Kamis, Oktober 15, 2026

Kawal Masalah PJU Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib INUTAS Desak Pemerataan Infrastruktur ke Dishub

TASIKMALAYA, artha-news.com — Pengurus Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib Komisariat Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (INUTAS) menggelar audiensi resmi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mengawal pemenuhan hak publik terkait ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai dan aman.
 
Langkah diplomasi kepemudaan ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat mengenai minimnya fasilitas penerangan jalan di sejumlah titik. PMII menilai masalah infrastruktur lampu jalan berdampak langsung pada mobilitas harian warga.
 
Dasar Hukum Penyediaan PJU Kota Tasikmalaya
 
Ketua Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib INUTAS, Salman Faisal, menegaskan bahwa pengadaan PJU bukan sekadar persoalan estetika kota semata. Menurutnya, menghadirkan penerangan jalan yang layak merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
 
Secara normatif, aturan mengenai penyediaan fasilitas keselamatan jalan ini didasarkan pada dua payung hukum utama:
 
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
​
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 27 Tahun 2018
 
"Fasilitas PJU berfungsi nyata dalam menjamin keselamatan lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dari potensi tindak kejahatan atau kriminalitas di malam hari," ujar Salman Faisal.
 
Dua Tuntutan Konkret PMII Terkait Lampu Jalan
 
Dalam pertemuan bersama jajaran Dishub Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menyampaikan dua tuntutan pokok yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan:
 
1. Rehabilitasi dan Modernisasi PJU Perkotaan
 
PMII mendesak Dishub melakukan pemeliharaan rutin secara berkala, perbaikan unit lampu yang rusak, serta penataan ulang efisiensi energi di titik-titik vital pusat kota. Optimalisasi ini dinilai penting untuk mendukung perputaran roda ekonomi malam hari di kawasan perkotaan.
 
2. Pemerataan Pengadaan PJU di Pinggiran Kota
 
Mahasiswa mendorong adanya percepatan alokasi anggaran dan realisasi pembangunan fisik PJU di kawasan pinggiran (sub-urban). Prioritas utama harus diarahkan pada jalur-jalur sepi yang rawan kecelakaan berlalu lintas serta minim pencahayaan yang rentan aksi kriminalitas.
 
Salman menekankan pentingnya prinsip keadilan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, seluruh warga baik yang tinggal di pusat kota maupun wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas pelayanan publik yang setara.
 
Pendekatan ini juga selaras dengan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), yaitu menekan angka kriminalitas melalui penataan desain lingkungan yang baik dan terang.
 
Komitmen Dishub Kota Tasikmalaya dan Langkah Evaluasi
 
Menanggapi tuntutan tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyambut baik masukan kritis dan konstruktif yang dibawa oleh kader-kader PMII INUTAS. Pihak Dishub berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjutinya. Langkah terdekat yang akan diambil adalah melakukan pemetaan sebaran unit PJU serta melakukan evaluasi teknis secara berkala di lapangan.
 
Di akhir audiensi, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menegaskan akan terus mengawal komitmen dan proses realisasi program kerja fisik PJU ini secara konsisten, kritis, dan transparan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat luas.
 
(artha-news.com / Arya Siloka)

Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga, Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

TASIKMALAYA, Artha-News — Proyek pembangunan saluran drainase dan irigasi di pinggir Jalan Raya JB, Kota Tasikmalaya, menuai keluhan dari warga sekitar. Pekerjaan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta belum menerapkan standar keselamatan kerja secara memadai.
 
Berdasarkan rekaman lapangan tim redaksi pada Kamis, 15 Oktober 2026, galian sedalam lebih dari 1,5 meter terlihat terbuka di sepanjang bahu jalan. Di lokasi tersebut belum terpasang pagar pengaman permanen yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sebagai pengganti, pelaksana hanya memasang papan kayu dan penutup sementara yang dinilai kurang kokoh untuk melindungi keselamatan pengendara sepeda motor serta pejalan kaki yang melintas. Kondisi diperparah oleh tumpukan sampah plastik dan genangan air keruh di dasar galian, yang dikhawatirkan warga dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat kondisi gelap pada malam hari.
 
Akses Usaha Terganggu, Warga Pertanyakan Regulasi
 
Dampak sosial proyek ini dirasakan langsung oleh pemilik toko di sekitar area galian. Akses utama menuju tempat usaha mereka menjadi terhambat sejak pekerjaan dimulai, sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian para pedagang setempat. Perwakilan warga kemudian mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap payung hukum kompensasi dampak lingkungan serta jaminan keselamatan kerja bagi publik.
 
"Kami berharap ada kejelasan jadwal penyelesaian dan pengamanan yang lebih baik. Kami juga menanyakan apakah pelaksanaan proyek ini sudah sepenuhnya mematuhi regulasi, termasuk Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 74 PP No. 19 Tahun 2021 terkait hak kompensasi masyarakat, serta penerapan standar K3," ujar perwakilan warga saat dikonfirmasi oleh Artha-News.
 
Lebih lanjut, warga menyampaikan bahwa pihak pelaksana diduga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 406 KUHP terkait tindakan yang berisiko merugikan ketertiban umum. Meski demikian, masyarakat menegaskan akan tetap mengedepankan komunikasi dan menunggu tanggapan resmi dari instansi terkait.
 
Sampai berita ini diturunkan, redaksi Artha-News masih terus berupaya meminta klarifikasi dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta pihak kontraktor pelaksana guna menyajikan informasi yang berimbang.
 
Reporter: Jey Panjaitan & Ari Arya Siloka
Editor: Redaksi Artha-News
 
 

Bhakti TNI-AD untuk Pesantren: Puluhan Truk Militer Padati Jalur Tasikmalaya-Garut, AJGT Beri Apresiasi Tinggi

Tasikmalaya, Artha-News — Pemandangan gagah dan tidak biasa tersaji di sepanjang jalanan utama Tasikmalaya menuju Garut pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026 sekitar pukul 07.00 WIB. Konvoi besar puluhan truk militer TNI-AD dari Bekangdam III/Siliwangi bersama satuan lainnya tampak beriringan rapi, memadati jalur transportasi demi menyukseskan program mulia bertajuk "Bhakti TNI-AD untuk Pesantren".
 
Berdasarkan video dokumentasi resmi dari Aliansi Jurnalis Galuh Tarumanagara (AJGT) DPP Tasikmalaya yang diambil langsung di lokasi, terlihat jajaran prajurit TNI dengan sigap mengatur lalu lintas. Langkah antisipatif ini memastikan konvoi logistik berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga yang sedang beraktivitas sehari-hari.
 
Spanduk imbauan bertuliskan "Bhakti TNI-AD untuk Pesantren di Wilayah Tasikmalaya & Garut" terpampang jelas di setiap badan truk yang melintas. Melalui laporan langsung di lapangan, seluruh rombongan logistik dikabarkan telah sampai ke titik tujuan dengan selamat.
 
"Semua rombongan sudah tiba di Pesantren Uruk. Pemberian bantuan ke pesantren di wilayah Tasikmalaya sudah sampai, alhamdulillah," bunyi laporan langsung dari lokasi kejadian yang disampaikan petugas pendamping rombongan.
 
AJGT DPP Tasikmalaya Berikan Apresiasi Penuh
 
Aksi nyata ini langsung memantik respons positif dari berbagai elemen masyarakat dan dunia pers, salah satunya dari AJGT DPP Tasikmalaya. Organisasi pers yang selama ini dikenal vokal mendukung program teritorial TNI memberikan pujian tinggi atas pergerakan sosial kemasyarakatan tersebut.
 
"Ini bukti nyata TNI-AD manunggal dengan rakyat dan pesantren. TNI justru hadir dengan aksi nyata memberikan bantuan ke pesantren. Ini harus jadi contoh...! Kami AJGT DPP Tasikmalaya sangat mengapresiasi langkah mulia ini," ujar Ari Arya Siloka, Ketua Umum AJGT sekaligus Koordinator Wilayah Nasional Artha News, saat ditemui langsung dari lokasi perlintasan konvoi.
 
Antusiasme Warga dan Santri Sambut Kedatangan Konvoi
 
Pantauan tim Artha News di lapangan menunjukkan bahwa konvoi ini terdiri dari belasan truk Isuzu serta truk besar berspesifikasi 6x6 milik Bekangdam III/Siliwangi yang membawa berbagai kebutuhan bantuan. Kehadiran armada militer ini menarik perhatian warga yang kebetulan melintas maupun yang tinggal di sekitar jalur utama. Warga di pinggir jalan terlihat antusias menyaksikan iring-iringan, bahkan beberapa santri yang kebetulan berada di sekitar jalan sempat melambaikan tangan menyapa para prajurit yang lewat.
 
Kegiatan Bhakti TNI-AD ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial strategis Kodam III/Siliwangi. Tujuannya adalah memperkuat kemitraan, sinergitas, serta tali silaturahmi antara institusi TNI dengan pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, khususnya kawasan Tasikmalaya dan Garut yang memiliki ribuan lembaga pendidikan Islam.
 
Sebagai organisasi yang bermitra erat dengan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya, AJGT DPP Tasikmalaya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal, mendukung, dan mempublikasikan setiap kegiatan positif yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat demi kemaslahatan masyarakat luas.
 
Reporter: Ari Arya Siloka — Koordinator Wilayah Nasional Artha News
Staf Redaksi: Jey Panjaitan
 
 

Proyek Jalan Cibeuti Kawalu Disorot, Dinas Perwaskim Bungkam

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Kamis, 15 Oktober 2026 — Pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kampung Selawi Cipancur, RW 05, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kini menuai sorotan tajam masyarakat. Proyek senilai Rp252.472.000 yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan tidak sesuai standar akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
 
Warga Cibeuti Khawatir Infrastruktur Baru Cepat Rusak
 
Berdasarkan pantauan Tim Artha News di lokasi pada Rabu (14/10/2026), kualitas pengerjaan terlihat belum memenuhi standar. Campuran semen terlihat tipis, susunan batu tidak terpasang kokoh, serta beberapa bagian Tembok Penahan Tanah (TPT) dan saluran drainase sudah terlihat retak rambut meskipun pekerjaan belum lama berjalan.
 
Warga menyuarakan kekhawatiran, terlebih dengan mulai masuknya musim hujan di wilayah Tasikmalaya.
 
"Mun hujan ageung, ieu mah pasti longsor deui. Adukanana tipis pisan." — keluh salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
 
Harapan warga akan akses jalan yang aman dan kokoh kini berubah menjadi kekhawatiran infrastruktur baru akan segera rusak atau jebol.
 
Papan Proyek Minim Informasi, Dinilai Kurang Transparan
 
Papan informasi proyek dengan nomor 600.1.7.2/332/SPK.PERMUKIMAN/2026 yang terpasang di lokasi kondisinya memudar dan sulit terbaca. Papan tersebut juga tidak mencantumkan nama pelaksana, konsultan pengawas, maupun rincian volume pekerjaan.
 
Kondisi ini dianggap belum memenuhi prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidakjelasan informasi ini semakin memperkuat indikasi belum optimalnya pengawasan di lapangan.
 
Dinas Perwaskim dan Pemborong Belum Dapat Dikonfirmasi
 
Tim Artha News telah berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek maupun Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya melalui telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.
 
"Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan transparan dari pihak yang bertanggung jawab," ujar Jey Panjaitan, Staf Redaksi Artha News, Kamis (15/10/2026).
 
Artha News Desak Inspektorat, Kejari dan Wali Kota Bertindak
 
Merespons temuan di lapangan, redaksi Artha News mendesak langkah konkret dari pihak berwenang:
 
1. Inspektorat Kota Tasikmalaya diminta segera melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek ini.
2. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan BPK Perwakilan Jawa Barat diharapkan melakukan audit sebelum proses serah terima sementara (PHO) guna memastikan dana APBD digunakan sesuai mutu yang dijanjikan.
3. Wali Kota Tasikmalaya diminta mengevaluasi kinerja terkait pengawasan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 
Uang rakyat tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan hasil yang belum memuaskan. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan di setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan.
 
 
 
Laporan: Tim Redaksi Artha News
Penulis: Jey Panjaitan (Staf Redaksi) | Ari Arya Siloka (Korwilnas)

Rabu, Oktober 14, 2026

Gotong Royong Bangun Hunian Layak, Polres Banjar Dukung Penuh Program Rutilahu 2026

BANJAR — Rumah bukan sekadar bangunan tempat berlindung dari panas dan hujan. Lebih dari itu, hunian yang layak adalah fondasi bagi setiap keluarga untuk membangun kehidupan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Semangat inilah yang diwujudkan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2026 di Lingkungan Sukamanah, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
 
Program ini terselenggara berkat sinergi yang kuat antara Jabar Bergerak, Baznas Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar, dukungan CSR, serta partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya. Momen penting ditandai dengan peletakan batu pertama sekaligus peresmian pembangunan rumah milik warga bernama Unus. Kegiatan berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjar, jajaran pemerintah daerah, lembaga sosial, kepolisian, serta warga setempat.
 
Rumah berukuran 5×7 meter ini bukan sekadar bangunan baru. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu menyatukan berbagai pihak demi satu tujuan mulia: menghadirkan hunian yang sehat dan layak bagi warga yang membutuhkannya.
 
Polres Banjar turut hadir secara aktif mendukung kegiatan tersebut. Kehadiran Wakapolres Banjar, Kapolsek Pataruman, Kasat Binmas, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Pataruman memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
 
Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik, menyampaikan bahwa program Rutilahu adalah wujud kepedulian bersama yang patut didukung.
 
“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat sangatlah penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan. Polres Banjar mendukung sepenuhnya upaya bersama seperti ini, sebagai bagian dari kepedulian kami terhadap masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan sekitar,” ujar Bripka Apep Maulana Sidik mewakili Kapolres Banjar.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedekatan antara kepolisian dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap kegiatan sosial juga menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kepedulian dan semangat saling membantu di tengah masyarakat.
 
Pembangunan dan perbaikan hunian dalam program ini didukung penuh oleh berbagai pihak. Mulai dari Jabar Bergerak, Baznas Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar, dukungan CSR, hingga swadaya warga yang menyumbangkan tenaga dan kemampuannya. Kolaborasi ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas hidup adalah tanggung jawab bersama, bukan satu pihak saja.
 
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Lapas Banjar, Ketua Baznas Kota Banjar, Camat Pataruman, Ketua IDI Kota Banjar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar, Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Kota Banjar, perwakilan perangkat daerah, perwakilan Bank BJB, Ketua Jabar Bergerak Kota Banjar, Lurah Pataruman, serta warga Lingkungan Sukamanah.
 
Rangkaian acara berjalan dengan khidmat, diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan sambutan dari sejumlah perwakilan lembaga. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama sebagai penanda resmi dimulainya pembangunan rumah tersebut.
 
Bagi keluarga penerima manfaat, kehadiran hunian yang layak ini diharapkan membawa perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang kokoh dan sehat tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menumbuhkan rasa aman serta mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
 
Melalui dukungan terhadap program Rutilahu 2026, Polres Banjar menegaskan pesan sederhana namun bermakna: membangun daerah bukan hanya soal pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, membangun daerah berarti merawat kepedulian dan memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapat perhatian serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Semangat gotong royong inilah yang akan terus dijaga dan dikembangkan demi kemajuan Kota Banjar yang lebih sejahtera.
 
 
 
Sumber: Arthar-News — Biro Banjar, Rena Yusnita
 
 

Krisis Air Bersih di Balokang, Polres Banjar Salurkan 5.000 Liter untuk 60 Kepala Keluarga

BANJAR, ARTHA-NEWS — Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga Dusun Karang Pucung, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, semakin kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Menanggapi laporan yang masuk dari masyarakat, Polres Banjar bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih pada Rabu, 14 Oktober 2026 siang, guna memenuhi kebutuhan mendasar warga yang terdampak kekeringan.
 
Sebanyak 5.000 liter air bersih didistribusikan langsung ke wilayah RT 31 RW 10, Dusun Karang Pucung. Bantuan ini disalurkan kepada sekitar 60 kepala keluarga atau kurang lebih 200 jiwa yang sangat membutuhkan pasokan air untuk keperluan memasak, minum, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah tangga sehari-hari.
 
Laporan Lewat Layanan Darurat 110 Picu Respons Cepat
 
Penyaluran bantuan ini bermula dari telepon yang diterima melalui layanan darurat Polri 110, di mana salah seorang warga menyampaikan kesulitan yang semakin dirasakan pemukiman mereka akibat ketersediaan air yang makin menipis. Laporan tersebut langsung menjadi dasar tindak lanjut bagi Polres Banjar untuk turun ke lokasi membawa bantuan yang paling mendesak dibutuhkan saat itu.
 
Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik, menyampaikan bahwa kehadiran pihak kepolisian di tengah masyarakat yang sedang kesulitan merupakan wujud nyata kepedulian dan pelayanan institusi terhadap kebutuhan warga.
 
“Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, kami berupaya hadir untuk membantu sesuai kebutuhan di lapangan. Layanan darurat 110 sengaja disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun meminta bantuan, sehingga kebutuhan yang mendesak dapat segera kami tindaklanjuti,” ujar Bripka Apep Maulana Sidik mewakili Kapolres Banjar.
 
Sinergi Polres Banjar dan BPBD Kota Banjar Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
 
Dalam pelaksanaan penyalurannya, Polres Banjar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar. Satu unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter dikirim langsung ke lokasi untuk memastikan air bersih dapat diterima warga dengan cepat dan terdistribusi secara merata.
 
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolres Banjar yang mewakili Kapolres, Kasat Binmas beserta anggota, Bhabinkamtibmas Desa Balokang dari Polsek Banjar, serta perwakilan BPBD Kota Banjar. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.
 
Bagi warga Dusun Karang Pucung yang terdampak kekeringan, bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan harian di tengah cuaca panas yang masih berlangsung. Ketersediaan air bersih sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan setiap keluarga di pemukiman tersebut.
 
Polres Banjar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu menghubungi layanan darurat 110 apabila menghadapi situasi kedaruratan atau membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan ini selalu terbuka bagi setiap warga untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun permohonan bantuan agar dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.
 
Di tengah teriknya musim kemarau yang masih melanda wilayah Kota Banjar, pasokan air yang disalurkan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan wujud perhatian nyata agar warga Karang Pucung tetap bisa menjalani aktivitas harian dengan tenang. Semoga musim hujan segera tiba dan ketersediaan air bersih kembali normal bagi seluruh masyarakat.
 
Reporter: Rena Yusnita
Artha-News — Banjar
 
 

Keluarga Besar Artha-News & DPP-AJGT Ucapkan Selamat HUT untuk Ny. Eka Budy

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kebahagiaan menyelimuti keluarga besar satuan Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) wilayah Priangan Timur. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, media online Artha-News.com bersama Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP-AJGT) menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ny. Eka Budy.
 
Sosok dan Amanah yang Diemban
 
Ny. Eka Budy saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Sub Anak Ranting 2 Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya. Beliau juga dikenal luas sebagai istri tercinta dari Komandan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya, Kapten Cpm Budy Hadyanto.
 
Ucapan selamat dan doa tulus juga mengalir dari jajaran Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 2 Denpom III/2, Ranting 5 Cabang III PD III/Siliwangi, serta seluruh keluarga besar satuan di wilayah Priangan Timur.
 
Peran dan Dedikasi dalam Membangun Keharmonisan
 
Sebagai pemimpin organisasi istri prajurit, Ny. Eka Budy senantiasa aktif mendampingi dan memotivasi keluarga prajurit agar tetap kompak dan harmonis. Berbagai kegiatan sosial, arisan, hingga pembinaan rutin menjadi wadah yang beliau dorong untuk mempererat tali persaudaraan di lingkungan Persit KCK Anak Ranting 2. Kehadiran beliau dirasakan membawa kehangatan dan semangat kebersamaan bagi seluruh anggota.
 
Doa Terbaik dari Seluruh Jajaran
 
Mewakili redaksi, Pimpinan Umum Artha-News.com Ari S. Siadari, bersama Ketua Umum DPP-AJGT Arya Siloka, serta Jay Kuncir Panjaitan selaku staf redaksi dan Pokja Pomad, menyampaikan doa tulus:
 
"Di hari yang penuh berkah ini, semoga Ny. Eka Budy senantiasa dianugerahi kesehatan yang paripurna, kebahagiaan yang melimpah, serta kesuksesan yang mengiringi setiap langkah pengabdian. Semoga senantiasa diberkahi dalam mendampingi suami menjalankan tugas negara serta memimpin keluarga besar Persit dengan penuh kebijaksanaan."
 
Sosok Teladan bagi Keluarga Besar Denpom III/Siliwangi
 
Keluarga besar Artha-News dan DPP-AJGT berharap beliau terus konsisten menjadi sosok teladan yang menginspirasi. Semoga kehadiran beliau senantiasa membawa keberkahan, keharmonisan, dan semangat positif bagi seluruh keluarga besar Denpom III/Siliwangi.
 
Selamat Hari Ulang Tahun, Ny. Eka Budy! Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan diberkahi.
 
Hormat Kami,
Keluarga Besar Artha-News.com & DPP-AJGT
 
Reporter: Jay Kuncir Panjaitan

Mengukur Dampak Sinergi APKOMINDO-APTIKNAS di Indonesia 4.0 Expo 2026: Bukan Sekadar Tren AI

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Akselerasi integrasi Kecerdasan Buatan (AI) di sektor manufaktur dan industri tanah air kembali mendapat dorongan strategis. Dua kekuatan utama asosiasi teknologi, APKOMINDO dan APTIKNAS, secara resmi menegaskan komitmen penuh mereka untuk mengawal cetak biru transformasi digital nasional dalam perhelatan The 8th Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026.
 
Ajang yang berlangsung pada 13–14 Oktober 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta ini mengusung tema "AI-Powered Industry: Shaping the Future of Intelligent Enterprise". Eksibisi ini sukses menjadi jembatan taktis yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, hingga investor teknologi guna merumuskan langkah nyata menuju ekosistem industri yang cerdas dan kompetitif.
 
Orientasi Solusi: Menghindari Jebakan FOMO Teknologi
 
Di tengah masifnya euforia digitalisasi, Ketua Umum APKOMINDO sekaligus Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak terjebak tren semata tanpa orientasi hasil yang jelas.
 
"Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen penyelesaian masalah. Penerapan AI harus mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk, menekan waktu henti operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan secara terukur," ujar Hoky.
 
Transformasi Industri 4.0 bukan sekadar soal pengadaan perangkat keras. Perusahaan juga wajib menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, menyempurnakan proses bisnis, membangun tata kelola data yang rapi, serta menjamin keamanan sistem digital.
 
Formula Hexahelix untuk Ketahanan Industri Nasional
 
Pembukaan konferensi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain:
 
- Albertus Rachmad Wibowo, Wakil Kepala BSSN RI
- Muhammad Neil El Himam, M.Sc., Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif
- Fadli Hamsani, Ketua Umum WANTRII
- Arief Susanto, Ketua Umum GAPMMI
- Aloysius Hariatmoko, Sekretaris Jenderal WANTRII
 
Kehadiran mereka menegaskan bahwa transformasi digital adalah agenda bersama. Hoky menegaskan keberhasilan transformasi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Diperlukan model kolaborasi Hexahelix yang melibatkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, dan media.
 
Jaringan Luas untuk Pemerataan Teknologi Daerah
 
APKOMINDO telah berkiprah sejak tahun 1991 dan menjadi fondasi lahirnya APTIKNAS pada tahun 2017. Kini, APTIKNAS menaungi sekitar 2.000 perusahaan anggota yang tersebar di 31 Daerah Pengurus Wilayah dari Sabang hingga Merauke. Jaringan luas ini menjadi modal utama pemerataan adopsi teknologi hingga ke daerah-daerah terpencil.
 
Terkait agenda Making Indonesia 4.0 dan indeks kesiapan industri (INDI 4.0), Hoky menekankan implementasinya harus fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
 
"Solusi digital yang diadopsi harus tepat sasaran, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata," jelasnya.
 
Peran Regional dan Peta Jalan AI Nasional
 
Komitmen APTIKNAS juga terlihat di kancah internasional melalui suksesnya penyelenggaraan ASOCIO Digital & AI Summit 2026 pada 5–7 Oktober 2026 di Jakarta. ASOCIO merupakan federasi industri TIK kawasan Asia–Oseania yang menghimpun 25 negara.
 
Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hadir menyampaikan pandangan strategisnya mengenai penguatan infrastruktur digital dan konektivitas regional. Ajang ini juga mencatat prestasi dengan terpilihnya tokoh TIK nasional, Karim Taslim, sebagai Wakil Ketua ASOCIO untuk periode 2027–2028.
 
Di tingkat kebijakan nasional, Sandy Kusuma, Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Talenta Digital, turut berperan aktif dalam tim penyusunan Peta Jalan Nasional AI. Keterlibatan langsung pelaku industri memastikan arah kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha.
 
AI Harus Beriringan dengan Keamanan Siber dan Kepastian Hukum
 
Semakin masif pemanfaatan AI, semakin krusial pula aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum. Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN, menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan dalam kerangka tata kelola yang bertanggung jawab.
 
"Tanpa keamanan siber dan kepastian hukum, manfaat teknologi berisiko tidak dapat dirasakan secara optimal. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama ekosistem digital yang sehat," ujarnya.
 
National Cybersecurity Connect (NCC) 2026: Memperkuat Fondasi Digital Nasional
 
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang aman, National Cybersecurity Connect (NCC) 2026 dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk menghadapi risiko keamanan digital yang semakin kompleks di era kecerdasan buatan.
 
Penutup
 
APKOMINDO dan APTIKNAS berharap konferensi ini melahirkan langkah konkret. Seperti ditegaskan Hoky:
 
"Keberhasilan Indonesia 4.0 tidak diukur dari kecanggihan teknologi yang dimiliki, melainkan dari dampaknya bagi produktivitas, kualitas SDM, keamanan sistem, dan daya saing bangsa. Mari kita ubah kolaborasi menjadi tindakan, tindakan menjadi hasil, dan hasil menjadi keunggulan Indonesia di kancah dunia."
 
(AN/Red)
 
 
 

Terancam Penjara Seumur Hidup! Dua Pembudidaya 7 Pot Ganja di Rajapolah Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Foto rilis Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota mengamankan tersangka beserta barang bukti di Rajapolah.

TASIKMALAYA, 8 Oktober 2026 — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tasikmalaya Kota berhasil membongkar praktik terlarang budidaya narkotika golongan I jenis ganja. Dalam operasi senyap di kawasan Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, jajaran kepolisian berhasil menyita 7 pot tanaman ganja sekaligus menetapkan 2 orang sebagai tersangka.

Keberhasilan operasi pemberantasan narkoba ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota melalui Kasat Narkoba, AKP Yayu Wahyudi.

"Kami mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka beserta barang bukti berupa 7 pot pohon ganja. Tanaman terlarang tersebut rata-rata sudah tumbuh dengan ketinggian berkisar antara 15 hingga 20 sentimeter di wilayah Kecamatan Rajapolah," ujar AKP Yayu Wahyudi dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Merespons Laporan Warga dan Modus Kamuflase Kebun Cabai

AKP Yayu Wahyudi menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam sebelum menindaklanjuti dengan penangkapan.

Kedua pelaku ternyata menggunakan modus yang cukup licik untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Mereka menanam ganja di sela-sela tanaman cabai yang tumbuh rimbun, sehingga tanaman ganja tersebut menyatu dan sulit terlihat dari luar.

"Tersangka sengaja meletakkan dan menanam pot-pot ganja tersebut di sela-sela rimbunnya perkebunan cabai. Tujuannya adalah untuk menyamarkan bentuknya agar membaur dan tidak mudah terdeteksi oleh orang lain," jelas Kasat Narkoba.

Identitas kedua tersangka diketahui berinisial NM, 28 tahun, dan RA, 26 tahun, keduanya warga asli Kecamatan Rajapolah. Modus menyembunyikan tanaman ganja di antara tanaman cabai ini dirancang agar tidak memicu kecurigaan tetangga maupun siapa pun yang melintas.

Ancaman Hukuman Berlapis: Penjara Seumur Hidup Menanti

Karena terbukti menanam, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya sangat berat.

"Lantaran terbukti melakukan tindakan menyimpan, memiliki, menguasai, serta mengedarkan narkotika jenis ganja, kami menerapkan dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kami juga melapisinya dengan Pasal 609 ayat (2) huruf (a) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Konsekuensi hukumannya tidak main-main, yakni ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, kurungan maksimal 20 tahun, atau paling ringan 5 tahun penjara," tegas AKP Yayu Wahyudi.

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.


(Humas)

Krisis Air Bersih Akibat Kemarau, Polres Tasikmalaya Kota Pasok 6.000 Liter ke Ponpes Miftahul Huda

TASIKMALAYA – Lonjakan kebutuhan pasokan air bersih akibat dampak musim kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Barat terus memicu keprihatinan. Merespons kondisi darurat tersebut, jajaran personel dari Polres Tasikmalaya Kota kembali bergerak nyata memperlihatkan dedikasi serta kepedulian sosial mereka yang tinggi kepada warga masyarakat setempat.
 
Aparat kepolisian berinisiatif turun langsung ke lapangan guna mendistribusikan bantuan air bersih siap pakai ke komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berlokasi di wilayah Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Aksi kemanusiaan ini dilangsungkan pada hari Kamis sore, 8 Oktober 2026.
 
Dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut, satu unit armada taktis berupa kendaraan Water Cannon milik Polres Tasikmalaya Kota sengaja diterjunkan ke lokasi dengan membawa muatan sebanyak 6.000 liter air bersih.
 
Tidak hanya armada utama itu saja, kendaraan operasional SAR Dalmas dari Satuan Samapta juga ikut dikerahkan ke area pesantren. Mobil taktis ini mengangkut berbagai macam peralatan penunjang teknis, mulai dari mesin pompa penyedot air hingga gulungan selang berukuran panjang demi mempermudah serta mempercepat proses penyaluran air ke penampungan.
 
Langkah taktis kepolisian ini semakin diperkuat dengan kehadiran mobil patroli dari jajaran Polsek Manonjaya. Personel Polsek ikut serta mengawal jalannya aksi sosial dengan membawa tandon penampung tambahan yang memuat kapasitas sekitar 1.000 liter air bersih siap konsumsi.
 
Kiriman bantuan logistik air bersih ini dirasakan teramat krusial bagi seluruh penghuni pesantren. Pasalnya, tingkat konsumsi air di dalam lingkungan lembaga pendidikan islam tersebut tergolong sangat tinggi setiap harinya, terutama ketika memasuki momen krusial menjelang pelaksanaan rangkaian ibadah Salat Jumat berjamaah.
 
Ketersediaan pasokan air bersih sangat mendesak diperlukan oleh ribuan santri yang bermukim di sana. Salah satu fungsi paling utamanya adalah sebagai sarana penting untuk keperluan berwudu dan bersuci sebelum mereka melaksanakan kewajiban ibadah harian.
 
Kedatangan rombongan korps baju cokelat ini pun seketika mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dan sambutan hangat dari pihak pengurus pondok pesantren. Bantuan suplai air bersih ini dinilai tidak sekadar membantu mengatasi problem pemenuhan kebutuhan primer harian saja, melainkan juga menjadi representasi nyata dari hadirnya kepedulian aparat kepolisian terhadap warga yang sedang kesusahan akibat bencana kemarau.
 
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Ejo Siswanto, yang diwakili oleh Kasat Samapta AKP Hartono, memaparkan bahwa agenda pembagian air bersih ini merupakan program kerja kemanusiaan dari pihak kepolisian demi menolong warga yang tengah dilanda krisis air akibat cuaca panas ekstrem.
 
“Kami dari kepolisian terus berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat luas, terkhusus bagi warga kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekstrem untuk memperoleh akses air bersih. Kami berharap penuh kiranya bantuan yang disalurkan ini bisa memberikan manfaat nyata serta mampu meringankan beban kebutuhan harian para santri beserta segenap pengurus yayasan pesantren,” tutur AKP Hartono secara mendalam.
 
Lebih lanjut dirinya juga memaparkan bahwa seluruh elemen kepolisian setempat akan terus bergerak aktif memberikan bantuan sosial serta pelayanan prima kepada publik, utamanya saat masyarakat dihadapkan pada situasi mendesak yang menuntut kehadiran dan tindakan respons cepat dari petugas.
 
“Tugas pokok dan fungsi kami tidak hanya terbatas pada sektor menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban umum di wilayah hukum saja. Di kala ada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan, kami juga akan berupaya sekuat tenaga untuk hadir memberikan kontribusi terbaik yang bisa kami lakukan. Semoga pasokan air bersih ini dapat memperlancar segala aktivitas harian para santri serta mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di pesantren ini,” urainya menambahkan.
 
Gerakan aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh pihak kepolisian ini menjadi sebuah preseden positif sekaligus bukti otentik bahwa esensi kehadiran Polri tidak melulu soal penegakan hukum atau menjaga ketertiban masyarakat.
 
Di tengah terjangan badai musim kemarau yang berkepanjangan ini, institusi kepolisian terbukti mampu memberikan kontribusi positif yang dampaknya langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mempererat tali silaturahmi dan kedekatan emosional dengan warga.
 
"Ya, pada dasarnya kehadiran sosok polisi di sini bukan semata-mata untuk mengawasi keamanan saja, melainkan juga untuk hadir memberikan bantuan nyata serta menunjukkan rasa peduli terhadap sesama," pungkas AKP Hartono menutup keterangannya.
 
 
 (Humas)