CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan maupun laki-laki melalui evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2024 dan 2025.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Hadir secara langsung Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, pendamping lapangan perempuan kepala keluarga, staf ahli, asisten, serta perwakilan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ngatiyana mengatakan verifikasi lapangan dan evaluasi PUG menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
Ia menyampaikan, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota dan Tim Penggerak PUG. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga telah memiliki focal point atau penggerak PUG, dengan kelompok kerja yang berperan mendukung pelaksanaannya.
“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” kata Ngatiyana.
Sejumlah program dan inovasi juga dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan PUG. Di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM.
Pemkot Cimahi juga mengembangkan inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).
Menurut Ngatiyana, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan.
“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.
Kesetaraan Gender Harus Terintegrasi dalam Pembangunan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian ataupun upaya memperoleh penghargaan.
Menurutnya, PUG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Tujuannya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujar Maria.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pemerintah daerah.
Maria juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Pemkot Cimahi, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kelembagaan, regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks.
Ia mengingatkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dibebankan hanya kepada satu atau dua institusi. Diperlukan kerja sama seluruh perangkat daerah dan unsur masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Sejumlah Inovasi Pelayanan Publik Ditampilkan
Dalam paparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa PUG menjadi bagian integral dari Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yakni meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.
Dari sisi regulasi, penyelenggaraan PUG didukung sejumlah aturan, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Pemkot Cimahi juga telah membentuk Kelompok Kerja PUG melalui SK Wali Kota Nomor 474/2025. Selain itu, terdapat Tim Driver PUG melalui SK Wali Kota Nomor 470/2022 dan Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313.
Untuk mendukung ketahanan keluarga, Pemkot Cimahi memiliki PUSPAGA Maheswari sebagai layanan pembelajaran keluarga yang mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan.
Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Cimahi turut menampilkan sejumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan hak sipil, termasuk bagi kelompok rentan dan pelajar.
Salah satunya PANCEKAS, yakni layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar berusia 16–17 tahun. Program ini disebut telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.
Selain itu, terdapat NANDUR, yaitu layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur. Pemkot Cimahi juga menghadirkan JEBOL BAWA TAS melalui layanan dari rumah ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, DILANDACITA merupakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dapat diakses selama 24 jam dan diberikan secara gratis.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Cimahi memperluas akses pelayanan publik sekaligus memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus tidak tertinggal dalam pembangunan.
(Ari.M)
