harmonis antara institusi TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong munculnya bibit-bibit pecatur potensial yang kelak mampu meraih prestasi gemilang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

 

Kegiatan Open Tournament Catur Piala Panglima TNI berlangsung dengan penuh semangat sportivitas, kekeluargaan, dan kebersamaan yang kental sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Semangat persatuan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat tercermin jelas di setiap babak pertandingan yang berjalan tertib dan damai sepanjang hari penyelenggaraan.

 

(mat/red)

 

 

Spanduk Dandim di Proyek SMK Global Tasikmalaya Jadi Sorotan

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Kegiatan Revitalisasi Sekolah di SMK Global Pasanggrahan, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, kini tengah menjadi sorotan hangat warga setempat.

 

Pasalnya, di lokasi proyek bantuan APBN senilai Rp486.120.000 tersebut, terpampang spanduk besar bertuliskan "KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH 2026 DIDAMPINGI OLEH KODIM 0612/TASIKMALAYA" lengkap dengan foto Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han.

 

Padahal berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026, program Revitalisasi Sekolah wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang dibentuk pihak sekolah. Regulasi tersebut menegaskan pelaksanaan harus mandiri tanpa keterlibatan kontraktor maupun pendampingan dari institusi militer.

 

"Sama sekali tidak ada istilah 'didampingi Dandim', Kejaksaan, atau Polisi di dalam Juknis. Kalau ada yang mencatut, itu murni inisiatif sepihak pelaksana atau pihak sekolah," ungkap salah seorang pengamat kebijakan pendidikan di Tasikmalaya, Minggu (20/9/2026).

 

Kodim 0612/Tasikmalaya Minta Spanduk Diturunkan

 

Saat dikonfirmasi awak media di lapangan, pihak Kodim 0612/Tasikmalaya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencatutan nama dan foto Dandim dalam proyek tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak komando telah meminta sekolah untuk segera menurunkan spanduk tersebut karena pemasangannya tanpa izin dan tanpa dasar surat perintah pendampingan resmi.

 

Kasus serupa ditengarai sudah terjadi untuk kedua kalinya di wilayah hukum Kota Tasikmalaya. Pemasangan atribut TNI di proyek sipil ini dinilai sejumlah pemerhati pendidikan berpotensi menyesatkan publik serta mengaburkan prinsip transparansi anggaran negara.

 

"Modus memasang foto aparat diduga kuat ditujukan agar warga atau kontrol sosial takut mengawasi. Padahal revitalisasi ini menggunakan uang negara dan pengawasannya harus dilakukan bersama," ujar seorang jurnalis pemerhati pendidikan di Tasikmalaya.

 

Merespons kondisi tersebut, warga di sekitar Kelurahan Cibunigeulis mendesak Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen dan aparat pengawas terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan revitalisasi di SMK Global Pasanggrahan.

 

Minim Transparansi Administrasi di Lapangan

 

Hingga Minggu siang (20/9/2026), spanduk tersebut dilaporkan masih belum diturunkan dari area sekolah. Ketika awak media mencoba meminta klarifikasi kepada pekerja lapangan mengenai keberadaan struktur kepengurusan P2SP, mereka enggan berkomentar banyak dan mengarahkan untuk langsung menemui Kepala Sekolah pada hari kerja.

 

Berdasarkan pemantauan wartawan di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan fisik dan administratif yang dinilai tidak selaras dengan Perdirjen Vokasi No. M2400/2026 tentang Juknis Revitalisasi, meliputi:

 

Ketiadaan Papan Struktur P2SP: Di lokasi tidak ditemukan papan informasi pengurus P2SP yang wajib mencantumkan nama Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Lapangan, hingga Tim Teknis. Hal ini memicu dugaan adanya praktik kepanitiaan tidak transparan.

 

Fisik Papan Informasi Tidak Standar: Papan informasi hanya menggunakan baliho tipis yang rentan rusak, tulisan terpotong, dan dipasang di sudut ruangan dalam yang gelap serta lembap. Sesuai aturan, papan informasi semestinya diletakkan di depan gerbang proyek agar mudah diakses publik.

 

Dokumen Administrasi Tertutup: Lokasi proyek tidak dilengkapi dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kurva S (Jadwal Pelaksanaan), Papan K3 (Keselamatan Kerja), papan dokumentasi progres fisik berbasis geotagging GPS, hingga kotak pengaduan masyarakat.

 

Minimnya keterbukaan ini dinilai publik bertolak belakang dengan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memicu indikasi bahwa sistem swakelola sekolah tersebut dijalankan seperti proyek kontraktor tertutup.

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Artha-News tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen SMK Global Pasanggrahan untuk memberikan klarifikasi ataupun hak jawab resmi pada hari kerja mendatang.

 

(Reporter: Jay Kuncir - Staf Redaksi / Arya Siloka - Korwilnas)

 

 

 

Gandeng PPTSB Periode 2026–2030, Pemkab Samosir Perkuat Pembangunan Berbasis Adat

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Struktur kepemimpinan Pengurus Punguan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir untuk masa bakti 2026–2030 resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan akbar komunitas bermarga ini berlangsung khidmat di Komplek Tugu Sinaga pada hari Sabtu, 19 September 2026, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah hingga tokoh tingkat nasional.

 

Guna mengoptimalkan roda organisasi selama empat tahun ke depan, wilayah koordinasi PPTSB di Samosir kini dibagi menjadi tiga bagian. Pahala Sinaga resmi diamanahkan sebagai Ketua PPTSB Cabang Samosir I, disusul Sudiman Sinaga yang menakhodai Cabang Samosir II, serta Gorman Sinaga sebagai Ketua Cabang Samosir III.

 

Acara pelantikan ini disaksikan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Anggota DPR RI Lamhot Sinaga, Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga, Wakil Ketua Umum PPTSB Sairon Sinaga, Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan, Kajari Samosir Akwan Annas, serta sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Samosir.

 

Instruksi Khusus dan Sinergi Birokrasi

 

Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran pengurus periode sebelumnya yang telah membangun kemitraan solid bersama pemerintah. Vandiko menegaskan bahwa pintu komunikasi Pemkab Samosir selalu terbuka lebar untuk mendukung dan mengawal jalannya program kerja pengurus baru agar memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi masyarakat.

 

Vandiko juga mengeluarkan imbauan khusus bagi para aparatur sipil negara (ASN) maupun birokrat di lingkungan Pemkab Samosir yang merupakan keturunan marga Sinaga agar aktif terlibat dalam paguyuban adat ini. Menurutnya, pencapaian karier dan rezeki yang didapatkan saat ini tidak terlepas dari restu leluhur serta dukungan doa dari keluarga besar punguan marga.

 

Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk mengaku bangga melihat tingginya antusiasme keturunan Toga Sinaga yang memadati lokasi acara. Soliditas dan persatuan yang ditunjukkan oleh PPTSB diharapkan mampu menjadi energi positif dalam melahirkan generasi penerus yang unggul demi kemajuan Kabupaten Samosir.

 

Optimalisasi Kearifan Lokal untuk Wisata Dunia

 

Agenda pelantikan ini tidak hanya fokus pada penguatan internal organisasi, melainkan juga dirangkaikan dengan program strategis nasional dari Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI. Melalui sosialisasi yang dipaparkan oleh perwakilan Kemenpar RI, Meily Magdalena Nababan, ditekankan pentingnya mengemas potensi kearifan lokal dan tradisi budaya Samosir menjadi magnet pariwisata global yang bernilai ekonomi tanpa menghilangkan identitas aslinya.

 

Merespons hal tersebut, Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga menegaskan komitmen organisasi untuk andil dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang mulai menunjukkan hasil adalah program pembibitan sektor pertanian mandiri yang dikelola oleh internal punguan.

 

Layanan Medis, Operasi Pasar Pokok, hingga Beasiswa Pendidikan

 

Perhelatan akbar ini juga diwarnai dengan serangkaian aksi sosial nyata yang menyentuh langsung kebutuhan hajat hidup masyarakat setempat:

 

Pemeriksaan Medis & Pangan Murah: Pemkab Samosir memfasilitasi posko pengecekan kesehatan secara gratis bagi warga. Selain itu, guna menjaga stabilitas harga pangan, operasi pasar murah digelar dengan memasok 3,6 ton beras SPHP dan 3 ton minyak goreng.

 

Bantuan Finansial Pelajar: Anggota DPR RI Lamhot Sinaga menyerahkan dana beasiswa prestasi dengan total akumulatif mencapai Rp180,8 juta yang dialokasikan untuk 442 siswa.

 

Paket Sembako Gratis: Melengkapi bantuan pendidikan, sebanyak 1.500 paket bantuan kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, dan gula) dibagikan langsung kepada keluarga yang membutuhkan sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial.

 

Rangkaian acara berjalan dengan aman dan kondusif berkat pengamanan ketat dari pihak kepolisian, yang mendapat apresiasi langsung dari Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan. Momentum pelantikan ini mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam merawat modal sosial demi mewujudkan Samosir yang maju dan sejahtera.

 

(NR.Sitohang)

 

Sanksi Pidana LP2B Mandul, DPP SPRI Desak Pembenahan Politisasi Kelompok Tani

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Alih fungsi lahan pertanian produktif dan tata kelola distribusi bantuan disinyalir menjadi tantangan besar bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Mandulnya penegakan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta indikasi politisasi kelompok tani dinilai memerlukan pembenahan serius secara struktural.

 

Dua isu krusial tersebut menjadi pokok bahasan dalam Diskusi Media 2026 bertajuk "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global". Agenda ini diselenggarakan oleh DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) pada Minggu (20/9/2026) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut menghadirkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI (2022–2024), Jan S. Maringka, serta praktisi pertanian nasional, Andi Undru Mario.

 

Alih Fungsi Lahan Pantura Terus Menggerus, Perda LP2B Baru Sepertiga Kabupaten

 

Jan S. Maringka memaparkan data penyusutan lahan sawah produktif di sepanjang jalur Pantura, mulai dari Serang hingga Jawa Timur. Kawasan pertanian kian tergerus ekspansi infrastruktur, kawasan industri, dan pemukiman. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B telah memuat sanksi pidana dan kurungan bagi pelanggar alih fungsi lahan.

 

"Aturan sanksi pidana dan kurungan alih fungsi lahan dinilai belum tereksekusi secara optimal di lapangan. Salah satu kendalanya diduga karena posisi dilematis kepala daerah dalam mengimbangi target investasi wilayah dengan kewajiban mempertahankan lahan pertanian," ujar Jan.

 

Hingga saat ini, baru sepertiga dari sekitar 600 kabupaten/kota di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B. Jan mendorong DPRD dan masyarakat memperkuat pengawasan tata ruang daerah agar sektor agraria tidak dikorbankan. Jika penyusutan lahan terus dibiarkan, swasembada pangan nasional sulit dicapai.

 

Politisasi Kelompok Tani & Subsidi Belum Tepat Sasaran

 

Isu kedua yang mengemuka adalah transparansi distribusi bantuan pertanian. Jan mengkritisi skema penyaluran subsidi yang dinilai belum menyentuh petani penggarap riil di lapisan bawah akibat birokrasi kelompok yang kurang objektif.

 

"Penyaluran subsidi dan bantuan pertanian harus disistematisikan secara digital dan terverifikasi ketat berbasis by name, by address, and by land. Hal ini penting agar penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memiliki atau menggarap lahan pertanian riil," tegas mantan Irjen Kementan tersebut.

 

Senada dengan itu, Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi Undru Mario, membenarkan keluhan petani kecil di lapangan. Dominasi kelompok atau asosiasi tani tertentu disinyalir memicu ketidakmerataan distribusi bantuan.

 

"Sistem pendataan dan alur penyaluran bantuan pemerintah perlu dievaluasi total secara transparan. Tujuannya agar program stimulus dari negara bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh petani kecil yang aktif berproduksi," tutur Andi.

 

Rekomendasi SPRI: Sinergi Lintas Lembaga Diperlukan

 

Melalui forum diskusi yang diinisiasi DPP SPRI ini, para narasumber merekomendasikan komitmen bersama antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, legislatif, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memperketat izin tata ruang, menegakkan regulasi penyelamatan lahan, serta membenahi akurasi data penerima bantuan agar tepat sasaran.

 

(Tri/HM)

 

 

 

Milangkala ke-3 Sanggar Tari Bunda Resmi Dibuka Camat Ciawi, Kades Ciawi Ucapkan Selamat

CIAWI, KAB. TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Perayaan Milangkala Sanggar Tari Bunda yang ke-3 digelar dengan sangat meriah, khidmat, dan penuh kebanggaan di Halaman Kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu, 20 September 2026. Acara bersejarah ini resmi dibuka langsung oleh Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., yang menandai dimulainya rangkaian perayaan selama seharian penuh.

 

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, berjalan lancar dan tertib. Hadir memeriahkan acara sejumlah tokoh masyarakat, pejabat, dan tamu kehormatan, antara lain: Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PDIP, H. Aep; Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, H. Yod Mintaraga, MPA; Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya; serta Ketua APDESI Kecamatan Ciawi, Sopyan Nurul Hadi, S.Sy. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap upaya pelestarian budaya di wilayah Ciawi.

 

Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciawi menyampaikan ucapan selamat yang tulus: "Selamat Milangkala yang ke-3 Tahun, semoga Sanggar Tari Bunda semakin maju, semakin berkembang, dan semakin mengharumkan nama Ciawi di kancah seni budaya," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai penonton yang memadati lokasi acara.

 

Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., juga memberikan apresiasi yang tinggi. Ia menyatakan kebanggaannya atas konsistensi Sanggar Tari Bunda yang telah tiga tahun berturut-turut terus bergerak aktif melestarikan warisan budaya tari Sunda di tengah generasi muda. "Sanggar ini bukan sekadar tempat belajar menari, melainkan rumah bagi anak-anak kita untuk mencintai identitas dan budaya sendiri," tegas Camat Ciawi.

 

Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik moril maupun materiil, sehingga acara perayaan ini dapat terselenggara dengan sukses. Panggung utama tampil megah dengan dekorasi yang indah, di mana puluhan penari binaan Sanggar Tari Bunda tampil memukau membawakan beragam tarian tradisional yang memukau hati seluruh penonton yang hadir.

 

(Yana)

Bupati Samosir Vandiko Gultom Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan Bus STM Satahi

Samosir, (19/09/2026) I Pasca-insiden kecelakaan bus pariwisata di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula Mula, jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir bergerak cepat memberikan dukungan moril kepada para korban. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk meninjau langsung para korban yang tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Hadrianus Sinaga pada Sabtu (19/09/2026). Langkah responsif ini menjadi bukti nyata kepedulian sekaligus komitmen penuh dari Pemkab Samosir untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan terbaik.

 

Pemkab Samosir Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban

 

Bupati Vandiko menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan selama para korban dirawat di RSUD Hadrianus Sinaga akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Samosir. “Walaupun mereka bukan warga Samosir, sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan, saya sudah instruksikan agar seluruh biaya perobatan selama di RSUD Hadrianus Sinaga kita tanggung sepenuhnya,” kata Vandiko. Selain itu, Vandiko mengimbau para korban yang berencana pulang ke daerah asal agar tetap memprioritaskan rekomendasi tim medis. Ia menekankan pentingnya faktor kesehatan agar kepulangan tidak dilakukan secara terburu-buru. “Kalau memang secara medis sudah diperbolehkan untuk pulang, kita bantu. Jangan sampai dipaksakan kalau kondisi belum memungkinkan. Kami akan mengupayakan yang terbaik,” jelasnya secara tegas.

 

Bentuk perhatian dari Pemkab Samosir tidak hanya terbatas pada biaya perawatan hospitalisasi. Menanggapi permohonan korban mengenai penyediaan armada ambulans ke rumah sakit rujukan, Vandiko memastikan jajarannya siap memfasilitasi hal tersebut. “Kita juga akan mempersiapkan ambulance apabila ada korban yang perlu dirujuk. Kami siap mengantar ke rumah sakit rujukan sesuai kebutuhan medis,” tuturnya. Terkait koordinasi bantuan asuransi Jasa Raharja, Vandiko menyatakan bahwa Pemkab Samosir akan proaktif menjembatani komunikasi, kendati urusan tersebut berada di luar wewenang langsung pemerintah daerah. “Kami akan bantu komunikasikan dengan Jasa Raharja agar ke depan kalau memang bisa di-cover, dapat membantu biaya perobatan para korban,” urai Bupati Samosir. Bagi Vandiko, pelayanan kemanusiaan terhadap para pelancong tidak dibatasi oleh sekat geografis asal daerah. Ketika ada wisatawan yang tertimpa musibah di wilayah Samosir, pemerintah daerah memegang tanggung jawab moral untuk memberikan rasa aman. “Kita hadir untuk memberikan semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Mereka datang ke Samosir sebagai wisatawan, dan ketika mengalami musibah di daerah kita, tentu kita harus hadir dan memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.

 

Di sisi lain, Ketua Panitia Perjalanan Wisata STM Satahi, Paber Silaban, menyebutkan bahwa posisinya saat kejadian berada di mobil rombongan lain yang mengawal tepat di belakang bus nahas tersebut. Paber meluruskan bahwa kecelakaan dipicu oleh kerusakan mekanis pada komponen as roda depan bagian kiri, yang membuat kemudi bus tidak bisa dikendalikan oleh sopir. Ia menepis anggapan bahwa kecelakaan terjadi akibat faktor kelalaian sopir yang mengantuk atau mengemudi dengan kecepatan tinggi. “Tidak ada rem blong atau sopirnya mengantuk. Kemungkinan besar Terotnya lepas sehingga sopir kehilangan kendali,” beber Paber. Ia menambahkan, kecepatan bus sepanjang rute perjalanan tergolong normal dan tidak mengebut. “Kalau tadi mobilnya kebut-kebutan, pasti penumpang banyak yang parah. Penumpang yang di dalam bus juga mengakui mobil tersebut tidak melaju kencang,” tambahnya.

 

Komitmen Samosir sebagai Destinasi Wisata Aman dan Ramah

 

Turun tangannya Bupati dan Wakil Bupati Samosir ke faskes perawatan menegaskan pesan kuat bahwa pelayanan birokrasi di Samosir tidak kaku pada batasan administratif, melainkan responsif saat publik maupun wisatawan membutuhkan pertolongan darurat. Menjamin keselamatan serta kenyamanan para pelancong merupakan pilar krusial dalam mempromosikan wilayah Samosir sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan berkesan bagi siapa saja yang berkunjung ke daerah berjuluk Negeri Indah Kepingan Surga ini.

 

(NR.Sitohang)

HUT ke-1 Banjar Car Free Night 2026: Geliat UMKM Tanpa APBD

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Perayaan HUT ke-1 Banjar Car Free Night (BCFN) sukses digelar dengan sangat meriah di sepanjang Jalan Letjen Suwarto, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Sabtu malam (19/9/2026). Acara yang dimulai sejak pukul 18.00 WIB ini berhasil menyulap pusat kota menjadi ruang publik yang hidup dan berwarna, sekaligus menjadi magnet kuat yang menarik ribuan warga lokal maupun wisatawan dari berbagai daerah sekitar untuk hadir dan menikmati suasana.

 

Info Pengalihan Arus dan Penutupan Jalur Banjar Car Free Night

 

Demi mendukung kelancaran sekaligus menjamin keamanan kegiatan selama berlangsung, Sat Lantas Polres Banjar memberlakukan rekayasa lalu lintas yang cukup ketat di kawasan tersebut. Pengendara yang biasa melintasi wilayah Kecamatan Pataruman diimbau untuk memperhatikan poin-poin pengaturan berikut:

 

- Waktu Penutupan Jalan: Akses kendaraan bermotor ditutup mulai pukul 15.00 WIB dan akan dibuka kembali secara bertahap hingga acara selesai sepenuhnya.

- Titik Penyekatan: Petugas kepolisian berjaga di sejumlah titik masuk strategis sepanjang Jalan Letjen Suwarto dan Jalan Raya Banjar-Pangandaran guna membatasi kendaraan yang melintas demi keselamatan pengunjung.

- Jalur Alternatif: Satlantas Polres Banjar telah menyiapkan rambu petunjuk pengalihan arus yang jelas serta lokasi parkir khusus yang memadai bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi.

 

Kemandirian Banjar Creative Hub Gerakkan UMKM Tanpa APBD

 

Hal yang paling menarik dan patut diapresiasi dari perayaan 1st Anniversary Banjar Car Free Night ini adalah aspek kemandiriannya. Acara berskala besar ini sukses berjalan dengan lancar dan meriah murni berkat inisiatif serta pergerakan mandiri dari Banjar Creative Hub, tanpa menggunakan dana APBD kota sama sekali.

 

Deretan tenda UMKM kuliner dan produk kreatif lokal tampak memadati sisi jalan dengan penuh warna. Event rutin ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan strategis agar produk lokal dan UMKM Banjar semakin berkembang, naik kelas, dan mampu menembus pasar yang lebih luas hingga ke luar daerah maupun luar negeri.

 

Dihadiri Forkopimda Kota Banjar dan Komunitas Lokal

 

Kemeriahan malam puncak BCFN ini juga dihadiri langsung oleh jajaran pejabat daerah teratas. Tampak hadir di barisan depan bersama warga:

 

- Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono

- Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriatna, M.P.D.

- Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR.

 

Selain pameran seni dan produk kreatif, panggung hiburan malam ini diguncang oleh penampilan luar biasa dari Abima Music dan Everlast Dance. Pengunjung juga dihibur dengan atraksi pencak silat yang memukau serta parade unik dari komunitas sepeda anak-anak yang mengenakan seragam warna-warni dan penuh semangat.

 

 

 

Artha-News

KABIRO BANJAR: Rena Yusnita

 

Dipaksa Tanda Tangan Dokumen Misterius, Dayat Tegaskan LP Tetap Jalan

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Dayat akhirnya buka suara terkait dokumen misterius yang ditandatanganinya pada Jumat, 18 September 2026. Pria asal Tasikmalaya ini mengaku mendapat paksaan dan desakan dari S.F. (istrinya) beserta anaknya untuk membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut.

 

Dayat membeberkan bahwa dirinya sempat diberi tahu bahwa dokumen misterius itu merupakan surat resmi dari Polres Tasikmalaya Kota. Lantaran informasi itu, ia akhirnya bersedia menandatangani dokumen meski mengaku sama sekali tidak mengetahui dan memahami isi dokumen yang sebenarnya.

 

"Saya dipaksa dan didesak oleh S.F. dan anak saya. Saya juga dibohongi, katanya itu surat dari Polres. Karena itu saya akhirnya tanda tangan. Padahal saya tidak tahu dan tidak memahami isi surat tersebut," ungkap Dayat saat memberikan keterangan kepada awak media.

 

Ia menegaskan dengan tegas bahwa tanda tangan yang telah dibubukkannya tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai surat pernyataan pencabutan laporan yang telah dibuatnya kepada kepolisian.

 

"Saya tetap meminta agar laporan yang telah saya buat kepada pihak kepolisian tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

 

Dayat menambahkan bahwa sejak awal persoalan hukum ini bergulir, dirinya telah melimpahkan kuasa penuh kepada pengacara Oloan Sahat Bangun Tamba, S.H. Oleh sebab itu, apabila pihak S.F. maupun pihak luar lainnya ingin memberikan klarifikasi, tanggapan, ataupun berkomunikasi, Dayat meminta agar hal tersebut disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya.

 

"Saya sudah memberikan kuasa kepada lawyer saya. Kalau ada S.F. atau pihak lain yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan langsung kepada kuasa hukum saya," pungkas Dayat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Artha-News belum memperoleh keterangan langsung dari pihak S.F. terkait pernyataan resmi Dayat tersebut. Redaksi tetap membuka luas ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait.

 

 

 

Salinan Surat Tanda Bukti Pengaduan Dayat ke Polres Tasikmalaya Kota

 

Sebagai dasar hukum berjalannya kasus ini, berikut adalah salinan Surat Tanda Bukti Pengaduan (STBP) yang diterima oleh Dayat Bin Endang dari Polres Tasikmalaya Kota tertanggal 16 Maret 2026 yang hingga kini proses penyelidikannya masih terus berjalan.

 

SURAT TANDA BUKTI PENGADUAN

 

Nomor: STBP / 91 / III / 2026 / JBR.RES. / TSM.KOTA

 

Bahwa pelapor sebagai suami yang sah dari S.F. bahwa telah diketahui sejak awal bulan Maret 2025 istri pelapor telah menikah lagi dengan orang lain tanpa seizin pelapor yang masih merupakan suaminya yang sah.

 

Bahwa pelapor mengetahui kejadian tersebut dari anak pelapor yang bernama M. dan M. serta tetangga yaitu A. yang mengkonfirmasi bahwa istri pelapor yaitu S.F. telah menikah lagi dengan orang lain yang dikenal bernama K.

 

Atas peristiwa tersebut pelapor / korban merasa telah dirugikan, sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan proses lebih lanjut sebagaimana hukum yang berlaku.

(Tim Redaksi)