Jelang Nataru, Pasar Murah di Samosir Diserbu Warga, Bahan Pokok Dijual di Bawah Harga Pasar

Artha-News com 

Samosir, (12/11/2026)  - Antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Water Front City Pangururan, Kamis (12/11/2026). Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berdatangan dan mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Melalui pasar murah, Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru 2027.

Turut hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Dermawan Sinaga, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ahyat Perdana, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pangururan Nurhadewi Girsang, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Samosir.

Pasar murah tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita sebanyak 200 dus atau setara 2,4 ton dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta telur sebanyak 200 krat atau 6.000 butir dengan harga Rp42.000 per krat.

Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dermawan Sinaga, menyampaikan bahwa pasar murah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, intervensi pemerintah melalui pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan dampak kenaikan harga.

"Permintaan akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru dan harga cenderung naik. Melalui pasar murah ini, kita harapkan dapat membantu masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ungkap Dermawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Samosir akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ahyat Perdana, menjelaskan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan program Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah Sumatera Utara. "Semoga pasar murah ini dapat membantu dan meringankan masyarakat Samosir," ujarnya.

Manfaat pasar murah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Masro Sijabat, salah seorang warga yang ikut berbelanja, mengaku sangat terbantu karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

"Kami sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan terkhusus kepada Bapak Bupati Samosir," tuturnya.

Menurut Masro, program tersebut sangat baik karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

(NR.Sitohang)

Kapolres Banjar Lepas Purnabhakti Kompol (Purn) Yosua, Delapan Personel Berprestasi Terima Penghargaan

BANJAR – Pengabdian panjang seorang anggota Polri tidak berhenti ketika masa dinas berakhir. Nilai loyalitas, dedikasi, dan keteladanan justru menjadi warisan yang terus hidup bagi generasi penerus. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara pelepasan purnabhakti dan pemberian penghargaan kepada personel berprestasi yang dipimpin Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR, di Lapangan Apel Polres Banjar, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Polres Banjar melepas Kompol (Purn) Yosua Sori Hamonangan, S.I.P., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Langensari Polres Banjar dan terhitung mulai 1 November 2026 resmi memasuki masa purnabhakti. Kapolres menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas loyalitas, dedikasi, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di institusi Polri. Purnabhakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang tetap dapat diisi dengan keteladanan dan kontribusi positif di tengah masyarakat.

Selain memberikan penghormatan kepada personel purnabhakti, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada delapan personel yang dinilai menunjukkan kinerja, dedikasi, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Bripka Prengki Tampubolon atas respons cepat dalam mengoperasikan layanan Call Center 110 Polres Banjar. Sementara itu, Briptu Matius Sihombing, Brigpol Ucu Barokah, dan Aiptu Randi Randiansah, S.H., mendapat penghargaan atas capaian lari terbanyak dalam kegiatan Kesamaptaan Jasmani Semester II Tahun 2026 pada golongan masing-masing.

Apresiasi juga diberikan kepada Aiptu Asep Gusriadi atas dedikasinya dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan, serta Aiptu Usep Supriadi atas kontribusinya dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi kasus pembunuhan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Aiptu Akhmad Zaelani atas dedikasinya di bidang perencanaan dan anggaran, serta Aiptu Yosep Nugraha atas pelaksanaan tugas preventif, penindakan knalpot bising, pencegahan kejahatan jalanan, dan penanganan penyakit masyarakat.

Dalam amanatnya, AKBP Didi Dewantoro menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar bentuk apresiasi institusi, tetapi juga harus menjadi pemantik semangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

Ia secara khusus mengingatkan bahwa layanan Call Center 110 merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, profesional, dan humanis. Begitu pula dengan kemampuan fisik personel yang harus terus dijaga sebagai bagian dari kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian.

Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat pentingnya loyalitas, profesionalisme, disiplin, serta budaya berprestasi. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.

Melalui pelepasan purnabhakti dan pemberian penghargaan ini, Polres Banjar menegaskan bahwa pengabdian harus selalu dihargai, sementara prestasi perlu terus ditumbuhkan. Dengan semangat tersebut, seluruh personel diharapkan semakin solid, menjaga nama baik institusi, serta menghadirkan pelayanan Polri yang Presisi, humanis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

Reses Anggota DPRD Pangandaran Sri Rahayu di Desa Purbahayu, Warga Sampaikan Aspirasi Pembangunan dan Program Sosial

Artha-News.com Pangandaran

 Menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah menjadi salah satu peran penting wakil rakyat. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Komisi II, Sri Rahayu, S.Sos., yang berlangsung di Aula Desa Purbahayu, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya terkait kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, perangkat Desa Purbahayu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, serta perwakilan Partai PDI Perjuangan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Purbahayu menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan kepedulian Sri Rahayu kepada masyarakat. Menurutnya, sosok Sri Rahayu bukanlah figur yang asing bagi warga Purbahayu karena selama ini telah banyak memberikan dukungan serta membantu menjembatani berbagai program pembangunan.

"Bu Sri merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Purbahayu. Beliau sering mendukung, menjembatani, dan memperjuangkan berbagai program untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Sejumlah program yang telah diperjuangkan di antaranya bantuan irigasi perpompaan (Irpom) untuk mendukung sektor pertanian, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan infrastruktur jalan, hingga berbagai program sosial lainnya.

Tak hanya melalui program pembangunan, Kepala Desa juga mengapresiasi kepedulian Sri Rahayu terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut Sri Rahayu dikenal aktif dan cepat merespons ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, mulai dari masyarakat yang sakit, ibu melahirkan, hingga kebutuhan sosial lainnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Purbahayu dalam sambutannya menegaskan bahwa Sri Rahayu merupakan sosok yang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Ia juga menilai kegiatan reses memiliki arti strategis karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

"Reses ini harus menjadi ruang aspiratif untuk berdiskusi antara masyarakat dengan wakilnya. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk membangun komunikasi yang baik, menyampaikan kebutuhan, serta bersama-sama mencari solusi demi kemajuan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Rahayu, S.Sos., menekankan pentingnya peran kader Posyandu, ketua RT dan RW sebagai ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.

Sri Rahayu juga menyampaikan bahwa terdapat 32 desa yang mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk mendukung pembangunan. Ia mengingatkan agar setiap pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

"Kerjakan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan agar pelaksanaannya berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pesannya.

Selain itu, sejumlah program yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembangunan infrastruktur jalan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Purbahayu dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan serta program pembangunan di tingkat daerah.

Reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

 UG ).

Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT

 

 

Rotasi Kasatlantas Polres Cimahi, Kapolres Tekankan Pelayanan Lalu Lintas Humanis

CIMAHI – Polres Cimahi melakukan rotasi jabatan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas). AKP Pandu Renata Surya, S.T.K., S.I.K., resmi menggantikan AKP Arviandre Maliki, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., melalui upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Lapangan Apel Mapolres Cimahi, Rabu (11/11/2026).

Upacara dipimpin langsung Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto, S.E., S.I.K., M.Pd. Kegiatan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, personel Polres Cimahi, mulai dari perwira, bintara hingga ASN Polri, serta Bhayangkari.

Dalam amanatnya, Kapolres Cimahi menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran kepemimpinan, rotasi jabatan juga menjadi bagian dari pembinaan karier personel dan upaya meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres turut menyampaikan apresiasi kepada AKP Arviandre Maliki atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Kasatlantas Polres Cimahi.

Sejumlah upaya yang dilakukan pejabat lama dalam menjaga ketertiban lalu lintas, menekan pelanggaran dan kecelakaan, serta mendukung kelancaran arus mudik dan pengamanan jalur dinilai menjadi bagian dari pengabdiannya selama bertugas.

Kasatlantas Baru Diminta Perkuat Pelayanan Lalu Lintas

Kepada pejabat baru, AKP Pandu Renata Surya, Kapolres berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah hukum Polres Cimahi yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi.

Wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat juga memiliki sejumlah jalur strategis, termasuk kawasan wisata Lembang serta jalur arteri yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Karena itu, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Salah satunya melalui optimalisasi pengaturan lalu lintas, terutama pada jam-jam rawan kemacetan.

Selain pengaturan lalu lintas, pejabat baru juga diharapkan menghadirkan inovasi dalam edukasi keselamatan berkendara. Sosialisasi perlu diperkuat dengan menyasar pelajar, komunitas kendaraan, hingga pengemudi angkutan umum.

Kapolres juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang humanis. Langkah preventif dan edukatif perlu dikedepankan tanpa mengesampingkan ketegasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.

Sertijab Ditandai Penandatanganan Berita Acara

Rangkaian upacara Sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas, serta pengambilan sumpah jabatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian cinderamata kepada pejabat lama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya selama bertugas di Polres Cimahi.

Pergantian kepemimpinan di Satuan Lalu Lintas tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Cimahi.

Dengan demikian, upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas diharapkan semakin optimal melalui pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan humanis.

(Ari M)

Upacara Hari Pahlawan 2026 di Cimahi Diwarnai Penyerahan 23 Sertifikat Aset Pemkot

CIMAHI – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 tingkat Kota Cimahi diwarnai sejumlah agenda penting. Selain penyerahan 23 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Cimahi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan dua relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan hadiah umrah gratis.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (10/11/2026), dengan Wali Kota Cimahi Ngatiyana bertindak sebagai inspektur upacara.

Penyerahan 23 sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Cimahi. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi aset-aset milik Pemkot Cimahi yang sebelumnya belum bersertifikat.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Cimahi melepas dua relawan PSM penerima hadiah umrah dari ITQAN Peduli. Keduanya mendapatkan penghargaan setelah terpilih dalam ajang The Best IPSM Competition 2026 bertema “Bersama Bergerak, Bersama Berdampak”.

Ajang yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jawa Barat tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas PSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Dalam amanatnya, Ngatiyana menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan pada masa kini harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian yang tulus, serta kepedulian terhadap sesama.

Menurutnya, pesan Menteri Sosial RI dalam peringatan Hari Pahlawan relevan dengan upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perjuangan masa kini tidak selalu diwujudkan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi kita hari ini, perjuangan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memastikan anak-anak memperoleh pendidikan, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan. Sebab, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus kita isi dengan kehidupan yang lebih layak, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” ujar Ngatiyana.

Ia juga mengingatkan bahwa tema Hari Pahlawan Nasional tahun ini, “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, menjadi pengingat bahwa nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ngatiyana mengaitkan semangat tersebut dengan amanat Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pasal tersebut, menurutnya, mencerminkan perhatian para pendiri bangsa terhadap masa depan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

“Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Pasal 33 mengamanatkan agar kekayaan alam bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengamanatkan percepatan pemenuhan tujuan tersebut melalui perhatian, perlindungan, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya yang disampaikan adalah pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas kesempatan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi secara setara.

Menurut Ngatiyana, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pendidikan tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian, serta semangat pengabdian.

Ia menegaskan, pembangunan tidak dapat berjalan secara berkelanjutan apabila hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang baik, sedangkan masyarakat berperan menjaga, mendukung, serta menghidupkan berbagai upaya pembangunan.

“Di sinilah kesetiakawanan sosial menjadi kekuatan yang sangat penting. Kesetiakawanan sosial mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain menghadapi kesulitan seorang diri. Semangat membantu sesama tidak harus menunggu kita memiliki sesuatu yang besar untuk diberikan, bahkan sekadar kepedulian dapat menjadi berarti bagi yang membutuhkan,” tegasnya.

Ngatiyana juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemkot Cimahi agar memaknai pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari perjuangan bangsa, bukan sekadar rutinitas pekerjaan.

“Mari kita bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita jadikan semangat Hari Pahlawan sebagai energi untuk membangun Kota Cimahi yang mantap agar seluruh masyarakatnya semakin hepi,” ujarnya.

Pemkot Cimahi Bahas Sertifikat Aset Veteran

Selain penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah, Ngatiyana turut menyinggung proses penerbitan sertifikat aset yang berkaitan dengan para veteran.

Ia mengatakan, Pemkot Cimahi ikut membantu menelusuri status aset tersebut, termasuk memeriksa dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan kepemilikannya.

“Sedang ditelusuri bagaimana status, kemudian dokumen-dokumen yang lama dulu sampai di mana, memang sedang dalam pembahasan. Kita membantu, mudah-mudahan nanti itu bisa dimiliki oleh para veteran atau yang bertempat tinggal di sana,” pungkasnya.

Upacara Hari Pahlawan tingkat Kota Cimahi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Cimahi, Ketua Veteran Kota Cimahi, serta para veteran pejuang kemerdekaan.

(Ari.M)

Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Artha‑News.com

Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.

 

Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.

 

Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.

 

Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.

 

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.

 

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.

 

Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.

 

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.

 

Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

 

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.

 

Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.

 

Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.

 

Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.

 

(NR.Sitohang)

Program Rutin Humas, Rohaeti dan Dede Taryana Hadir dalam Seminar Reproduksi MAN 3 Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com – Pembinaan kesiswaan di MAN 3 Tasikmalaya terus diperkuat melalui program rutin yang digagas oleh pihak Humas. Kali ini, madrasah menggelar Seminar Reproduksi bertajuk “Edukasi Reproduksi untuk Remaja Berkarakter dan Berprestasi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula MAN 3 Tasikmalaya pada Rabu (11/11/2026) mulai pukul 08.00 WIB.

 

Seminar penting ini menghadirkan narasumber ahli, dr. Nurul Fadhilah, S.ST., M.M. Ia membagikan pengetahuan komprehensif seputar kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan siswi saat memasuki masa remaja. Pemahaman tentang kesehatan diri sejak dini menjadi modal utama agar remaja dapat bertindak bijak dalam kehidupan sehari‑hari.

 

Dukungan Penuh Pimpinan Madrasah

 

Tampak hadir mendukung kegiatan tersebut, Humas MAN 3 Tasikmalaya Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., serta Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 3 Tasikmalaya Dede Taryana, M.Pd. Selain itu, jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, serta ratusan siswa‑siswi turut memenuhi ruang aula dengan penuh antusias.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., duduk bersama Humas Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., di jajaran pimpinan, menandakan dukungan penuh dari manajemen madrasah terhadap keberlangsungan program edukatif ini.

 

Sebagai penggagas acara, Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., menyampaikan bahwa program rutin ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kesehatan reproduksi yang valid kepada seluruh siswa.

 

Di sisi lain, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai program ini sangat sejalan dengan kurikulum pembinaan karakter dan mendukung pencapaian prestasi peserta didik secara menyeluruh.

 

“Program rutin Humas ini sangat mendukung kurikulum karakter. Siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga paham cara menjaga kesehatan diri sendiri,” ujar Dede Taryana.

 

Pentingnya Edukasi Reproduksi Sejak Dini

 

Dalam pemaparannya, dr. Nurul Fadhilah menekankan bahwa memahami kesehatan reproduksi sejak dini bukan lagi hal yang tabu, melainkan sebuah kebutuhan bagi remaja untuk menjaga diri, membentuk kepribadian yang baik, serta meraih prestasi secara optimal.

 

Suasana seminar berjalan sangat interaktif. Antusiasme tinggi terlihat dari para siswa dan siswi yang aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis seputar kesehatan dan fase transisi remaja.

 

(Yana)

Propam Polres Banjar Periksa Ruang Piket dan Kesiapan Personel, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

BANJAR – Kesiapan personel dan kondisi ruang pelayanan menjadi perhatian dalam pengawasan internal Polres Banjar. Sebanyak 25 personel piket fungsi menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan Mapolres Banjar, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan yang dimulai pukul 09.10 WIB tersebut dipimpin Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan, didampingi (PS) Kanit Provos AIPDA Acep Rapik Wahyudin, S.Pd., bersama anggota Provos. Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap personel yang sedang melaksanakan tugas piket sekaligus memeriksa kondisi ruangan piket.

Pengecekan personel meliputi kelengkapan identitas dan surat-surat pribadi, kerapian sikap tampang, serta kelengkapan gampol seperti tali kur dan peluit. Propam juga memeriksa penggunaan telepon genggam terkait aplikasi atau situs judi online serta kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape.

Selain pemeriksaan anggota, kondisi dan kesiapan ruangan piket turut menjadi perhatian. Hal ini penting agar fasilitas pendukung tugas selalu terjaga dan personel dapat menjalankan fungsi pelayanan, penerimaan laporan, serta penanganan awal terhadap kebutuhan masyarakat secara optimal.

Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan personel yang bertugas selalu dalam kondisi siap dan mematuhi aturan kedinasan.

"Personel piket merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesiapan anggota, kelengkapan administrasi, sikap tampang, hingga kondisi ruang piket harus selalu diperhatikan. Kami ingin memastikan seluruhnya dalam keadaan siap ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian," ujar IPDA Wawan.

Dari seluruh sasaran pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran. Hasil nihil tersebut menjadi pengingat agar kepatuhan terhadap aturan dan kedisiplinan terus dipertahankan, bukan hanya saat pemeriksaan berlangsung, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan Gaktibplin secara berkala, Propam Polres Banjar berupaya menjaga kesiapan internal sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan tertib, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

Kadisdik Kota Tasikmalaya: Pahlawan Hari Ini Bukan Hanya yang Ada di Buku Sejarah

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Selasa, 10 November 2026 – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pesan mendalam: sosok pahlawan di era modern tidak hanya mereka yang namanya tercatat rapi di halaman buku sejarah.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan dengan mengusung tema resmi nasional, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.”

 

Dalam poster resmi yang disebarkan ke masyarakat, Kadisdik tampil mengenakan seragam pejuang lengkap dengan baret, sembari mengepalkan tangan. Penampilan itu menjadi simbol nyata bahwa semangat juang lahir dari Pertempuran Surabaya 10 November 1945 harus tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya saat ini.

 

“Pahlawan hari ini bukan hanya mereka yang mengangkat senjata di medan pertempuran. Guru yang setiap pagi ikhlas datang ke sekolah, orang tua yang banting tulang demi anaknya bisa sekolah, dan anak‑anak yang tidak menyerah mengejar cita‑cita, mereka semua adalah pahlawan yang nyata,” ujar Kadisdik Kota Tasikmalaya.

 

Hari Pahlawan sendiri lahir dari sejarah Pertempuran Surabaya tahun 1945, ketika arek‑arek Suroboyo dan seluruh rakyat Indonesia berani melawan demi mempertahankan kemerdekaan. Nilai keberanian dan kerelaan berkorban itulah yang kini ingin diteruskan melalui jalur pendidikan di Kota Tasikmalaya.

 

Bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, peringatan Hari Pahlawan ini menjadi ajakan nyata untuk terus melangkah. Membangun pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi muda cerdas sekaligus berkarakter mulia adalah wujud penghargaan tulus atas jasa para pahlawan kusuma bangsa.

 

Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.

Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.

 

(Jay)