Peringati HUT Humas Polri ke-75, Polres Banjar Salurkan Bantuan Sembako ke Santri Ponpes Daarul Ikhlas

BANJAR — Memperingati HUT Humas Polri yang ke-75, Polres Banjar menggelar aksi bakti sosial yang menyentuh hati masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Pada Selasa, 19 Oktober 2026, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan berupa 10 paket sembako kepada para santri di Pondok Pesantren Daarul Ikhlas, yang terletak di Dusun Randegan, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.

 

Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui program ini, Polres Banjar ingin menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan warga di sekitarnya.

 

Kolaborasi Humas dan Sat Binmas Polres Banjar

 

Penyaluran bantuan ini digerakkan oleh personel Bagian Hubungan Masyarakat yang bekerja sama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Banjar. Mereka datang langsung ke lokasi untuk memastikan setiap paket diterima dengan layak dan tepat sasaran.

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menyampaikan pesan kehangatan melalui Kasubsi Penmas Si Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik. "Momen HUT Humas Polri ke-75 ini kami jadikan sarana berbagi. Semoga bantuan sederhana ini dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari para santri dan mendoakan mereka dapat belajar dengan tenang," ujar Bripka Apep di lokasi kegiatan.

 

Mempererat Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat

 

Pihak kepolisian menekankan bahwa pesan terpenting dari kegiatan ini adalah mempererat ikatan emosional antara Polri dan masyarakat. Pesantren merupakan wadah penting yang mencetak generasi berakhlak mulia, sehingga dukungan yang diberikan diharapkan dapat memotivasi para santri untuk lebih giat menuntut ilmu.

 

Semangat berbagi di usia ke-75 ini menjadi awal bagi Polres Banjar untuk konsisten menghadirkan program sosial yang berkelanjutan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin kokoh dan harmonis.

 

Reporter: Rena Yusnita — Kabiro Banjar Artha-News

Editor: Tim Redaksi Artha-News

 

Berantas Knalpot Brong dan Narkoba, Polres Pangandaran Geledah Hiburan Malam

 

PANGANDARAN — Artha-News.com | Sabtu, 17 Oktober 2026

 

Polres Pangandaran terus berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan wisata bagi warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, kepolisian kembali menggelar operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik strategis Kabupaten Pangandaran. Patroli berlangsung mulai pukul 21.00 WIB hingga berakhir dalam keadaan aman dan tertib.

 

Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan kejahatan jalanan C3 — pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor — penertiban kendaraan dengan knalpot bising atau yang dikenal sebagai "knalpot brong", serta pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di tempat-tempat umum.

 

Patroli dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pangandaran bersama jajaran personel gabungan, sesuai Surat Perintah yang telah diterbitkan sebelumnya. Rute patroli dimulai dari Pos Lantas Tourism Information Center (TIC), menyisir sepanjang Jalan Bulak Laut yang menjadi pusat aktivitas dan keramaian malam, menuju kawasan tempat hiburan malam.

 

Petugas juga melakukan pemeriksaan preventif ke sejumlah tempat hiburan malam, antara lain Star Karaoke dan Akustik Karaoke. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan lingkungan tempat hiburan bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Setelah menyisir kawasan pusat keramaian, rombongan patroli mengitari kawasan Pangandaran Sunset Park sebelum akhirnya kembali berkumpul di titik awal Pos Lantas TIC.

 

Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari, S.H., S.I.K., M.Si., M.I.K., menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat preventif sekaligus humanis — mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran.

 

"Patroli KRYD rutin kami laksanakan untuk menekan potensi gangguan keamanan. Kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjaga kenyamanan warga dan wisatawan. Keluhan masyarakat mengenai kebisingan knalpot brong kami tanggapi serius, dan kami pastikan kawasan wisata serta tempat hiburan malam di Pangandaran bersih dari peredaran narkoba. Pangandaran harus tetap aman dan nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke sini." — AKBP Ikrar Potawari

 

Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, tidak ditemukan gangguan keamanan yang berarti. Situasi di wilayah hukum Polres Pangandaran terpantau aman, tertib, dan kondusif.

(UG)

Milangkala Meriah tapi Cimerak Kekeringan, Anggota DPRD Pangandaran Elon Ruslan Kritik Kebijakan Bupati

PANGANDARAN, Artha News — Penanganan krisis air bersih di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menuai sorotan tajam dari pihak legislatif. Di tengah situasi kekeringan ekstrem yang mencekik warga, kebijakan alokasi anggaran dan pembatasan distribusi bantuan air dinilai tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Kontras ini semakin terasa di tengah kemeriahan acara seremonial Milangkala Kabupaten Pangandaran yang digelar baru-baru ini.

 

Kondisi memprihatinkan tersebut memicu kritik pedas dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Elon Ruslan. Ia menegaskan bahwa skema penanggulangan bencana kekeringan yang berjalan saat ini jauh dari kata memadai untuk menolong warga yang sedang kesulitan.

 

"Masalah krusial di lapangan adalah pengiriman air bersih yang dibatasi hanya tiga tangki per hari. Jika warga masih kekurangan dan membutuhkan pasokan tambahan, mereka terpaksa harus membeli mandiri dengan biaya minimal Rp150.000 per tangki," ujar Elon saat memberikan keterangan kepada media di Pangandaran, Minggu (18/10/2026).

 

Ironi Minimnya Anggaran Operasional Armada Air Bersih

 

Bukan hanya masalah kuota distribusi yang minim, Elon juga membongkar ketidakrealistisan anggaran operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke jajaran eksekutif, Pemda hanya mengalokasikan dana operasional sebesar Rp250.000 per tangki setiap harinya.

 

Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan beban teknis di lapangan. Dengan harga BBM Dexlite Rp23.700 per liter, dana tersebut hanya setara sekitar 10,5 liter bahan bakar. Padahal jarak tempuh distribusi dari sumber air ke pemukiman warga rata-rata mencapai 15 kilometer. Nilai itu belum mencakup biaya perawatan kendaraan dan waktu kerja petugas.

 

"Penentuan anggaran operasional harus logis dan berbasis realitas di lapangan. Jangan sampai nominal yang dipatok justru menyulitkan proses distribusi. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan pemenuhan hak mendasar masyarakat, bukan agenda seremonial tahunan biasa," kata legislator asal Dapil 4 tersebut.

 

Anggaran Milangkala Kontras dengan Nasib Petugas Tagana

 

Elon Ruslan juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para petugas Taruna Siaga Bencana yang bekerja siang dan menyalurkan bantuan air ke wilayah-wilayah terpencil. Namun ia menyayangkan dukungan anggaran yang belum memadai bagi mereka.

 

"Kita harus kasihan dan adil kepada rekan-rekan Tagana. Mereka bergerak atas dasar ketulusan demi kemanusiaan, namun dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat mengecewakan. Semangat kerja para relawan ini jangan sampai patah hanya karena keterbatasan fasilitas dan dana operasional yang mencekik," ujarnya.

 

Desakan Evaluasi Total terhadap 11 Desa Terdampak Kekeringan

 

Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa, dan hampir seluruh wilayah tersebut kini mengalami kekeringan ekstrem. Situasi ini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah mengenai tata kelola anggaran dan langkah konkret penanganan jangka panjang.

 

Krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. DPRD Pangandaran mendesak Bupati beserta jajarannya segera merumuskan langkah taktis untuk melipatgandakan pasokan air gratis dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membebani biaya tambahan.

(UG)

 

 

Hasil Rakor DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya: Sukarso Resmi Terpilih Jadi Ketua Periode 2026–2029

KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) Kabupaten Tasikmalaya telah berlangsung pada Minggu, 18 Oktober 2026. Rapat yang dihadiri seluruh anggota dan pengurus ini menghasilkan keputusan penting terkait kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang.

 

Melalui proses musyawarah mufakat yang berjalan lancar dan demokratis, seluruh peserta rakor secara bulat menetapkan Bapak Sukarso sebagai Ketua DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti periode 2026–2029. Penetapan ini menjadi langkah awal memperkuat barisan kepengurusan AJGT di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga kebebasan pers dan menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya dengan nomor 01/SK/Rakor-DPC/X/2026, tentang Penetapan Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya. Surat keputusan secara resmi menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2026, Saudara Sukarso ditetapkan sebagai Ketua DPC definitif Kabupaten Tasikmalaya dan berhak menjalankan tugas serta wewenang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

 

Dalam sambutannya setelah dilantik, Sukarso menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen memperkuat kebersamaan antar-anggota, meningkatkan kualitas jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, serta menjadikan AJGT sebagai organisasi yang semakin solid dan profesional. "Kita harus hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah daerah, sekaligus pelindung kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan berimbang," ujar Sukarso.

 

Selanjutnya, berbagai program kerja yang telah direncanakan akan segera dimasifkan. Pengawalan terhadap isu-isu publik yang menyangkut kepentingan luas masyarakat, seperti transparansi pengelolaan Dana BOS di setiap satuan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, serta pengawasan jalannya pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel, akan menjadi fokus utama pengurus baru.

 

Keluarga Besar DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang tulus kepada Bapak Sukarso dalam memimpin DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya periode 2026–2029. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, membawa organisasi semakin jaya, dipercaya masyarakat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya.

 

(Red)

15 Ruas Jalan Bandung Barat Resmi Rampung Diperbaiki Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengumumkan bahwa 15 ruas jalan telah selesai diperbaiki per Oktober 2026. Dengan capaian ini, total ruas jalan yang rampung sepanjang tahun 2026 mencapai 26 dari keseluruhan target 34 ruas.

 

Program peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat tahun ini dijalankan dengan total anggaran sebesar Rp69,22 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani 34 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan, mencakup wilayah utara hingga selatan Kabupaten Bandung Barat.

 

Data Realisasi Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Keterangan Detail 

Total Anggaran Rp69,22 miliar 

Target Pekerjaan 34 ruas jalan + 1 jembatan 

Selesai Per Oktober 2026 15 ruas 

Total Selesai Sepanjang 2026 26 ruas 

Masih Dalam Pengerjaan 8 ruas 

 

15 Ruas Jalan yang Resmi Rampung Oktober 2026

 

Berikut daftar lengkapnya:

 

1. Jalan Ciririp–Bangsaya–Buninagara (batas Ciwidey)

2. Jalan Gununghalu–Datarpuspa

3. Jalan Cikaramat–Lembang

4. Jalan Celak–Sodong

5. Jalan Cijenuk–Puncaksari/Pasirpogor

6. Jalan Maribaya–Puncak Eurad

7. Jalan Kebun Kalapa–Pasircalung (pekerjaan lanjutan)

8. Jalan H. Gofur–Pakuhaji (pekerjaan lanjutan)

9. Jalan Rancapanggung–Cikadu

10. Jalan Simpang Tagogapu–Salakuning

11. Rehabilitasi Jalan Cililin–Budiharja

12. Rehabilitasi Jalan Malaka–Cijenuk

13. Rehabilitasi Jalan Rancapanggung–Ugrem

14. Jalan Boscha–Wangunsari

15. Jalan Padaasih–batas Cimahi

 

Jalur-jalur tersebut merupakan penghubung antarkawasan yang strategis, sangat krusial untuk kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, kegiatan perdagangan, serta akses menuju kawasan wisata di Bandung Barat.

 

Daftar Lengkap Program Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Selain 15 ruas yang telah rampung, berikut daftar lokasi yang masuk dalam rencana perbaikan tahun ini:

 

Batujajar: Rehabilitasi Jalan Selacau–Lagadar; Jalan Cangkorah–batas Leuwigajah, Kota Cimahi

 

Cihampelas: Jalan Cihampelas–Jalan Sayuran

 

Cililin: Jalan Cililin–Sukatani; perbaikan badan jalan dan pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Nanggerang–Karyamukti

 

Cipeundeuy: Jalan Nanggeleng–Sirnaraja

 

Cisarua: Rehabilitasi Jalan Jambudipa–Mekarwangi (batas Cimahi); Jalan SPN–Kertawangi

 

Lembang: Rehabilitasi Jalan Cilumber–Cikole; Jalan Cikole–Cikarumbi; Jalan Langensari–Medu–Dago; Jalan Maribaya–Patrol

 

Ngamprah: Rehabilitasi jalan di Kampung Campakar RW 12 dan Kampung Cilengkrang RW 07; Rehabilitasi Jalan Somawinata RW 01, 02, 07, dan 17; Jalan Mekarsari–Cilame; Jalan H. Gofur–Cibatu

 

Parongpong: Jalan Cihanjuang–batas Gegerkalong, Kota Bandung

 

Rongga: Jalan Rongga–Cipari

 

Saguling: Jalan Purabaya–Jati (Batujajar)

 

Jembatan: Jembatan Rawabogo

Pernyataan Bupati Bandung Barat

 

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan perbaikan jalan merupakan upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat yang selama bertahun-tahun menantikan kondisi jalan lebih baik.

 

"Alhamdulillah, satu per satu ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat mulai bisa kita perbaiki," ujar Jeje.

 

Ia mengakui masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan, sebagian bahkan telah bertahun-tahun belum diperbaiki. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan. Karena itu, Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan anggaran daerah sekaligus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait agar perbaikan menjangkau lebih banyak wilayah.

 

"Kami menyadari belum semua jalan bisa diperbaiki tahun ini. Namun, ikhtiar tidak akan berhenti. Kami terus berupaya agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Jeje.

 

Pekerjaan Dikawal Hingga Akhir 2026

 

Pemkab Bandung Barat menyatakan pekerjaan pada ruas yang masih berjalan akan dikawal hingga akhir 2026. Pemerintah daerah juga menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan di lapangan.

 

Jeje berharap perbaikan jalan dapat memperlancar aktivitas warga, mendukung distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bandung Barat.

 

 

(Ari.M)

Krisis Air Tasikmalaya: Pemuda PUI Salurkan Air Bersih

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS — Ribuan warga Kota Tasikmalaya yang terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan berkepanjangan akhirnya mendapat pertolongan. Pengurus Daerah (PD) Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan total 15.000 liter air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Informasi mengenai distribusi bantuan kekeringan ini disampaikan langsung oleh Perwakilan Pemuda PUI Kota Tasikmalaya, Gunawan, kepada redaksi ARTHA-NEWS pada Minggu (18/10/2026).

 

Daftar Kecamatan di Tasikmalaya yang Menerima Bantuan Air

 

Aksi kemanusiaan ini telah dimulai sejak Kamis, 15 Oktober 2026. Pemuda PUI menargetkan penyaluran pasokan air bersih ini akan mencakup 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya secara bertahap. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh warga yang mengalami krisis air akibat kemarau dapat terakomodasi dengan baik.

 

Hingga Sabtu (17/10/2026), distribusi bantuan air bersih telah berhasil sampai di dua wilayah prioritas:

 

- Kecamatan Purbaratu

- Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu

 

Selanjutnya, tim relawan di lapangan akan segera bergerak menyalurkan bantuan ke Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tawang, serta titik-titik pemukiman lain yang dilaporkan mengalami kekeringan paling parah.

 

Komitmen Pemuda PUI Mengatasi Kekeringan Tasikmalaya

 

Program ini lahir dari keprihatinan mendalam organisasi melihat kesulitan warga yang kian sulit mengakses air bersih untuk kebutuhan sanitasi harian. Pemuda PUI berkomitmen penuh untuk meringankan beban finansial maupun fisik masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

 

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi sesama," ujar Gunawan, mewakili seluruh kader yang bertugas di lapangan.

 

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para senior PUI serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran program sosial ini. Dukungan kolektif yang kuat sangat dibutuhkan agar distribusi pasokan air dapat terus berjalan lancar.

 

Lokasi Posko Donasi Air Bersih Tasikmalaya

 

Penyaluran air bersih akan terus dilakukan secara berkala menyesuaikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Bagi para donatur atau masyarakat yang ingin berkolaborasi mendukung pasokan air bersih berkelanjutan, silakan datang langsung ke pusat informasi:

 

Alamat Sekretariat: PD Pemuda PUI Kota Tasikmalaya

Lokasi: Jl. Cinehel No.18, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

 

Semoga aksi nyata ini menjadi solusi di tengah bencana kekeringan, dan semoga kondisi pasokan air bersih di Tasikmalaya segera kembali normal.

 

(Redaksi Artha-News)

 

 

Inovatif! Mobil Dinas Bupati Samosir BB 1 C Kini Resmi Bisa Dipakai Gratis untuk Pernikahan Warga

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Sebuah terobosan berbasis pelayanan publik dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Samosir Nomor 40 Tahun 2026, kendaraan dinas jabatan Bupati berpelat nomor BB 1 C kini secara resmi dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai mobil pengantin dalam pesta pernikahan.

Kebijakan ini menjadikannya salah satu langkah progresif di Sumatra Utara yang membuka akses aset resmi pejabat daerah untuk kepentingan sosial warga secara gratis, resmi, dan terukur.

Lahir dari Kebutuhan Nyata Masyarakat

Bagi masyarakat Samosir, pesta pernikahan bukan sekadar seremoni belaka. Di balik sebuah pesta, terdapat nilai adat yang dijalankan serta kebersamaan yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Melalui kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, kendaraan dinas BB 1 C yang selama ini lekat dengan tugas kedinasan, kini hadir dengan fungsi sosial yang lebih dekat dan bermakna. Langkah ini diambil guna mendukung pelaksanaan kegiatan adat serta meringankan beban transportasi hajatan pernikahan warga di tanah Samosir.

Penggunaan Perdana Langsung Dirasakan Warga

Manfaat dari regulasi ini langsung dirasakan oleh pasangan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan. Kendaraan dinas Bupati Samosir tersebut digunakan sebagai mobil pengantin yang mengantar kedua mempelai menuju hari bahagia mereka.

Penggunaan perdana tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh langsung aspek sosial kemasyarakatan secara riil.

Syarat dan Cara Mengajukan Permohonan

Fasilitasi penggunaan kendaraan dinas BB 1 C ini diberikan secara gratis bagi warga Kabupaten Samosir yang memenuhi syarat. Berikut prosedurnya:

- Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Samosir melalui perangkat daerah pengelola aset

- Melampirkan identitas pemohon, keterangan waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta salinan undangan pernikahan resmi

- Permohonan wajib diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pernikahan untuk proses verifikasi kelayakan rute dan jadwal

Penggunaan kendaraan dilaksanakan di luar hari kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pemerintah daerah juga tetap mempertimbangkan ketersediaan kendaraan, anggaran operasional, faktor keselamatan, serta ada tidaknya kebutuhan kedinasan yang mendesak. Selama digunakan, kendaraan akan dikemudikan oleh sopir resmi dan didampingi pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kebijakan ini menegaskan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan sosial masyarakat, selama dikelola dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.

 (NR.Sitohang)

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir

 

Proyek Rp12,2 Miliar Dihentikan Warga, Dinas Bina Marga Tasikmalaya Dinilai Lemas — AJGT Minta Intervensi Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Proyek pekerjaan berkala di ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja — Jalan Jaksa Agung R. Suprapto (Lingkar Utara) Kota Tasikmalaya senilai Rp12.232.778.247 dihentikan sementara oleh warga setempat pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil setelah pelaksanaan proyek dinilai menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat tanpa adanya sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Berdasarkan papan informasi resmi yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Ciamis. Kontrak ditandatangani pada 1 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Multi Daya, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT. Lima Pilar Persada KSO bersama PT. Puri Dimensi dan PT. Bima Purna Karsa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Galian C Tanpa Sosialisasi, Air Meluap Masuk Rumah Warga

Aksi kritis warga dipicu oleh dugaan kurang profesionalnya pihak pelaksana dalam menjalankan proyek. Sejak awal pengerjaan, warga sekitar belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sosialisasi, maupun penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut — khususnya kegiatan pengambilan material tanah atau yang dikenal sebagai Galian C.

Berdasarkan keterangan resmi tokoh masyarakat setempat pada Jumat malam, warga telah menghentikan sementara pekerjaan tersebut terkait belum jelasnya rencana tata letak atau site plan. Warga juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan pelaksana proyek. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa kegiatan pengambilan material yang berlangsung telah menyebabkan saluran air terhambat, sehingga air meluap dan masuk ke beberapa rumah warga di sekitar lokasi.

"Sebelum memulai pekerjaan, seharusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga dapat ditampung dan dituangkan dalam berita acara, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi dampak kerugian akibat proyek ini," ungkap tokoh masyarakat setempat di lokasi Jalan KH. Tubagus Abdullah.

Baca juga:

- Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga — Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

- Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya — Toko Lumpuh & K3 Disorot

Pemberitaan Diabaikan, Direksi Keet Tak Berfungsi, Anggaran Dipertanyakan

Sebelumnya, awak media Artha-News bersama Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Dinas Bina Marga  serta pihak pelaksana proyek. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai.

Padahal, keberadaan direksi keet sebagai kantor perwakilan di lapangan merupakan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam pagu proyek. Untuk proyek senilai Rp12,2 miliar, alokasi direksi keet yang wajar berkisar antara Rp60 juta hingga Rp180 juta. Masyarakat mempertanyakan: Anggaran tersebut digunakan untuk apa jika tidak berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengaduan warga?

Ketua Umum AJGT menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan komunikasi tertulis sejak awal proyek berjalan. Namun sikap Dinas Bina Marga yang hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pelaksana dinilai tidak tepat dan mengindikasikan sikap cuci tangan.

"Kita sudah diskusi dengan beberapa rekan lembaga lainnya. Berencana akan lakukan audensi ke DPRD, dan jika hak-hak warga tidak terpenuhi alias hanya omong kosong (Omon-Omon),kita akan ajak warga kembali bersama-sama menyerahkan aspirasi di DPRD. Setelah itu, sesi keduanya kita akan adakan aksi demo secara damai," tambah Ketua Umum AJGT.

Baca juga:

- Jawab Surat AJGT — Bina Marga Jabar Pastikan SPMK Proyek Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya Sudah Terbit

AJGT Minta Gubernur Jabar: Evaluasi & Tahan Pembayaran Termin

Ketegangan ini memicu desakan keras agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Bina Marga dan instalasi yang terkait lainnya,termasuk peran pengawasan UPTD Ciamis yang membawahi proyek ini sebagaimana tercantum pada papan informasi resmi proyek.

"Kami meminta dengan tegas agar pemerintah menahan sementara pembayaran termin proyek ini sampai hak-hak masyarakat terpenuhi dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dijalankan secara penuh oleh pihak pelaksana," tegas Ketua Umum AJGT.

Harapannya, ke depannya setiap proyek pembangunan di Tasikmalaya dapat berjalan kondusif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebelum kepentingan lainnya.

Artha-News Buka Ruang Dialog untuk Semua Pihak

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Artha-News, Arie Siadari, menyatakan media tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi semua pihak — baik warga, pelaksana proyek, maupun instansi terkait — untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

"Media hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjadi sarana kritik yang membangun. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang pajak rakyat yang dikelola negara, dan hasilnya harus kembali dirasakan oleh rakyat secara adil dan layak," ujar Arie Siadari.

Artha-News berkomitmen terus mengawal proses ini hingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan
Redaksi Artha-News

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ucapkan Wilujeng Milangkala ke-25: Pendidikan Semakin Maju, Unggul, dan Berakhlak

KOTA TASIKMALAYA, Artha-News.com — Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya turut menyampaikan ucapan selamat milangkala atau hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-25, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ucapan resmi ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si., sebagai bagian dari partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam merayakan momen bersejarah bagi warga Kota Santri.

 

Dalam momentum yang penuh makna ini, Dr. H. Rojab Riswan Taufik menyampaikan harapan mendalam agar di usia yang telah menginjak seperempat abad ini, Kota Tasikmalaya terus berkembang pesat dan semakin maju di segala bidang. Beliau menegaskan bahwa dunia pendidikan memegang peran yang sangat strategis dan krusial dalam menyukseskan tema besar pembangunan daerah, yaitu "Tasik Maju", karena kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama kemajuan sebuah daerah.

 

Komitmen Memajukan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter

 

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan mutu serta pemerataan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kota Santri. Semangat ini diselaraskan dengan upaya internalisasi nilai-nilai luhur budi pekerti, guna mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berkarakter kuat, sejalan dengan visi Tasik Maju dan BerAKHLAK.

 

"Selamat Milangkala Kota Tasikmalaya yang ke-25. Langkah Santun, Jiwa Tangguh — Menuju Tasik Maju! Semoga di usia perak ini, kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya semakin maju, kompetitif, unggul, dan mampu melahirkan generasi emas yang berakhlak mulia, berilmu luas, serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa," ujar Dr. H. Rojab Riswan Taufik dalam pernyataan resminya.

 

Sinergi Bersama Membangun Masa Depan Pendidikan Tasikmalaya

 

Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh elemen penyelenggara pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, hingga orang tua wali untuk bersinergi dan berkolaborasi secara aktif. Transformasi pendidikan digital, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan karakter berbasis kearifan lokal menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

 

Dengan sinergi yang kuat dan kerja sama dari berbagai pihak, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya optimis mampu membawa perubahan positif yang berdampak nyata dan langsung dirasakan kesejahteraan masyarakat luas. Peringatan hari jadi ke-25 ini menjadi momentum refleksi sekaligus pemicu semangat untuk terus berinovasi demi terwujudnya Tasikmalaya yang semakin maju, beradab, dan sejahtera.

 

TASIK MAJU — Langkah Santun, Jiwa Tangguh

 

Hormat kami,

 

Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

 

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan (Staf Redaksi) / Arya Siloka (Korwilnas)

Redaksi Artha-News

 

 

 

HUT Ke-25 Tasikmalaya Memanas: Massa Cipayung Plus Bobol Balai Kota, Tuntut Pemakzulan Pemerintah Daerah

TASIKMALAYA (Artha News) — Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya yang jatuh pada Jumat (16/10/2026) berubah menjadi gelombang protes besar-besaran yang berujung ricuh di Kompleks Balai Kota Tasikmalaya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya akhirnya menerobos masuk ke kawasan pemerintahan, setelah upaya menemui pimpinan daerah tak mendapat tanggapan.

 

Aksi bertajuk "Refleksi 25 Tahun Kota Tasikmalaya" digerakkan oleh empat organisasi kemahasiswaan utama: Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Sejak pukul 13.00 WIB, massa telah berkumpul di Pos Polisi Masjid Agung sebelum bergerak menuju Balai Kota untuk melakukan audit sosial atas jalannya pemerintahan daerah selama ini.

 

Ketegangan Memuncak, Balai Kota Diterobos

 

Ketegangan semakin memanas saat gerbang Balai Kota terkunci rapat dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian berbarengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di tengah kepulan asap hitam dari pembakaran ban bekas, kekecewaan mahasiswa memuncak karena Wali Kota maupun pimpinan DPRD tak kunjung hadir menerima aspirasi.

 

Puluhan mahasiswa akhirnya nekat memanjat dinding benteng kompleks Balai Kota. Sebagian lainnya yang bergerak ke pintu belakang berhasil memecahkan pintu kaca utama dan merangsek masuk ke area dalam gedung pemerintahan.

 

Sesampainya di dalam, massa langsung menuju ruangan kerja Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra. Karena kedua ruangan terkunci rapat, mahasiswa kemudian menduduki ruangan Staf Ahli di sebelahnya.

 

Koordinator Lapangan Aksi, Teni Ramdani, menegaskan kekecewaan mendalam atas sikap pimpinan daerah yang dinilai kerap menghindar dari aspirasi masyarakat. Secara terbuka, ia melontarkan wacana pemakzulan terhadap kepemimpinan Viman-Diky yang dianggap belum memenuhi harapan masyarakat selama hampir dua tahun menjabat.

 

Catatan Kritis: Rapor Merah RPJMD 2025–2029

 

Aksi besar ini didasari kajian mendalam terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2025–2029. Berikut poin-poin sorotan utama:

 

Pendidikan & Kesehatan

 

Masih terasa ketimpangan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran seperti Purbaratu dan Tamansari. Birokrasi pengajuan beasiswa berbelit, serta penanganan stunting dinilai belum menyentuh akar masalah dan terkesan seremonial.

 

Lingkungan & Infrastruktur

 

Kota Tasikmalaya kini berada dalam kondisi darurat sampah akibat TPA Ciangir yang beroperasi melebihi kapasitas. Maraknya tempat pembuangan sampah liar juga belum tertangani. Di sisi lain, sistem drainase yang buruk menyebabkan banjir genangan kerap terjadi di berbagai titik kota saat curah hujan tinggi.

 

Ekonomi & Fiskal Daerah

 

Defisit APBD Kota Tasikmalaya tercatat mencapai Rp31,25 miliar per pertengahan 2026. Mahasiswa menuding adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, parkir, dan restoran yang belum tertangani optimal oleh BPKPD dan Bappelitbangda.

 

Kebijakan Sosial & Ekonomi Rakyat

 

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan HZ Mustofa dan Cihideung dinilai represif karena mengorbankan mata pencaharian warga demi estetika kota. Sementara itu, perizinan ritel modern dianggap terlalu longgar dan semakin menggerus keberadaan toko kelontong skala kecil milik warga lokal.

 

Tuntutan Aliansi Cipayung Plus

 

Melalui aksi ini, aliansi menyampaikan desakan tegas kepada seluruh elemen pemangku kebijakan:

 

Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya:

 

- Segera lakukan perombakan kepala OPD yang gagal mencapai Indikator Kinerja Utama

​

- Hentikan sementara proyek fisik non-prioritas demi efisiensi anggaran daerah

​

- Tetapkan moratorium izin pendirian minimarket/ritel modern baru

 

Kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya:

 

- Kurangi pendekatan represif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi

​

- Tindak tegas keberadaan geng motor dan peredaran miras oplosan

​

- Bentuk tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi proyek infrastruktur daerah

 

Kepada DPRD Kota Tasikmalaya:

 

- Berhenti menjadi sekadar "stempel" kebijakan eksekutif

​

- Gunakan hak interpelasi dan hak angket untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan transparan

 

Situasi Terkini: Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar Balai Kota Tasikmalaya mulai berangsur kondusif namun tetap dipantau ketat oleh pihak berwenang. Masyarakat menanti respons resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya atas tuntutan yang disampaikan di momen istimewa peringatan 25 tahun berdirinya kota ini.

(Jay Kuncir/ Arya Siloka Korwilnas)