Selasa, November 17, 2026

Bukti-nyata-kabiro-artha-news-serahkan-surat-pokja-di-kejaksaan-kabupaten-tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Redaksi Artha‑News terus memperkuat jaringan kemitraan strategis dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintah di daerah. Langkah konkret ini merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip jurnalistik utama media, yakni Analisis, Referensi, Tajam, Handal, dan Akurat dalam menyajikan informasi kepada publik.
 
Bukti nyata komitmen kemitraan tersebut terwujud hari ini, ketika Kepala Biro (Kabiro) Kabupaten Tasikmalaya Artha‑News, A Bachtiar, bersama Mumun Mulyadi (Kimung) menyambangi Kantor Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya secara resmi menyerahkan surat penempatan kerja Kelompok Kerja (POKJA) wartawan untuk bertugas meliput di lingkungan korps Adhyaksa tersebut.
 
Tujuan Penyerahan Surat POKJA
 
Penyerahan surat penempatan kerja POKJA ini bertujuan untuk membuka ruang komunikasi dua arah sekaligus menyerap aspirasi, baik dari pihak internal kejaksaan maupun masyarakat luas. Melalui penempatan wartawan secara resmi, Artha‑News berkomitmen menghimpun berbagai informasi publik yang dibutuhkan masyarakat terkait proses penegakan hukum dan capaian kinerja Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya.
 
Sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum diharapkan mampu mempercepat arus keterbukaan informasi publik. Dengan akses konfirmasi yang jelas, masyarakat akan mendapatkan sajian berita hukum yang terverifikasi, edukatif, dan jauh dari kabar bohong atau disinformasi.
 
Menjalankan Tupoksi Wartawan Secara Profesional
 
Dalam menjalankan tugas peliputan di lingkungan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya, jajaran wartawan Artha‑News berpegang teguh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
Tupoksi utama tersebut meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik secara benar dan berimbang. Selain berfungsi sebagai media informasi dan pendidikan bagi warga, wartawan juga berperan menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif demi mendukung transparansi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
 
Meski menjalin komunikasi yang harmonis dengan pihak kejaksaan, Redaksi Artha‑News menegaskan bahwa kemitraan ini tidak mengurangi sikap kritis. Seluruh wartawan di lapangan wajib menjaga independensi ruang redaksi, melakukan uji informasi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita (cover both sides) dalam setiap karya jurnalistik yang diterbitkan.
 
(Red)

Jawab Kebutuhan Petani, Bupati Samosir Hadirkan 500 Ribu Bibit Kakao Untuk 164 Kelompok Tani

Artha-News com I Samosir, (16/11/2025) - Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Setelah sebelumnya menyalurkan jutaan bibit kopi, kali ini Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyerahkan bantuan sebanyak 500.000 batang bibit kakao kepada 164 kelompok tani yang tersebar di sembilan kecamatan se-Kabupaten Samosir di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Senin (16/11/2026). 

Turut hadir Kadis Ketapang, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Camat se-Kabupaten Samosir, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, Koordinator dan Penyuluh pertanian se-Kabupaten Samosir. 

Bantuan bibit kakao tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai upaya dan komitmen Pemkab. Samosir  memenuhi kebutuhan petani sesuai usulan yang disampaikan. Sebanyak 500.000 batang bibit diperuntukkan bagi pengembangan dan peremajaan tanaman kakao pada lahan seluas 500 hektare.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan, penyerahan bantuan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani yang telah lama mengharapkan dukungan pengembangan tanaman kakao. Menurutnya, bantuan ini menjadi momentum penting bagi petani Samosir karena setelah kurang lebih 25 tahun membudidayakan kakao, baru tahun ini petani kembali memperoleh bantuan bibit dalam jumlah besar.
"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk hadir membantu masyarakat. Bantuan ini sudah lama dinantikan, kami upayakan melalui sinergitas dengan Kementerian Pertanian, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin, benar-benar ditanam dan jangan dijual. Ada juga bantuan biaya pembuatan lubang tanam dan pupuk yang diberikan pemerintah, semuanya lengkap," Ungkap Vandiko.

Bupati juga mengingatkan kelompok tani agar menjaga dan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Ia meminta agar pengawasan dilakukan secara maksimal sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas pertanian dan perekonomian petani. "Kalau ada yang menjual, silakan di-blacklist. Harus kita ingat, untuk mendapatkan bantuan ini harus bersaing dengan kelompok tani se-Indonesia. Karena itu, saya minta bantuan ini benar-benar dimanfaatkan," tegas Vandiko

Selain bibit, petani juga dibantu dengan biaya pembuatan lubang tanam sebesar Rp585 juta atau Rp. 1.170.000 per hektar. Pemkab. Samosir mendukung penuh keberhasilan pengembangan kakao dengan mengalokasikan dukungan melalui APBD berupa pupuk organik cair (POC) dan pupuk granul.

Vandiko menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bibit, tetapi juga melalui pendampingan dan pembinaan kepada petani. Untuk itu, ia meminta penyuluh pertanian agar aktif memberikan pelatihan serta pendampingan kepada kelompok tani.
"Kapan pun diperlukan, kami siap. Silakan panggil tenaga penyuluh agar hasilnya benar-benar dapat menambah nilai ekonomi dan produktivitas kakao di Samosir," katanya.

Lebih lanjut, Bupati juga mendorong pelaku UMKM untuk mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan nilai tambah hasil produksi kakao. Pemkab Samosir menyediakan program bantuan permodalan UMKM dengan bunga nol persen yang ditanggung pemerintah, dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.
"Plafon pinjaman bagi UMKM sudah kami naikkan dari Rp15 juta menjadi Rp100 juta. Silakan dimanfaatkan. Ini salah satu cara untuk mengatasi harga yang stagnan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom, menjelaskan bahwa bantuan tersebut terdiri atas kegiatan perluasan tanaman kakao seluas 300 hektare dan peremajaan tanaman kakao seluas 200 hektare. Setiap hektare memperoleh 1.000 batang bibit kakao. 

Tumiur menyampaikan bahwa program bantuan kakao direncanakan kembali berlanjut pada tahun mendatang. Oleh karena itu, kelompok tani diminta segera mempersiapkan dan menyampaikan usulan agar dapat diakomodasi dalam program berikutnya.
"Sudah 25 tahun petani membudidayakan kakao dan baru tahun ini memperoleh bantuan. Saat ini kakao cocok dikembangkan di dataran tinggi. Tahun depan masih ada bantuan, sehingga kami minta kelompok tani segera mengusulkan kebutuhan," ungkap Tumiur.

Adapun 164 kelompok tani penerima bantuan tersebar di sembilan kecamatan, yakni Kecamatan Ronggurnihuta sebanyak 28 kelompok, Simanindo 22 kelompok, Pangururan 11 kelompok, Sianjur Mula-mula 18 kelompok, Harian lima kelompok, Nainggolan 16 kelompok, Onan Runggu 38 kelompok, Palipi 18 kelompok, dan Sitio-tio delapan kelompok.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Suka Maju, Esman Simbolon, mengaku terharu dengan banyaknya bantuan yang diluncurkan Pemkab. Samosir. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Samosir atas perhatian yang diberikan kepada petani. Esman menyebut bantuan 500.000 batang bibit kakao tersebut merupakan dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat.  "Bapak Bupati sangat peduli dengan pertanian. Di usia yang masih muda sudah mampu memikirkan keadaan petani. Bapak bupati sudah menyambung firman Tuhan dengan wujud bantuan yang diberikan. Bantuan 500 ribu batang ini bukan angka yang kecil. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami berharap ke depan perhatian kepada petani semakin besar," ungkap Esman

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap pengembangan kakao dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas perkebunan, membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir.

(NR Sitohang)

Kasus Dugaan Kartu Kredit Tanpa Izin Rp14,3 Juta Dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota

TASIKMALAYA KOTA, Artha‑News.com – Seorang warga Kota Tasikmalaya berinisial HL resmi melaporkan dugaan penerbitan dan penggunaan kartu kredit tanpa izin ke Polres Tasikmalaya Kota. Laporan pengaduan ini mencatat dugaan tindak pidana penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga pemalsuan identitas panggilan telepon atau spoofing.
 
Korban yang merupakan warga Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.391.513. Kerugian finansial ini terjadi akibat adanya transaksi penarikan dana dari fasilitas kartu kredit yang tidak pernah ia ajukan, miliki, maupun gunakan sebelumnya.
 
Laporan pengaduan tersebut telah diterima secara administratif oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota dengan nomor registrasi LP.150. Surat tanda terima laporan pengaduan juga telah resmi ditandatangani dan distempel oleh petugas Kepala Seksi Umum atau Kasium sebagai bukti sah pelaporan.
 
Dengan diterimanya laporan resmi ini, HL berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan langkah penyelidikan secara menyeluruh. Korban memohon aparat penegak hukum mengumpulkan alat bukti yang diperlukan, melacak jejak transaksi digital, menemukan pelaku kejahatan, serta memproses perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
 
Kasus penyalahgunaan identitas dan data pribadi dalam layanan keuangan digital belakangan memang kerap meresahkan masyarakat luas. Modus pemalsuan nomor telepon sering dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk mengelabui korban agar seolah‑olah sedang berkomunikasi dengan petugas resmi dari lembaga perbankan.
 
Imbauan Kewaspadaan untuk Masyarakat
 
Mengantisipasi terulangnya kasus kejahatan serupa, masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk komunikasi mencurigakan. Jangan pernah memberikan kode rahasia One‑Time Password atau OTP, nomor PIN, maupun data perbankan pribadi kepada siapa pun melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.
 
Pihak perbankan tidak pernah meminta kode rahasia nasabah dengan alasan apa pun, sekalipun nomor penelepon tampak menyerupai nomor layanan resmi bank. Apabila menerima panggilan telepon yang meragukan, masyarakat disarankan segera menutup sambungan panggilan tersebut dan menghubungi pusat layanan resmi melalui nomor kontak yang tertera di situs web resmi bank terkait.
 
Redaksi Artha‑News.com tetap membuka ruang hak jawab seluas‑luasnya bagi pihak‑pihak terkait guna menjaga keberimbangan serta akurasi pemberitaan.
 
(Red)

Senin, November 16, 2026

FBN RI Kembali Kukuhkan Pengurus DKI Jakarta Periode 2025–2030, Teguhkan Komitmen Bela Negara

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPP FBN RI) kembali mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FBN RI DKI Jakarta beserta empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota untuk masa bakti 2025–2030. Pengukuhan ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan kembali komitmen bela negara melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Shankee Sudirman, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FBN RI, Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M.

Dalam pengukuhan tersebut, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta. Ia didampingi Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., sebagai Sekretaris dan dr. Sitti Sarah Kartika, M.H., sebagai Bendahara.

Pengukuhan juga mencakup empat kepengurusan DPD, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin Rozali, Jakarta Utara oleh Juwanto Bayu Setia, S.Sos., Jakarta Timur oleh Kuntoro Budi Winarko, serta Jakarta Selatan oleh Yeni Fadil.

Ketua Panitia, Totok Sediyantoro, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat struktur organisasi, meneguhkan komitmen pengurus melalui ikrar bela negara dan pakta integritas, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum DPP FBN RI, Zainal Abidin Sahabuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Implementasinya tidak harus melalui jalur militer, tetapi dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi, kapasitas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ia berharap kepengurusan FBN RI DKI Jakarta mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan kesadaran bela negara sekaligus menjadi barometer penguatan ketahanan nasional di ibu kota.

Sementara itu, Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, menegaskan kesiapannya untuk segera mengonsolidasikan seluruh jajaran dan menggerakkan program organisasi. Menurutnya, tantangan bela negara saat ini membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar slogan maupun kegiatan seremonial.

Andi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda, dunia usaha, serta komunitas masyarakat. Melalui sinergi tersebut, FBN RI DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan program konkret untuk membangun Jakarta yang tangguh, rukun, dan berdaya saing.

Sekretaris DPW FBN RI DKI Jakarta, Totok Sediyantoro, menambahkan bahwa penguatan tata kelola administrasi dan soliditas internal hingga tingkat DPD menjadi prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar program edukasi sadar bela negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjangkau masyarakat hingga akar rumput.

Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPP FBN RI Nomor 010A/SKEP/DPP-FBNRI/X/2026 oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP FBN RI, Ida Made Sugita, S.Ag., M.Fil.H. Seluruh pengurus kemudian mengikuti pembacaan Ikrar Bela Negara yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP FBN RI.

Prosesi ditutup dengan penyematan pin, pemasangan baret, serta penyerahan bendera pataka organisasi kepada jajaran pengurus.

Dengan pengukuhan kembali untuk masa bakti 2025–2030, FBN RI DKI Jakarta diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya dalam membangun kesadaran bela negara. Komitmen menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial, dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diwujudkan melalui program dan pengabdian nyata kepada masyarakat.

 (Tri)

Film “Mimpi di Sudut Kota Cimahi” Diluncurkan, Angkat Perjuangan Anak Meraih Cita-Cita

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) meluncurkan film edukasi berjudul “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”. Film tersebut menjadi salah satu inovasi pengembangan literasi masyarakat melalui media audio visual.

Peluncuran film sekaligus temu sapa pemeran berlangsung di Ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah daerah, kepala SMP se-Kota Cimahi, Bunda Literasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, komunitas literasi, serta 200 siswa SMP Negeri 5 Cimahi.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas lahirnya karya edukasi hasil kolaborasi Disarpusda, SMP Negeri 5 Cimahi, dan berbagai pihak yang terlibat.

Menurutnya, film tersebut bukan sekadar tontonan, melainkan bukti bahwa ruang kreativitas dan pengembangan karya di Kota Cimahi terus berkembang.

“Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Disarpusda Kota Cimahi, SMP Negeri 5 Cimahi, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta dedikasinya hingga film ini dapat terwujud dengan indah. Kolaborasi hebat ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas dapat melahirkan sesuatu yang membanggakan,” ungkap Ngatiyana.

Ia berharap film tersebut dapat menginspirasi sekolah dan masyarakat untuk terus berkarya, mengangkat potensi lokal, serta memperkenalkan Kota Cimahi melalui kreativitas generasi muda.

Ngatiyana juga menegaskan komitmen Pemkot Cimahi dalam mendukung ruang kreativitas anak muda agar semakin banyak karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kisah Anak Penjual Kue yang Bermimpi Menjadi Wali Kota

Film “Mimpi di Sudut Kota Cimahi” mengangkat kisah seorang anak yatim dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Untuk tetap melanjutkan pendidikan, anak tersebut rela membantu ayahnya berjualan kue di tengah kesibukan jalanan kota.

Meski menghadapi keterbatasan, ia tetap memiliki cita-cita besar untuk meraih pendidikan dan kelak menjadi seorang wali kota.

Ngatiyana mengapresiasi pesan yang disampaikan melalui cerita tersebut. Menurutnya, film ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak sekolah agar tidak menyerah dalam mengejar cita-cita meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia pun mengajak masyarakat, khususnya kalangan pelajar, untuk menyaksikan film tersebut secara gratis melalui bioskop mini di Perpustakaan Umum Kota Cimahi.

“Walaupun harus berdagang kue, untuk melanjutkan pendidikan, dia di jalanan tanpa malu membantu orang tua, mereka meraih cita-cita setinggi langit. Itulah cita-cita menggambarkan anak kurang mampu, kemudian ibunya sudah tidak ada, tapi ingin menggambarkan cita-cita yang lebih tinggi, ingin menjadi seorang wali kota. Inilah gambaran film ‘Mimpi di Sudut Kota Cimahi’, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak sekolah,” pungkasnya.

Ngatiyana juga berharap keberadaan film tersebut dapat memperkaya fasilitas pendidikan di Perpustakaan Umum Kota Cimahi. Perpustakaan diharapkan semakin menghadirkan pengalaman belajar yang modern, interaktif, dan berkualitas, sekaligus menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Disarpusda Perkuat Literasi melalui Film Edukasi

Sementara itu, Kepala Disarpusda Kota Cimahi Dyah Ajuni Lukitosari menjelaskan bahwa film “Mimpi di Sudut Kota Cimahi” diproduksi untuk memperkaya materi tayangan di mini bioskop Perpustakaan Umum Kota Cimahi.

Selain sebagai sarana hiburan dan edukasi, film tersebut juga dirancang menjadi media promosi untuk memperkenalkan layanan serta fasilitas perpustakaan kepada masyarakat.

Dyah menjelaskan, seluruh pemeran dalam film merupakan hasil seleksi internal SMP Negeri 5 Cimahi. Proses produksi dilakukan setelah terjalin kerja sama antara pihak sekolah dan Disarpusda dalam perencanaan pembuatan film.

Ia berharap karya audiovisual tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam mendorong minat generasi muda terhadap literasi dan kreativitas.

“Besar harapan kami, film ‘Mimpi di Sudut Kota Cimahi’ tidak hanya menjadi sebuah karya audiovisual, tetapi juga menjadi media edukasi, promosi layanan perpustakaan, inspirasi bagi generasi muda, serta salah satu upaya meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan Perpustakaan Umum Kota Cimahi,” tutupnya.

Penghargaan bagi Peserta Terbaik Program Literaksi

Dalam kegiatan yang sama, Pemkot Cimahi juga memberikan penghargaan kepada peserta terbaik Program Literaksi Kota Cimahi. Program yang diluncurkan pada peringatan Hari Perpustakaan bulan Juni 2026 tersebut merupakan upaya mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan sekolah.

Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi dengan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan yang melakukan penilaian terhadap SMP se-Kota Cimahi.

Penilaian dilakukan melalui tiga kategori, yakni Sabulan (Satu Buku Satu Bulan dan Satu Ulasan), Aksi Kopaca (Aktivitas Pojok Baca), serta Gurubuk (Guru Membaca Buku, Menulis dan Mengabadi).

Ngatiyana mengapresiasi para penerima penghargaan yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dalam mengembangkan kegiatan literasi di lingkungan masing-masing.

“Saudara adalah motor penggerak, inspirator, dan teladan yang menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca, melainkan kemampuan mengolah informasi menjadi sebuah aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Cimahi yang semakin cerdas, kreatif, dan berbudaya literasi,” ujarnya.


(Ari M)

Artha News Perkuat Peran Sebagai Episentrum Aspirasi Rakyat, Jalin Sinergitas Bersama Polres Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Di tengah derasnya arus informasi digital, publik tidak hanya membutuhkan berita yang cepat, melainkan media yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan umum. Artha News hadir dengan tekad membesarkan dan mengibarkan marwah jurnalisme sebagai episentrum penampung, pengalir, sekaligus pengapresiasi aspirasi rakyat.
 
Bagi Artha News, media bukan sekadar papan pengumuman keluhan, harapan, maupun gagasan masyarakat. Media yang sehat dan bermartabat harus mampu mengawal setiap suara dari akar rumput hingga menjadi agenda perhatian publik dan pemangku kebijakan.
 
Mengawal Suara Rakyat Agar Tidak Tenggelam
 
Dengan memperkuat fungsi kontrol sosial dan edukasi publik, Artha News memastikan tidak ada suara rakyat yang tenggelam di tengah hiruk‑pikuk informasi. Setiap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat mendapatkan panggung yang setara untuk didengar, diverifikasi secara ketat, dan diperjuangkan demi keadilan bersama.
 
Artha News menjadi ruang bagi warga desa dan akar rumput untuk menyuarakan realitas pembangunan, potensi daerah, serta kearifan lokal yang sering luput dari sorotan media arus utama. Media ini juga mengawal hak‑hak normatif serta kesejahteraan pekerja dan pelaku usaha, membuka ruang dialektika gagasan kritis bagi pelajar, mahasiswa, dan akademisi, sekaligus menjadi pelindung dan penyambung lidah kelompok rentan yang membutuhkan keadilan sosial dan perlindungan hukum.
 
Jembatan Independen Antara Rakyat dan Negara
 
Kepercayaan pembaca menjadi modal tertinggi Artha News. Seluruh kerja jurnalistik dan pengelolaan konten berdiri di atas prinsip independen, akurat, bertanggung jawab, dan berimbang, dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber.
 
Artha News memosisikan diri sebagai jembatan vital antara masyarakat dan pengelola negara, menyajikan informasi yang tajam, analitis, dan solutif agar aspirasi rakyat tidak hanya berhenti menjadi wacana, melainkan benar‑benar dihargai, diapresiasi, dan diwujudkan demi kemaslahatan umum.
 
Artha News Jalin Sinergitas Bersama Polres Tasikmalaya
 
Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah nyata: Artha News menjalin sinergitas bersama Polres Tasikmalaya untuk memperkuat komunikasi publik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Redaksi Artha News mendampingi Kepala Biro Kabupaten Tasikmalaya dalam proses penetapan keanggotaan kelompok kerja (pokja) bidang publikasi Polres Tasikmalaya.
 
Langkah ini menjadi sangat penting untuk menjaga sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kolaborasi ini juga mendukung semangat mewujudkan Polri Bersama Masyarakat.
 
Manfaat Sinergi Media dan Polres Tasikmalaya
 
Kerja sama ini memberikan dampak positif dua arah. Pihak Polres dapat menyampaikan informasi keamanan, program, dan kegiatan secara lebih cepat kepada masyarakat. Sementara Artha News, sebagai media yang berpegang pada prinsip Analisis, Referensi, Tajam, Handal, dan Akurat, mendapatkan akses informasi yang jelas dan terverifikasi.
 
Dengan begitu, informasi yang beredar di tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tetap terjaga kebenarannya dan terhindar dari hoaks.
 
Harapan Masyarakat Tasikmalaya
 
Masyarakat berharap sinergitas yang telah terjalin dapat terus berjalan konsisten. Kehadiran Polri yang dekat, terbuka, dan mudah dijangkau akan membuat warga merasa lebih aman dan nyaman.
 
Melalui kelompok kerja publikasi ini, Artha News menegaskan komitmennya untuk tetap memegang prinsip jurnalistik yang terpercaya, sekaligus mendukung penuh program Polri guna mewujudkan Polri Bersama Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.


(Jay Kuncir/J.Panjaitan)
Staf Redaksi

Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polres Banjar Perkuat Kesiapan dan Keselamatan Berlalu Lintas

BANJAR – Upaya menciptakan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan kembali diperkuat Polres Banjar melalui pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026 di halaman apel Polres Banjar, Senin (16/11/2026).

Apel yang dipimpin Wakapolres Banjar Kompol Saeful Bahri, S.Pd.I., tersebut menjadi penanda dimulainya operasi kepolisian yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengecekan kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum seluruh rangkaian operasi dilaksanakan di lapangan.

Pelaksanaan apel melibatkan unsur TNI, Pemerintah Kota Banjar, serta sejumlah instansi terkait. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatpol PP Kota Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Dan Subdenpom III/2-4 Banjar, perwakilan Jasa Raharja Samsat Kota Banjar, pejabat utama Polres Banjar, serta personel gabungan dari berbagai satuan dan instansi.

Dalam amanatnya, Wakapolres Banjar menyampaikan bahwa Operasi Zebra Lodaya 2026 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Evaluasi kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat sepanjang 2025 menunjukkan adanya penurunan jumlah kejadian hingga 61 persen menjadi 141 kejadian, serta penurunan korban meninggal dunia sebesar 77 persen. Meski demikian, kenaikan jumlah korban luka berat sebesar 43 persen menjadi perhatian yang harus diantisipasi melalui langkah pencegahan yang lebih terarah.

"Keberhasilan operasi ini bukan semata-mata diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi dari seberapa besar kita mampu menurunkan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan masyarakat di jalan raya," tegas Kompol Saeful Bahri.

Ia juga menekankan agar seluruh personel mengedepankan langkah preventif dan edukatif, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan maupun kemacetan. Pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis, disertai penegakan aturan secara tegas dan profesional.

Selain itu, seluruh personel diminta menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta mengutamakan keselamatan selama bertugas. Pengawasan melekat oleh para perwira juga menjadi perhatian agar pelaksanaan operasi berjalan sesuai prosedur dan sasaran yang telah ditetapkan.

Operasi Zebra Lodaya tahun ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan". Semangat tersebut menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh pengguna jalan.

Melalui operasi ini, Polres Banjar mengajak masyarakat untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, mulai dari menggunakan helm sesuai standar, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu dan marka jalan, hingga menghindari perilaku berkendara yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Apel gelar pasukan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar, dengan kesiapan lintas instansi sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga keselamatan masyarakat di wilayah Kota Banjar.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙉𝙚𝙬𝙨

Pembagian Beras di Sukanagara Tasikmalaya Tertib, Lurah Hendih Junaedi: Jangan Jadikan Bantuan Mata Pencaharian!

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, pada Senin (16/11/2026) berlangsung sukses, aman, dan tertib. Ratusan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendatangi aula kelurahan secara bergiliran untuk menerima hak bantuan pangan mereka.
 
Pantauan di lokasi memperlihatkan tumpukan karung beras bantuan yang tertata rapi di dalam aula. Petugas kelurahan melayani warga satu per satu sesuai daftar penerima, sementara warga mengantre dengan tenang tanpa adanya kericuhan selama proses pendistribusian berlangsung.
 
Antisipasi Penyalahgunaan dan Sosialisasi Rutin
 
Lurah Sukanagara, Hendih Junaedi, menegaskan bahwa pihak kelurahan sejak awal telah melakukan langkah antisipatif agar bantuan pangan pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
 
“Sebelum pembagian, kami sudah memberitahukan kepada seluruh penerima manfaat agar beras bantuan ini tidak diperjualbelikan. Bantuan ini murni untuk kebutuhan makan keluarga, bukan untuk dijual,” ujar Hendih Junaedi saat ditemui di sela kegiatan.
 
Upaya edukasi tersebut tidak hanya dilakukan menjelang hari penyaluran. Hendih mengaku secara konsisten mengingatkan warga dalam berbagai forum kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
 
“Setiap bulan, di grup pengajian maupun kegiatan warga, selalu saya sosialisasikan supaya penerima manfaat bantuan beras tidak memperjualbelikannya. Hal ini sudah saya sampaikan berulang-ulang,” katanya.
 
Sanksi Tegas Pencabutan Bantuan Permanen
 
Untuk menjaga integritas penyaluran bantuan sosial di wilayah Purbaratu, Hendih Junaedi juga menekankan adanya sanksi keras bagi warga yang terbukti nekat menjual beras bantuan tersebut.
 
“Seumpama beras bantuan ini diperjualbelikan oleh penerima, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan bantuan lagi selamanya. Aturan itu sudah kami sampaikan dari awal agar ada efek jera,” tegasnya.
 
Tanggapi Isu Penjualan Beras, Lurah Beri Pesan Menohok
 
Di sisi lain, sempat beredar kabar di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan praktik penjualan beras bantuan oleh oknum tertentu. Menanggapi hal tersebut, Hendih menyampaikan pesan penting agar warga tidak bergantung sepenuhnya pada program bantuan sosial.
 
Menurutnya, bantuan pemerintah bersifat sementara untuk meringankan beban ekonomi di masa sulit, bukan penghasilan tetap. Ia mengingatkan warga agar tetap giat berusaha, bekerja, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga sehingga tidak terpuruk apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan regulasi.
 
“Bantuan ini adalah amanah. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Kalau pimpinan berganti, aturan juga bisa berganti. Maka dari itu, jangan pernah jadikan bantuan sebagai mata pencaharian,” tegas Hendih.
 
Terkait kabar dugaan penjualan beras bantuan yang sempat mencuat tersebut, hingga berita ini diturunkan statusnya masih sebatas dugaan awal. Belum diketahui secara pasti identitas oknum penjual, pihak penampung, maupun besaran harga jual per karungnya. Sementara itu, seluruh rangkaian pembagian di aula Kelurahan Sukanagara terpantau kondusif hingga selesai.
 
Pihak kelurahan berharap kesadaran masyarakat terus meningkat untuk menjaga amanah bantuan pangan ini agar tepat sasaran dan tidak mencoreng nama baik wilayah.
 
“Kami di kelurahan hanya ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Jangan sampai gara-gara ulah segelintir orang yang menjual, nama baik warga Sukanagara ikut tercoreng,” tutup Hendih Junaedi.
 
Reporter: Jay Kuncir Panjaitan, Staf Redaksi Artha‑News

H. Budi Mahmud Saputra Hadiri Peresmian Masjid Hisoh Binti Yusuf SMA Negeri 1 Jamanis Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Senin (16/11/2026), H. Budi Mahmud Saputra, SE selaku Pembina sekaligus Anggota DPRD Provinsi Fraksi PAN Komisi 3 menghadiri acara peresmian Masjid Hisoh Binti Yusuf yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Jamanis, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya.
 
Masjid ini terwujud berkat bantuan dari luar negeri yang disalurkan melalui Yayasan AL Ukhuwah. Kehadiran H. Budi Mahmud Saputra, SE disambut hangat oleh panitia penyelenggara, tokoh masyarakat, komite sekolah, serta seluruh tamu undangan yang hadir di lokasi acara.
 
Rangkaian acara diisi dengan sejumlah sambutan, mulai dari sambutan panitia, sambutan Direktur Yayasan AL Ukhuwah, hingga penyampaian ucapan terima kasih dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jamanis, Pebriana Hidayati, S.Pd., M.Pd.
 
Pebriana Hidayati, S.Pd., M.Pd. menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga Masjid Hisoh Binti Yusuf dapat selesai dibangun dan resmi digunakan. Menurutnya, keberadaan masjid ini sangat bermanfaat bagi siswa, guru, dan warga sekitar untuk melaksanakan ibadah, kegiatan keagamaan, serta pembinaan karakter.
 
"Kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Jamanis mengucapkan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada semua pihak, kepada Bapak H. Budi Mahmud Saputra, SE selaku Pembina, kepada Yayasan AL Ukhuwah, panitia, komite, dan seluruh donatur yang telah membantu pembangunan Masjid Hisoh Binti Yusuf ini hingga selesai dan dapat diresmikan. Semoga masjid ini menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah bagi siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Mari kita jaga dan makmurkan bersama," ujar Pebriana.
 
Dalam kesempatan yang sama, H. Budi Mahmud Saputra, SE menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas selesainya pembangunan Masjid Hisoh Binti Yusuf. Ia berharap masjid ini tidak hanya menjadi tempat shalat, tetapi juga tumbuh menjadi pusat pendidikan agama dan pusat kegiatan sosial bagi masyarakat.
 
"Alhamdulillah, Masjid Hisoh Binti Yusuf kini telah resmi digunakan. Semoga masjid ini menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan agama, dan pusat kegiatan sosial masyarakat. Mari kita makmurkan masjid ini bersama‑sama," ujar H. Budi Mahmud Saputra, SE.
 
Masyarakat sekitar juga menaruh harapan besar agar kehadiran masjid ini dapat menghidupkan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi warga.
 
Acara peresmian pun ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan ramah tamah antara H. Budi Mahmud Saputra, SE, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan para tamu undangan.

(Yana)

Kajari Samosir Tegaskan Kasus Siapilis dan Hutaginjang Jadi Atensi, Akwan: Akan Kami Tuntaskan!

SAMOSIR (16/11-2026) -Masyarakat Kabupaten Samosir menaruh harapan besar terhadap komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dalam menuntaskan sejumlah perkara yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dua di antaranya adalah kasus Siapilis dan Hutaginjang yang ditegaskan menjadi atensi dan akan terus didalami oleh pihak kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir, Akwan Annas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan berbagai perkara yang sedang dalam proses penanganan, termasuk kasus-kasus yang merupakan peninggalan pejabat sebelumnya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan sejumlah perkara di wilayah Kabupaten Samosir.

Akwan mengakui, dirinya baru sekitar tiga bulan menjalankan tugas sebagai Kajari Samosir. Karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah perkara yang telah berjalan sebelum dirinya menjabat.

"Saya masih tiga bulan bertugas di daerah ini, sehingga masih memperdalam kasus-kasus yang ditinggalkan pejabat terdahulu," jelas Akwan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pendalaman tersebut bukan berarti perkara-perkara itu dibiarkan tanpa kepastian. Bahkan, menurutnya, pihak Kejari Samosir telah memperoleh dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kami juga sudah mendapatkan dukungan dari KPK dan Mahkamah Agung. Kasus-kasus ini sudah menjadi atensi dan pasti akan dituntaskan," tegasnya.

Pernyataan Kajari tersebut menjadi sinyal bahwa sejumlah perkara yang selama ini dinantikan perkembangannya oleh masyarakat masih menjadi perhatian institusi kejaksaan.

Kini, publik tentu menunggu pembuktian dari pernyataan tersebut. Sebab, komitmen untuk menuntaskan perkara harus diwujudkan melalui langkah hukum yang nyata, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Sampai Berakhir Menjadi Janji

Kasus Siapilis dan Hutaginjang menjadi dua perkara yang kini dinantikan kejelasan penanganannya. Masyarakat berharap Kejari Samosir mampu memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan, perkembangan penyelidikan maupun penyidikan sesuai status hukum masing-masing perkara.

Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa suatu perkara menjadi atensi, tetapi juga mengharapkan adanya perkembangan yang jelas dan terukur.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui janji semata, melainkan melalui keberanian, konsistensi, dan keseriusan aparat dalam menuntaskan setiap perkara tanpa pandang bulu.

Kini, komitmen Kajari Samosir tersebut menjadi tantangan sekaligus harapan: apakah kasus Siapilis dan Hutaginjang benar-benar akan memperoleh kepastian hukum sebagaimana ditegaskan Kajari? Masyarakat menunggu jawabannya melalui tindakan nyata.

(NR.Sitohang)